Opini Publik,-
Dinamika politik pasca-Pemilihan Presiden selalu menyimpan kisah yang menarik untuk dibedah, namun apa yang terjadi di lingkaran kekuasaan saat ini—di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka—terasa berbeda dan melampaui batas kewajaran. Seolah kita disuguhi dua pertunjukan yang berjalan bersamaan di satu panggung yang sama, kemungkinan berjalan dengan naskah dan tujuan yang saling bertolak belakang.
Di satu sisi, pemerintahan Prabowo tampak terus-menerus dikepung masalah : kritik tajam dari masyarakat, gelombang demonstrasi mahasiswa yang terjadi di berbagai daerah serta berbagai isu berat yang mengemuka—mulai dari sengkarut program Makan Bergizi Gratis, kontroversi pembentukan Koperasi Desa Merah Putih, nilai tukar rupiah yang melemah, indeks saham yang menurun hingga tekanan fiskal yang semakin berat. Masih ada pula polemik kebijakan pajak yang dinilai memberatkan rakyat, perdebatan soal usia pensiun pimpinan kepolisian serta proyek lumbung pangan nasional yang kembali menjadi sorotan.
Di sisi lain panggung Gibran tampil sangat berbeda : Tenang, santai, seolah tidak tersentuh oleh segala kegaduhan dan kesulitan yang melanda negeri ini. Ia, jarang berkomentar mengenai persoalan ekonomi, stabilitas keuangan negara maupun perdebatan kebijakan yang memicu keresahan publik. Bahkan saat demonstrasi memuncak di mana - mana Gibran, justru sibuk menjalankan jalannya sendiri—mulai dari menerima kelompok yang diduga sebagai massa bayaran hingga melakukan kunjungan yang menuai kontroversi seperti membawa rombongan mahasiswa ke luar pulau tanpa izin resmi lembaga pendidikan terkait.
Kegiatan keliling daerah dan pembagian bantuan sosial, sering dilakukannya pun dinilai bukan sekadar tugas jabatan biasa. Bagi banyak pengamat, ini adalah langkah taktis untuk membangun basis dukungan rakyat sekaligus perlahan-lahan menggerus kepercayaan publik terhadap kepemimpinan Prabowo. Melalui penampilan yang ramah, tenang dan dekat dengan masyarakat Gibran, seolah membangun citra kontras : Berbeda dengan Prabowo yang sering dianggap keras, banyak bicara dan terlalu sering melakukan kunjungan luar negeri. Semua ini, dianggap sebagai investasi politik jangka panjang bahkan ada dugaan berpotensi mempercepat peralihan kekuasaan sebelum tahun 2029.
Gerilya Politik dan Serangan di Ruang Digital
Langkah Gibran dari lingkaran Istana didukung penuh, oleh kekuatan politik keluarga. Di garis depan berdiri Partai Solidaritas Indonesia yang dipimpin Kaesang Pangarep, adik kandungnya. Partai ini, kini gencar memperluas jaringan hingga ke lapisan masyarakat terbawah dan dianggap sebagai wadah serta cadangan kekuatan politik yang disiapkan untuk menjaga dan memperkuat jalur kekuasaan dinasti keluarga.
Gerakan ini disertai pula serangan besar-besaran di dunia maya, pasukan pendukung berbayar dan tokoh media sosial bergerak serentak menyebarkan narasi yang mempertanyakan kebijakan dan kredibilitas pemerintahan Prabowo bahkan menyebarkan informasi yang dianggap memutarbalikkan fakta. Pola kerja yang teratur dan terarah ini, menunjukkan adanya pengaturan dari satu pusat komando, bertujuan menumbuhkan rasa tidak percaya publik terhadap Presiden dan menciptakan ketidakstabilan politik. Saat kepercayaan publik merosot tajam, itulah saat yang direncanakan agar Gibran tampil sebagai sosok alternatif yang diharapkan menjadi penyelamat keadaan.
Peran mantan Presiden Joko Widodo juga menjadi sorotan tajam, ia diketahui masih aktif berkeliling ke berbagai daerah di Indonesia—kegiatan yang dinilai bukan sekadar silaturahmi biasa. Kunjungannya kerap memicu dua reaksi berbeda : Penolakan keras dari sebagian masyarakat, namun juga penerimaan hangat dari kalangan elit setempat. Salah satu momen yang paling banyak ditafsirkan, adalah saat upacara adat di mana ia melakukan gerakan menginjak kepala kerbau ; simbol yang bagi banyak kalangan politik dimaknai, sebagai tanda penegasan kekuasaan dan tantangan terbuka terhadap partai lamanya yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang berlambang kepala banteng.
Aliansi dengan Kekuatan Oligarki ?
Segala gerakan politik yang luas dan terstruktur seperti ini, tentu membutuhkan biaya yang sangat besar. Terdapat anggapan yang beredar luas, bahwa dukungan dana tidak hanya bersumber dari kekayaan pribadi keluarga mantan presiden, tetapi juga berpadu erat dengan kepentingan para penguasa ekonomi atau oligarki.
Kelompok ini terutama, adalah mereka yang selama bertahun-tahun menguasai dan mengeruk kekayaan alam Indonesia dalam skala besar. Di masa pemerintahan sebelumnya, mereka menikmati kebebasan dan keuntungan luar biasa. Namun kini, posisinya terganggu oleh kebijakan pemerintahan Prabowo yang mulai menindak tegas penguasaan lahan ilegal, praktik penghitungan.
Oleh : Edy Mulyadi (Wartawan Senior)
Editor Toni Mardiana.