Bandung | elitkita.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung meluncurkan program Bandung Utama Goes to Zero New Stunting sebagai langkah memperkuat upaya percepatan penurunan stunting melalui pendekatan yang lebih menyeluruh. Program ini menitikberatkan pada sinergi lintas sektor dengan melibatkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), pemerintah kewilayahan, tenaga kesehatan, kader Posyandu, serta partisipasi masyarakat.
Peluncuran program berlangsung di Yess Coffee, Kota Bandung, Rabu (15/7/2026), dipimpin Wali Kota Bandung Muhammad Farhan didampingi Ketua TP Posyandu Kota Bandung, Aryatri Benarto Farhan.
Dalam kesempatan tersebut, Farhan menegaskan bahwa penanganan stunting tidak cukup hanya berfokus pada pemenuhan asupan gizi. Menurutnya, persoalan stunting berkaitan erat dengan kondisi sanitasi, kualitas lingkungan, akses air bersih, hingga pola hidup sehat masyarakat.
Ia menyampaikan, upaya menekan angka stunting memerlukan pendekatan yang terintegrasi karena penyebabnya bersifat multidimensi. Oleh sebab itu, seluruh perangkat daerah diminta mengambil peran sesuai tugas dan fungsinya agar penanganan dapat dilakukan secara lebih efektif.
Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), prevalensi stunting di Kota Bandung masih berada pada angka 22,8 persen. Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah untuk memperkuat langkah-langkah pencegahan sekaligus memastikan intervensi dilakukan secara tepat sasaran.
Farhan menilai, sebagai kota perdagangan dan jasa, ketersediaan bahan pangan di Bandung relatif mencukupi. Karena itu, perhatian juga harus diarahkan pada faktor lain yang berpotensi memengaruhi tumbuh kembang anak, seperti kualitas sanitasi, kebersihan lingkungan, hingga kondisi sumber air.
Ia juga menyoroti masih adanya rumah tangga yang belum memiliki sistem sanitasi layak, termasuk septic tank yang memenuhi standar kesehatan. Persoalan tersebut dinilai menjadi salah satu faktor yang perlu segera dibenahi melalui kolaborasi lintas sektor.
Untuk mendukung target tersebut, pemerintah meminta camat dan lurah melakukan pemetaan persoalan di wilayah masing-masing sehingga setiap program dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik daerah.
Selain itu, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) didorong mengoptimalkan keberadaan Dapur Dahsyat di setiap kelurahan sebagai sarana penyediaan makanan bergizi bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita yang membutuhkan pendampingan gizi.
Di sisi lain, Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga juga diminta melakukan pemetaan kualitas air, termasuk pengujian terhadap potensi pencemaran bakteri pada sejumlah aliran sungai sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan yang lebih sehat.
Pemkot Bandung menargetkan terwujudnya Zero New Stunting, yaitu tidak muncul lagi kasus stunting baru melalui penguatan pencegahan, evaluasi berkala, serta pelaksanaan program yang berbasis data.
Setiap perangkat daerah diminta menyampaikan laporan perkembangan secara rutin agar hasil intervensi dapat dipantau dan dievaluasi secara berkelanjutan.
Sementara itu, Ketua TP Posyandu Kota Bandung, Aryatri Benarto Farhan menuturkan, pencegahan stunting harus dimulai sejak masa remaja, kehamilan, hingga anak memasuki usia balita. Menurutnya, peran keluarga menjadi fondasi utama yang harus diperkuat melalui edukasi dan pendampingan yang berkesinambungan.
Aryatri menjelaskan, Posyandu di Kota Bandung kini telah bertransformasi menjadi Posyandu Enam Bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM), sehingga tidak hanya memberikan layanan kesehatan, tetapi juga memperkuat pelayanan dasar lainnya kepada masyarakat.
Saat ini Kota Bandung memiliki 2.004 Posyandu, dengan 2.003 di antaranya aktif dan didukung hampir 15 ribu kader yang tersebar di seluruh wilayah. Keberadaan para kader tersebut menjadi ujung tombak dalam mendukung keberhasilan program pencegahan stunting di tingkat masyarakat.
Ia berharap kolaborasi antara pemerintah, kader Posyandu, tenaga kesehatan, PKK, Karang Taruna, serta berbagai pemangku kepentingan mampu mempercepat lahirnya generasi Bandung yang sehat, cerdas, dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung, Sony Adam mengatakan, pelaksanaan program akan diperkuat melalui pemantauan berbasis data hingga tingkat kelurahan. Data balita dan ibu hamil yang berisiko stunting akan diperbarui secara berkala agar setiap intervensi dapat dilakukan secara cepat dan tepat.
Selain pemberian makanan tambahan, pemerintah juga akan memantau perkembangan balita secara rutin. Apabila belum menunjukkan perbaikan, penanganan akan dibahas bersama melalui forum koordinasi di tingkat kecamatan guna menentukan langkah lanjutan yang diperlukan.
Dengan penguatan kolaborasi lintas sektor, dukungan masyarakat, serta pemanfaatan data sebagai dasar pengambilan kebijakan, Pemkot Bandung optimistis target Zero New Stunting dapat diwujudkan secara bertahap dan berkelanjutan.(B)


.jpeg)
.jpeg)