Bandung Barat | elitkita.com – Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Bandung Barat dari Fraksi Partai Demokrat, DR. H. RM. Imam I. Tunggara, M.Pd., menegaskan pentingnya penguatan pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2026, khususnya pada sektor kesehatan dan penurunan stunting.17 juli 2026.
Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan pengawasan yang turut diikuti oleh para kader Posyandu desa Cangkorah,para kader juga menyampaikan kondisi di lapangan terkait program kesehatan ibu dan anak.
"Kita tidak bisa hanya fokus pada pembangunan fisik. Isu stunting harus jadi prioritas utama di tahun 2026. Kader Posyandu adalah garda terdepan, mereka yang paling tahu kondisi riil di masyarakat," ujar DR. H. RM. Imam I. Tunggara, M.Pd.
Dalam kegiatan tersebut, Komisi IV menyerap langsung aspirasi dan kendala yang dihadapi kader Posyandu. Mulai dari keterbatasan sarana, perlengkapan penimbangan, hingga insentif kader.
Imam menekankan, anggaran 2026 harus dialokasikan secara tepat untuk mendukung operasional Posyandu dan program intervensi gizi. Pengawasan DPRD akan difokuskan agar dana yang turun benar-benar sampai dan digunakan sesuai peruntukannya.
"Pengawasan ini bukan untuk mencari kesalahan, tapi untuk memastikan program pemerintah berjalan dan manfaatnya dirasakan masyarakat. Target kita jelas, menurunkan angka stunting di KBB," tambahnya.
.jpeg)
Ia juga mengajak pemerintah desa, puskesmas, dan seluruh stakeholder untuk bersinergi. Dengan data yang valid dari kader Posyandu dan pengawasan yang ketat dari DPRD, diharapkan penyelenggaraan pemerintahan daerah 2026 bisa lebih efektif dan berdampak langsung pada peningkatan kualitas kesehatan masyarakat.
Para kader Posyandu menyambut baik kegiatan ini dan berharap ada tindak lanjut nyata berupa dukungan anggaran serta pelatihan untuk meningkatkan kapasitas mereka di lapangan.
(Yusup)