Catatan Redaksi –
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat kembali menjadi sorotan. Kali ini terkait kegiatan Studi Banding ke Bali dan Semarang yang diajukan oleh masing - masing Komisi. Kegiatan ini memantik reaksi publik, khususnya di tengah kondisi keuangan daerah yang disebut sedang tidak optimal dan membutuhkan penghematan di berbagai sektor.
Gubernur Dedi Mulyadi sebagai kepala daerah, kini dihadapkan pada dilema etika dan transparansi. Di sisi lain, ia tengah menata ulang struktur anggaran warisan pemerintahan sebelumnya, termasuk menyelesaikan sejumlah beban fiskal. Di tengah upaya pemulihan kondisi keuangan daerah, publik mempertanyakan urgensi dan proporsi anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan tersebut yang nilainya mencapai Rp. 370 miliar.
Banyak kalangan, mulai dari akademisi, tokoh masyarakat hingga pemerhati kebijakan publik, menyoroti langkah tersebut. Kegiatan Studi Banding seharusnya memiliki tujuan yang jelas, berdampak langsung terhadap peningkatan kinerja pemerintahan daerah serta mampu menjawab persoalan - persoalan rakyat yang lebih mendesak.
Sebagai mitra kerja eksekutif, bahwa DPRD sejatinya dapat mengedepankan empati dan tanggung jawab sosial dalam menentukan skala prioritas kegiatan. Tindakan ini dinilai kurang mencerminkan nilai - nilai budaya Sunda yang menjunjung tinggi rasa tenggang rasa dan kepatutan.
Kami dari Redaksi ElitKita.com menilai perlunya klarifikasi dan transparansi dari Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat kepada publik, terkait penggunaan anggaran tersebut. Apa manfaat konkret yang didapat dari kegiatan itu ?, bagaimana hasil kunjungan tersebut akan diimplementasikan secara nyata untuk masyarakat Jawa Barat ?
Di era digital seperti saat ini, proses pertukaran informasi dan komunikasi antara pemerintahan dapat dilakukan secara daring, hemat biaya dan tetap efisien. Maka, menjadi penting bagi para wakil rakyat untuk meninjau kembali efektivitas metode - metode lama yang memakan biaya besar.
Kami berharap kejadian ini menjadi pengingat, bahwa amanah rakyat harus dijaga dengan kehati-hatian dan integritas tinggi. Gubernur dan Ketua DPRD, perlu menyampaikan laporan pertanggungjawaban yang rinci kepada publik. Jangan sampai kepercayaan masyarakat luntur, akibat keputusan yang tidak sejalan dengan aspirasi mereka.
Semoga hal ini menjadi evaluasi bersama, agar kebijakan publik benar - benar berorientasi pada kebutuhan masyarakat Jawa Barat. (Redaksi)
Editor : Toni Mardiana