Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung Barat, Judiharto Trisnadi, menjelaskan bahwa seluruh petugas lapangan akan mengikuti pembekalan selama enam hari dengan metode blended learning, yaitu kombinasi pembelajaran daring dan tatap muka.
Pelatihan Gelombang I dilaksanakan pada 29 Mei hingga 3 Juni 2026 dan dibagi ke dalam dua tahapan. Tahap pertama berupa Pembelajaran Mandiri melalui platform LMS-NG dengan mengakses modul Microlearning SE2026 selama tiga hari, yakni pada 29–31 Mei 2026 secara daring.
Selanjutnya, peserta mengikuti Pembelajaran Klasikal atau tatap muka selama tiga hari, yang berlangsung pada 1–3 Juni 2026. Pada tahap ini, petugas mendapatkan pendalaman materi teknis sensus, simulasi lapangan, serta pembahasan berbagai skenario yang kemungkinan dihadapi saat proses pendataan.
Menurut Judiharto Trisnadi, pelatihan tersebut bertujuan untuk memastikan seluruh petugas memiliki pemahaman yang sama terhadap konsep, metodologi, dan tata cara pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 sehingga data yang dihasilkan memiliki kualitas tinggi dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Petugas lapangan merupakan ujung tombak keberhasilan Sensus Ekonomi 2026. Oleh karena itu, pembekalan dilakukan secara komprehensif agar mereka mampu melaksanakan tugas secara profesional, akurat, dan sesuai standar yang telah ditetapkan,” ujarnya.
Dalam pelaksanaan pelatihan, peserta tidak hanya menerima materi pembelajaran, tetapi juga akan melalui serangkaian proses evaluasi. Penilaian dilakukan melalui pretest, posttest, pendalaman materi, tugas mandiri, serta penilaian sikap dan perilaku selama proses pelatihan berlangsung.
Aspek sikap dan perilaku yang menjadi perhatian meliputi kedisiplinan, kemampuan bekerja sama, serta prakarsa atau inisiatif peserta. Seluruh komponen tersebut akan menjadi bagian dari penilaian akhir untuk mengukur kesiapan petugas sebelum diterjunkan ke lapangan.
Melalui pelatihan ini, BPS Kabupaten Bandung Barat berharap seluruh petugas lapangan mampu menjalankan tugas pendataan secara optimal sehingga pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dapat menghasilkan data yang akurat, mutakhir, dan bermanfaat sebagai dasar perencanaan pembangunan serta pengambilan kebijakan ekonomi di tingkat daerah maupun nasional.
Sensus Ekonomi 2026 sendiri merupakan agenda strategis nasional yang bertujuan memotret kondisi dan perkembangan berbagai sektor usaha di Indonesia. Data yang dihasilkan akan menjadi rujukan penting bagi pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat dalam menyusun kebijakan pembangunan ekonomi yang lebih tepat sasaran. (a'hendra)
Menurut Judiharto Trisnadi, pelatihan tersebut bertujuan untuk memastikan seluruh petugas memiliki pemahaman yang sama terhadap konsep, metodologi, dan tata cara pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 sehingga data yang dihasilkan memiliki kualitas tinggi dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Petugas lapangan merupakan ujung tombak keberhasilan Sensus Ekonomi 2026. Oleh karena itu, pembekalan dilakukan secara komprehensif agar mereka mampu melaksanakan tugas secara profesional, akurat, dan sesuai standar yang telah ditetapkan,” ujarnya.
Dalam pelaksanaan pelatihan, peserta tidak hanya menerima materi pembelajaran, tetapi juga akan melalui serangkaian proses evaluasi. Penilaian dilakukan melalui pretest, posttest, pendalaman materi, tugas mandiri, serta penilaian sikap dan perilaku selama proses pelatihan berlangsung.
Aspek sikap dan perilaku yang menjadi perhatian meliputi kedisiplinan, kemampuan bekerja sama, serta prakarsa atau inisiatif peserta. Seluruh komponen tersebut akan menjadi bagian dari penilaian akhir untuk mengukur kesiapan petugas sebelum diterjunkan ke lapangan.
Melalui pelatihan ini, BPS Kabupaten Bandung Barat berharap seluruh petugas lapangan mampu menjalankan tugas pendataan secara optimal sehingga pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dapat menghasilkan data yang akurat, mutakhir, dan bermanfaat sebagai dasar perencanaan pembangunan serta pengambilan kebijakan ekonomi di tingkat daerah maupun nasional.
Sensus Ekonomi 2026 sendiri merupakan agenda strategis nasional yang bertujuan memotret kondisi dan perkembangan berbagai sektor usaha di Indonesia. Data yang dihasilkan akan menjadi rujukan penting bagi pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat dalam menyusun kebijakan pembangunan ekonomi yang lebih tepat sasaran. (a'hendra)