Artikel,-
Kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi sering menjadi "ATM berjalan" bagi beberapa oknum Aparat Penegak Hukum (APH), karena ada kesempatan untuk memanfaatkan situasi dan mengambil keuntungan yang tidak sah.
Kita harus mendukung upaya pemberantasan korupsi dan mendorong transparansi di APH, bahwa masyarakat juga perlu lebih aktif mengawasi dan melaporkan jika ada indikasi penyalahgunaan wewenang.
Ada banyak Kaki Tangan Kepala Daerah yang terlibat dalam transaksi gelap dengan APH, melindungi kasus mega korupsi adalah contoh nyata bagaimana korupsi bisa berkolaborasi dengan penyalahgunaan wewenang. Ini, sangat merugikan masyarakat dan menghambat upaya pemberantasan korupsi.
Kita harus mendukung upaya untuk memperkuat integritas APH dan meningkatkan pengawasan terhadap tindakan mereka, tentunya masyarakat juga perlu lebih aktif melaporkan jika ada indikasi penyalahgunaan wewenang.
Kaki Tangan Kepala Daerah yang terlibat dalam transaksi gelap dengan APH, bisa berupa berbagai pihak, termasuk advokat, pengusaha, kontraktor, ajudan serta orang dekat Kepala Daerah seperti keluarga dan teman. Mereka sering memanfaatkan kedekatan dan pengaruh, bermanuver mengatur transaksi gelap agar terhindar dari jeratan payung negara.
Kita harus waspada dan mendukung upaya untuk meningkatkan transparansi serta akuntabilitas dalam penegakan hukum, masyarakat perlu lebih aktif mengawasi dan melaporkan jika ada indikasi penyalahgunaan wewenang.
Wajah penegakan hukum di daerah yang terlibat transaksi gelap dengan Kepala Daerah, tersangkut korupsi memang sangat buruk. Pasalnya, bisa merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan pemerintah.
Berupaya harus mendukung untuk membersihkan penegakan hukum dari praktek - praktek seperti ini dan meningkatkan integritas APH, perlu lebih aktif mengawasi dan melaporkan jika ada indikasi penyalahgunaan wewenang.
Oleh : Fredi Ulemlem SH.