Opini Publik,-
Persoalan Tufoksi syarat akan kepentingan personal juga kelompok tertentu, hal ini perlu disikapi otoritas kebijakan Jawa Barat KDM Kang Dedi Mulyadi. Maka, bila dibiarkan berlarut-larut, sangat berpengaruh pada kinerja Dedi Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat.
Sudah jelas dan terang benderang dalam aturan, Peranan Gubernur dan Wakil Gubernur saling keterkaitan. Sederhananya, bahwa Gubernur berhalangan atau sakit atau kunjungan ke luar tentu Wakilah yang punya Peranan di Jabar.
Maka, sepatutnya KDM harus menyelesaikan bersiteru konplik antara Wagub dan Sekda yang di pandang masih dalam koledor rumah tangga Pemerintahan Provinsi Jawa Barat. Dalam penanggananya lambat, menjadi sorotan beranggapan buruk atas antusias publik juga trust masyarakat akan mengurangi tingkat kepercayaan pada KDM.
Disinilah dituntut keadilan dalam berbagi tugas pokok dan fungsi masing - masing, menjalankan kinerja-kerjanya, tidak saling sikut menyikut antara para inohong Gegeden Jawa Barat. Dimana sebagai seorang Sekda, mengurus urusan internal Pemerintahan Jabar dan mengatur managemen Pemerintahan serta intens beres komunikatif dengan Gubernur dan Wakil Gubernur.
Dan tidak serta merta meningalkan kantor Gubernuran, lebih mendominasi tufoksinya dilingkungan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat begitu pun Wakil Gubernur sebagai pendamping Gubernur dan dapat melakukan aktifitas dilapangan dengan sebagai ijin Gubernur dalam melakukan tugas-nya.
Sebagai Pengamat Kebijakan Publik dan Politik, memberikan input dan saran saja, atas prilaku miss under standing dilingkungan Gubernuran. Nampak kurang elok di pandang, lebih utamanya tidak memberikan contoh pada turunanya Bupati dan Walikota. Persoalan tidak diselesaikan secara tuntas dan tidak membuntut, oleh otoritas Kebijakan Daerah dalam hal ini KDM.
Jawa Barat saat ini, sudah menjadi sorotan tajam atas kinerja Gubernur yang dianggap berhasil mengurus rakyatnya dan banyak sistem aturan managemen yang dirubah, lebih efesien lagi baik Pemerintahan dalam sistem pengelolaan daerah juga BUMD dan Cultur budaya serta Agama semakin tertata dengan baik termasuk kebutuhan dan hak hidup masyarakat di perhatikan atas ulah Kebijakan KDM selama ini.
Hal ini yang harus di jaga KDM, jangan karena ulah persoalan sepele sirna atas prilaku bawahan-nya karena kurangnya perhatian khusus pada Wagub dan Sekda agenda hancur berantakan.
Semoga saja KDM dapat merubah paradigma lebih baik lagi, agar pembangunan Jawa Barat tidak tersendat arus komunikasi yang tidak sejalan yang di harapkan.
Editor Toni Mardiana.
Oleh : R. Wempy Syamkarya (Pengamat Kebijakan Publik dan Politik).