Opini Publik
Pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur jalan serta jembatan di Provinsi Maluku, khususnya Kabupaten Maluku Barat Daya hingga kini belum melesat sesuai harapan. Berbagai target yang telah ditetapkan belum tercapai sepenuhnya, sehingga manfaat kemajuan belum dirasakan merata oleh semua lapisan masyarakat — termasuk warga di wilayah kepulauan terluar dan terisolasi yang justru paling mendambakan sentuhan pembangunan.
Kenyataan ini mengingatkan kita pada prinsip dasar tata kelola pemerintahan : perencanaan pembangunan, baik infrastruktur maupun ekonomi, harus disusun secara realistis dan berdasar kondisi nyata di lapangan. Rencana tidak boleh hanya indah di atas kertas, tetapi harus mempertimbangkan potensi dan keterbatasan investasi, daya beli masyarakat, perkembangan industri lokal hingga dampak perubahan ekonomi global. Tanpa landasan yang kuat, dokumen perencanaan hanya akan menjadi impian yang sulit diwujudkan.
Karena itu, evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan dan program prioritas sangat diperlukan dan tak bisa ditunda. Evaluasi menjadi kunci, agar pembangunan berjalan terarah, efektif dan tepat sasaran memenuhi kebutuhan dasar rakyat. Optimisme memang penting, tetapi harus dibarengi perhitungan matang dan berbasis data. Jangan sampai, target yang terlalu tinggi melahirkan harapan berlebihan yang berujung kekecewaan.
Kritik dan masukan dari masyarakat maupun pengamat sejatinya, adalah bahan perbaikan berharga. Kita harus jujur mengakui : membangun ekonomi daerah kepulauan yang aksesnya terbatas memang butuh waktu panjang. Kemajuan dan kesejahteraan tidak bisa dihasilkan secara instan, melainkan butuh konsistensi serta keberpihakan pemerintah yang kuat agar kehadiran negara benar - benar terasa.
Salah satu bukti nyata ketimpangan dan kurangnya perhatian terlihat jelas di Pulau Wetar, wilayah Kabupaten Maluku Barat Daya. Di sana, tergambar ketabahan warga yang berusaha membangun lingkungannya sendiri lewat semangat swadaya. Namun di sisi lain, kehidupan mereka penuh risiko. Untuk keperluan sehari-hari, berdagang, berobat atau urusan penting, warga terpaksa menyeberang sungai dengan arus yang sangat kencang. Penyeberangan itu sangat berbahaya — selain ancaman air yang bisa berubah ganas kapan saja, ada pula risiko bertemu hewan buas di sekitar sungai. Kondisi ini sudah berlangsung bertahun-tahun dan menjadi satu-satunya akses yang ada, karena hingga kini belum ada jembatan atau jalan layak yang disediakan pemerintah.
.jpeg)
Fakta ini menegaskan satu hal yang tak bisa ditawar lagi : Pemerintah Provinsi Maluku dan Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya wajib segera memberi perhatian serius, nyata dan mendesak bagi masyarakat Pulau Wetar. Jalan dan jembatan bukan fasilitas mewah, melainkan kebutuhan dasar dan hak setiap warga negara, dimana pun mereka tinggal — baik di pusat Kota maupun pulau terluar. Membiarkan warga terus berisiko, demi sekadar berpindah tempat adalah bukti nyata lemahnya pelayanan publik di wilayah itu.
Sudah saatnya nasib saudara kita di Pulau Wetar menjadi prioritas utama pembangunan daerah, jangan biarkan mereka tertinggal, terisolasi dan seolah dilupakan hanya karena letaknya jauh di kepulauan. Perhatian sungguh - sungguh, pembangunan infrastruktur penghubung yang aman serta perencanaan ekonomi yang menyentuh wilayah ini adalah langkah nyata yang harus diambil. Dengan begitu, cita - cita kemajuan Maluku dan kesejahteraan seluruh rakyatnya akan benar - benar terwujud secara merata dan berkeadilan.
Oleh : Fredi Moses Ulemlem SH., MH.
(Praktisi Hukum dan Pengamat Kebijakan Publik)