 |
Ambon –
Kritik keras terus bergulir terhadap penanganan dugaan kasus gratifikasi yang menyeret nama Bupati Maluku Barat Daya (MBD) Benyamin Thomas Noach, kembali mencuat. Aktivis antikorupsi Maluku Fredi Moses Ulemlem, mendesak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk segera mengevaluasi bahkan mencopot Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda Maluku Kombes Pol Pieter Yanotama dari jabatannya Jumat, 5 Juni 2026.
Menurut Fredi, penanganan dugaan kasus gratifikasi yang selama ini ditangani Ditreskrimsus Polda Maluku dinilai tidak menunjukkan perkembangan yang signifikan.
"Kami mendesak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, segera mencopot Dirkrimsus Polda Maluku karena dinilai tidak mampu menyelesaikan dugaan kasus gratifikasi yang melibatkan terduga Bupati Maluku Barat Daya. Sampai saat ini publik belum melihat adanya perkembangan yang jelas," ujar Fredi kepada media Jumat (5/6/2026).
Ia menilai, lambannya proses penanganan perkara tersebut menimbulkan berbagai pertanyaan di tengah masyarakat. Meski demikian, dirinya mengaku tidak ingin berspekulasi atau menuduh adanya intervensi dari pihak tertentu.
"Ada apa dengan Dirkrimsus Polda Maluku ? Apakah ada tekanan atau intervensi dari pihak luar, kami tidak tahu dan tidak mau menuduh. Tetapi faktanya, kasus ini terkesan mengendap tanpa kepastian hukum," katanya.
Fredi juga menyinggung komitmen Polri dalam pemberantasan korupsi yang selama ini sering disampaikan, oleh Kapolri dalam berbagai kesempatan. Menurutnya, komitmen tersebut harus dibuktikan melalui kinerja nyata aparat penegak hukum di daerah.
"Kapolri sering menegaskan komitmen penuh tanpa kompromi untuk memberantas korupsi demi menyelamatkan kekayaan negara dan mencegah kebocoran anggaran, namun masyarakat juga ingin melihat komitmen itu diwujudkan dalam tindakan nyata, termasuk dalam penanganan kasus - kasus korupsi di daerah," tegasnya.
Lebih lanjut Fredi, mengaku prihatin terhadap kondisi penegakan hukum yang menurutnya masih menghadapi berbagai tantangan. Ia, menilai masih terdapat oknum aparat yang diduga tidak serius dalam menangani perkara korupsi.
Fredi Moses Ulemlem SH,. MH. (Praktisi Hukum)
"Kami sudah muak dengan berbagai penyimpangan kewenangan dan kekuasaan yang terjadi, penegakan hukum harus berjalan secara profesional, transparan dan bebas dari kepentingan apa pun," ujarnya.
Tak hanya kepada Kapolri, bahwa Fredi juga meminta perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap penanganan kasus - kasus korupsi di daerah, khususnya di Maluku.
"Kami meminta Presiden Prabowo tidak hanya fokus melihat kasus korupsi di Jakarta, tetapi juga memberikan perhatian terhadap berbagai kasus korupsi yang terjadi di daerah, termasuk di Maluku. Masyarakat membutuhkan kepastian bahwa setiap laporan dugaan korupsi diproses secara serius dan profesional," katanya.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Ditreskrimsus Polda Maluku maupun Polda Maluku secara umum belum memberikan tanggapan resmi terkait pernyataan dan desakan yang disampaikan Fredi Moses Ulemlem tersebut. Media masih berupaya, memperoleh konfirmasi untuk memenuhi asas keberimbangan pemberitaan. (Redaksi)
Narasumber :
Fredi Moses Ulemlem SH,. MH. (Praktisi Hukum)