Oleh: Risma Aprilia (Aktivis Muslimah)
MBG (Makan Bergizi Gratis) merupakan program unggulan Presiden Prabowo yang bertujuan mengatasi stunting dan gizi buruk di Indonesia. Fakta sebelumnya, stunting dan gizi buruk menjadi masalah besar di negeri ini. Terutama di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) yang menjadi pusat perhatian.
Papua yang termasuk dalam wilayah 3T ini, menjadi salah satu provinsi diantara 10 provinsi dengan angka stunting dan gizi buruk akut. Namun, hanya ada 1% dapur MBG yang beroperasi di sana. Dibandingkan Jawa dengan wilayah stunting rendah, jumlah dapurnya mencapai 53%. (bbc.com, 28 Juli 2026)
Lebih parahnya lagi BGN (Badan Gizi Nasional) menemukan 414 SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) yang belum beroperasi, namun telah menerima transferan anggaran dengan rekening virtual ganda dengan jumlah ratusan miliar. (kompas.com, Rabu, 29 Juli 2026)
Program MBG benar-benar tidak fokus pada tujuan awal yakni untuk menyelesaikan masalah stunting dan gizi buruk. Hanya realisasi anggaran yang tercapai selama program ini berjalan. Akibatnya banyak anggaran yang tersedot untuk MBG dan program populis lainnya. Sedangkan ada sektor lain yang sebetulnya masih sangat dibutuhkan di wilayah 3T ini, seperti kesehatan dan pendidikan. Sehingga berdampak buruk pada kaum ibu dan generasi.
Bukan hanya program populis tapi ajang bancakan kroni penguasa/pejabat, kebijakannya pun berbasis kepentingan elite. Terbukti dengan ditangkapnya Ketua BGN Dadan Hindayan serta dua Wakilnya yakni Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung oleh Kejagung yang terjerat kasus korupsi. Tidak tanggung-tanggung, kerugian yang dialami negara dari program MBG ini mencapai Rp.10,5 triliun per tahun. Termasuk adanya penggelembungan anggaran pengadaan sepeda listrik, kaus kaki, sepatu dan televisi yang mencapai Rp.1 triliun. (www.cnnindonesia.com, 29 Juli 2026)
Alih-alih menyelesaikan masalah, program MBG ini malah menambah rentetan daftar masalah di negeri ini. Bahkan masyarakat mengeluhkan harga bahan pokok yang naik drastis akibat adanya MBG. Memang begitulah watak asli sistem Kapitalisme, jika ada peluang cuan maka kebijakan jadi lahan bisnis keuntungan.
Tidak peduli apakah ada rakyat yang dirugikan atau keberatan. Karena pembuatan kebijakan dalam Kapitalisme berorientasi pada pencitraan penguasa dan bagi-bagi keuntungan untuk segelintir pihak yang berada di lingkaran pendukungnya. Biaya politik dalam demokrasi itu mahal, sehingga mereka sibuk mengumpulkan kembali dana yang sudah mereka kucurkan untuk modal awal mencalonkan diri sebelumnya.
Dalam Islam, penguasa adalah raa'in (pelindung), bertanggung jawab terhadap rakyat yang dipimpinnya. Setiap kebijakan akan dimintai pertanggungjawaban di dunia maupun di akhirat. Perihal kesehatan, pendidikan serta pelayanan lain-lainnya pun akan diperhatikan dalam Islam. Terlebih menyangkut nyawa manusia, Islam tidak akan mengabaikan.
Kisah Khalifah Umar bin Khattab pernah berkata: "Seandainya seekor keledai (dalam riwayat lain disebut bagal) terperosok di Irak (atau Baghdad), aku sangat khawatir Allah akan menanyakan kepadaku: 'Mengapa engkau tidak meratakan jalan untuknya, wahai Umar?'" bukan hanya nyawa manusia yang diperhatikan, nyawa hewan juga akan dilindungi.
Kebijakan dalam Islam berorientasi pada terwujudnya kemaslahatan rakyat sehingga fokus pada penyelesaian masalah yang akan segera terselesaikan, bukan malah sibuk dengan pencitraan. Dalam pemilihan pemimpin (Khalifah) juga lebih mudah, efektif dan efisien. Sehingga tidak membutuhkan banyak biaya yang pada akhirnya menghasilkan politik balas budi dengan mempermainkan anggaran kebijakan.
Pada hakikatnya hanyalah Islam yang mampu menyelesaikan semua problematika kehidupan dengan bersumber pada Al Qur'an dan Hadits. Hanya Islam yang akan memberikan kemaslahatan untuk rakyat. Hadits Mu'adz bin Jabal: Ketika diutus ke Yaman, Rasulullah ﷺ bertanya tentang dasar hukum yang akan digunakan. Mu'adz menjawab: "Kitabullah (Al-Qur'an)." Rasulullah bertanya lagi: "Jika tidak engkau dapati dalam Kitabullah?" Mu'adz menjawab: "Dengan Sunnah Rasulullah." Rasulullah menyetujui dan memuji jawaban tersebut.
Wallahu 'alam bishawab.
editor : (ahendra)