Kabupaten Bandung Barat, -
Warga Desa Sirnagalih Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat, melaporkan dugaan serius terkait pengelolaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah mereka. Menurut sejumlah warga, dapur pelaksana program tersebut diduga menggunakan bahan baku yang tidak memenuhi standar kebersihan dan keamanan pangan. Isu ini, kian memanas lantaran muncul informasi bahwa sebagian besar penyuplai bahan baku yang bekerja sama dinilai memiliki keterkaitan erat dengan pengelola yayasan pelaksana dapur Jumat, 5 Juni 2026.
Kekhawatiran ini disampaikan langsung, oleh warga yang juga merupakan orang tua siswa penerima manfaat program. Salah satu warga yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan rasa cemasnya terhadap kualitas makanan yang dikonsumsi anak - anak mereka setiap hari. “Anak kami penerima manfaat MBG, kami khawatir kalau bahan bakunya tidak higienis. Kami juga dengar suplier-nya itu - itu saja dan ada hubungan dengan pengelola yayasan. Kami takut ada yang tidak beres dan ini berdampak pada kesehatan anak-anak,” ujarnya.
Sebagai program prioritas nasional yang berada di bawah naungan Badan Gizi Nasional (BGN), bahwa MBG memiliki pedoman teknis yang sangat ketat. Salah satu poin utama dalam aturan tersebut mewajibkan setiap dapur pengelola untuk menjamin keamanan dan higienitas seluruh bahan baku yang digunakan. Selain itu, regulasi juga secara tegas melarang adanya potensi konflik kepentingan dalam proses pengadaan barang dan jasa, termasuk pemilihan mitra penyuplai, guna menjaga transparansi dan kualitas pelayanan.
Hingga berita ini diturunkan, pihak pengelola dapur MBG Desa Sirnagalih maupun yayasan yang menaunginya belum memberikan tanggapan atau keterangan resmi terkait laporan dan tudingan yang beredar di masyarakat. Tim redaksi pun masih terus berupaya melakukan konfirmasi langsung kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat serta Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kecamatan Cipongkor, untuk mendapatkan penjelasan dan kebenaran atas isu yang berkembang ini.
Merespons situasi tersebut, tokoh masyarakat setempat berharap instansi berwenang segera bertindak. Mereka meminta Dinas Kesehatan dan BGN hingga Inspektorat Kabupaten Bandung Barat untuk melakukan inspeksi mendadak ke lokasi dapur guna memeriksa langsung kondisi dan prosedur yang diterapkan.
“Kalau memang ada yang tidak sesuai aturan atau merugikan, tolong segera ditindak tegas. Namun jika dugaan ini tidak benar, hal itu juga perlu diluruskan secara terbuka agar tidak menjadi isu liar yang meresahkan masyarakat luas,” tegas salah satu tokoh masyarakat di Cipongkor.
Masyarakat kini menanti langkah nyata dari pemerintah daerah dan pusat, demi memastikan tujuan awal program ini—memberikan gizi baik dan makanan aman bagi anak sekolah—tetap terjaga dan tidak terganggu oleh masalah pengelolaan. (Redaksi)
Editor Toni Mardiana