Opini Publik,-
Dalam pengelolaan ekonomi sebuah negara, ada satu hukum yang tidak bisa ditawar. Angka tidak bisa diajak berbohong, ia tidak peduli seberapa berapi-api pidato seorang presiden. Tidak tersentuh, oleh tepuk tangan forum internasional. Juga tak luluh, oleh narasi optimisme. Angka - angka hanya mencatat apa yang sungguh terjadi.
Karena itu, data fiskal tahun pertama pemerintahan Prabowo tidak boleh dibaca sambil lalu. Uraian Muhammad Said Didu, tentang realisasi APBN 2025 adalah peringatan dini yang keras. Belanja negara terealisasi Rp. 3.451,4 triliun, artinya cuma 95,3 persen dari target Rp. 3.621,3 triliun. Meski begitu, angka ini bahkan 2,72 persen lebih tinggi dibanding belanja 2024 yang sebesar Rp. 3.359,8 triliun. Negara, tetap agresif membelanjakan uang.
Masalahnya muncul di sisi penerimaan, total penerimaan negara 2025 hanya mencapai Rp. 2.756,3 triliun atau 91,7 persen dari target yang Rp. 3.005,1 triliun. Ini, adalah capaian terburuk dalam enam tahun terakhir. Lebih parah lagi, penerimaan perpajakan—urat nadi APBN—hanya Rp. 2.217,9 triliun. Buruk, karena hanya 89 persen dari target Rp. 2.490,9 triliun. Lagi - lagi, ini rekor terburuk dalam enam tahun.
Defisit anggaran pun melebar dari target Rp. 662 triliun (2,78 persen PDB), membengkak menjadi Rp. 695,1 triliun atau 2,92 persen. Angka ini, memang belum separah era pandemi. Tapi menjadi defisit terburuk pasca-Covid-19, maka jelas : belanja tinggi tidak diimbangi penerimaan yang sehat.
Di atas kertas, bahwa PNBP memang tampak “baik - baik saja” di atas kertas : Rp. 534,1 triliun. 103,98 persen dari target. Namun secara nominal, angka ini lebih rendah dibanding 2022–2024. Secara tren menjadi yang terburuk dalam tujuh tahun terakhir, ini bukan kabar baik, melainkan sinyal, bahwa sumber - sumber non-pajak juga mulai mengering.
Residu Jokowi ?
Di titik ini, menyebut nama Jokowi bukan soal dendam politik, melainkan kejujuran analitis. Sepuluh tahun pemerintahannya, ditandai oleh belanja ugal-ugalan. Proyek mercusuar, infrastruktur mahal berbasis utang. Pembiaran kebocoran serta kebijakan yang lebih melayani oligarki ketimbang memperkuat basis ekonomi rakyat. Semua itu, sangat mungkin menjadi residu yang kini ditanggung era Prabowo.
Namun residu hanya menjelaskan sebab, bukan menjadi pembenaran untuk stagnasi. Sebab pada titik ini, bahwa Prabowo bukan lagi pewaris masalah. Ia, adalah pemegang kendali penuh. Mandat rakyat tidak diberikan untuk mengelola alasan, tetapi untuk mengambil keputusan. Dan, disinilah persoalan mulai terasa tajam : antara data yang memburuk dan narasi resmi Presiden yang justru sering memuji kinerja kabinet.
Dua dunia itu kini berseberangan, di satu sisi, bahwa APBN memberi sinyal bahaya. Di sisi lain, pidato - pidato kekuasaan terdengar terlalu tenang, bahkan cenderung memoles keadaan. Padahal, fiskal yang rapuh tidak bisa disembuhkan dengan kalimat optimistis. Bukan dengan pidato, walau berapi-api. Ia, butuh tindakan yang sering kali tidak populer.
Di sinilah ujian kepemimpinan sesungguhnya berada, posisi Presiden tidak cukup menjadi orator. Ia, harus menjadi eksekutor. Jika mesin ekonomi tidak menghasilkan penerimaan, maka kebijakan harus dirombak. Jika Menteri tidak mampu menerjemahkan visi menjadi kinerja, maka pergantian bukan tabu "Reshuffle Kabinet jadi Keharusan".
Merombak kabinet bukan soal gaya, apalagi emosi. Ia, adalah instrumen konstitusional untuk menyelamatkan negara. Publik tidak menuntut kesempurnaan, tetapi menuntut keseriusan. Menunggu perbaikan 2026 tanpa koreksi hari ini, sama saja dengan secara sadar dengan membiarkan masalah membesar.
Sejarah tidak mencatat siapa Presiden yang paling pandai berpidato, sejarah hanya mencatat siapa yang berani mengambil keputusan pada saat genting. Dan, data APBN—seperti diingatkan Said Didu—menunjukkan, bahwa kegentingan itu sudah di depan mata. Jika hari ini negara masih diselimuti pujian diri dan atau kabinetnya, maka besok kita mungkin harus menghadapi kenyataan yang jauh lebih pahit.
Oleh : Edy Mulyadi (Wartawan Senior)
Jakarta, 13 Januari 2026