Bandung | elitkita.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menyiapkan berbagai terobosan regulasi untuk mendukung pelaksanaan Program Tiga Juta Rumah yang digagas Presiden Prabowo Subianto. Program tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang layak dan terjangkau.
Komitmen tersebut disampaikan Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, saat menghadiri kegiatan Kolaborasi Program Pembiayaan Perumahan dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat yang diselenggarakan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama BP Tapera dan BRI di Balarea Plaza Summarecon Bandung, Rabu (15/7/2026).
Farhan mengatakan, penyediaan rumah merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus menjadi perhatian pemerintah. Menurutnya, tantangan penyediaan hunian masih cukup besar, mulai dari persoalan regulasi hingga harga rumah yang terus meningkat.
"Melalui Program Tiga Juta Rumah dari Presiden Prabowo, dogma bahwa generasi sekarang tidak mungkin memiliki rumah akan kita bongkar bersama-sama. Setiap orang di negeri ini berhak memiliki atap di atas kepalanya, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk keluarganya," tuturnya
Ia menilai, program tersebut menjadi peluang bagi Kota Bandung untuk mempercepat penataan kawasan permukiman agar lebih tertata sekaligus memperluas kesempatan masyarakat memiliki rumah yang layak.
Selain itu, pembangunan kawasan hunian di Kota Bandung juga diarahkan agar terintegrasi dengan sistem transportasi publik melalui konsep Transit Oriented Development (TOD) sehingga mampu mendukung mobilitas masyarakat dan meningkatkan produktivitas perkotaan.
"Pembangunan rumah susun dalam skema Transit Oriented Development, yaitu kawasan hunian yang terintegrasi dengan simpul-simpul transportasi publik, menjadi sangat penting. Salah satu indikator kesejahteraan dan produktivitas sebuah kota adalah tingginya mobilitas masyarakatnya," jelasnya.
Farhan memastikan, Pemkot Bandung bersama DPRD akan terus melakukan berbagai penyesuaian kebijakan agar Program Tiga Juta Rumah dapat diimplementasikan secara optimal di Kota Bandung.
> "Kami dari Pemerintah Kota Bandung bersama seluruh kepala perangkat daerah dan DPRD akan selalu berkomitmen melakukan terobosan-terobosan aturan agar Program Tiga Juta Rumah di seluruh Indonesia terwujud juga di Kota Bandung," ungkapnya.
Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, mengatakan pemerintah pusat terus mempercepat realisasi Program Tiga Juta Rumah melalui berbagai langkah strategis agar masyarakat semakin mudah memiliki hunian.
Menurutnya, Kota Bandung menjadi salah satu daerah yang akan mendapatkan pembangunan hunian vertikal dengan rencana pembangunan sekitar 1.000 unit rumah susun sebagai bagian dari implementasi program nasional tersebut.
"Kalau saya tidak salah, Kota Bandung belum pernah mendapatkan pembangunan rumah susun sebanyak 1.000 unit sekaligus. Pada masa Presiden Prabowo inilah kita bangun 1.000 rumah susun di Kota Bandung," ujarnya.
Maruarar menambahkan, percepatan pembangunan perumahan merupakan arahan Presiden Prabowo agar pelayanan kepada masyarakat dapat dilakukan lebih cepat dan dalam skala yang lebih besar.
"Presiden Prabowo tidak mau pelayanan kepada rakyat berjalan lambat. Beliau ingin membantu rakyat dengan cepat dan dalam skala besar," tegasnya.
Di kesempatan yang sama, Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, menyatakan pihaknya siap memperkuat kolaborasi dengan Pemkot Bandung agar pembiayaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah semakin mudah diakses.
Ia menyebutkan, skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) juga diupayakan dapat mendukung pembangunan rumah susun sehingga masyarakat berpenghasilan rendah tetap memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.
"Kami siap mempercepat kolaborasi. Pembiayaan FLPP nantinya bisa masuk untuk rumah susun sehingga masyarakat berpenghasilan rendah tetap memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau," ungkapnya.
Heru menambahkan, kebutuhan rumah di Jawa Barat masih sangat tinggi sehingga diperlukan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor perbankan, dan para pengembang.
"Kami terus mendukung penyediaan rumah layak bagi masyarakat. Tanpa kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah, kebutuhan rumah yang masih tinggi akan sulit dipenuhi," tuturnya.
(B)