Kabupaten Bandung Barat, -
Kinerja Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat di bawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Jeje-Ismail, kembali menjadi sorotan tajam. Berbagai kalangan masyarakat mulai mempertanyakan realisasi kinerja nyata serta janji - janji politik yang sempat diucapkan saat masa kampanye. Kritik dan penilaian kritis ini, disampaikan secara terbuka oleh Ketua Pokja Wartawan Kabupaten Bandung Barat M. Raup, dihadapan sejumlah awak media pada Rabu (20/5/2026).
Sorotan ini disampaikan berbarengan dengan peringatan Hari Kebangkitan Nasional, momen yang seharusnya menjadi cerminan semangat memajukan daerah dan membuka keterbukaan bagi seluruh elemen bangsa. Ironisnya, meskipun Pemerintah Kabupaten Bandung Barat di bawah pimpinan Jeje-Ismail, menyatakan telah berupaya meruntuhkan sekat - sekat birokrasi demi kemajuan daerah, namun realitas yang terlihat dilapangan justru sebaliknya. M. Raup menilai, justru terbentuk sekat - sekat birokrasi yang semakin kaku serta adanya indikasi intervensi berlebihan yang diduga didasari kepentingan politik menjelang periode pemerintahan 2029.
Dalam pemaparannya di sejumlah media M. Raup, telah lama mengawasi dan mengkritisi jalannya Pemerintahan di KBB, juga menegaskan bahwa kinerja Kepala Daerah selama ini dinilai sangat tidak relevan. Hal ini dilihat dari substansi penyelesaian berbagai persoalan yang ada, di mana masalah - masalah mendasar yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat justru terus berputar di tempat dan tidak kunjung menemukan solusi tuntas.
"Selama kami mengawasi dan mengkritisi atas kinerja Kepala Daerah Kabupaten Bandung Barat, hasilnya sangat tidak relevan. Dari sisi substansi, berbagai persoalan kian terus bergilir, namun kebutuhan mendasar masyarakat KBB belum tersentuh dengan baik," tegas M. Raup di hadapan awak media.
Lebih lanjut M. Raup juga menyoroti soal komunikasi publik dan transparansi pemerintahan, ia menilai seharusnya terjalin komunikasi interaktif yang baik antara pemerintah dan publik serta adanya keseimbangan peran dan fungsi media dalam mempercepat penyelesaian masalah di berbagai sektor yang telah dicanangkan Jeje-Ismail. Namun kenyataannya, arah gerak maju mundurnya Pemerintah Kabupaten Bandung Barat ke depan justru terlihat gamang dan jauh dari prinsip transparansi yang dijanjikan.
Pernyataan keras yang disampaikan oleh Ketua Pokja Wartawan KBB ini, dianggap sangat tepat dan relevan dengan kondisi tata kelola pemerintahan yang terjadi saat ini. Pandangan ini menguatkan persepsi publik, bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang belum diselesaikan serta menuntut adanya perbaikan kinerja yang signifikan agar pemerintahan benar - benar berpihak pada kepentingan rakyat, bukan kepentingan politik semata. (YUSUF)
(Editor: Toni Mardiana)