Catatan Redaksi,-
Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat mempunyai iconik sebagai wilayah kawasan industrialisasi dari berbagai jenis usaha yang ada, tentu menjadi sarang pemasukan bagi PAD Kabupaten Bandung Barat cukup menjanjikan termasuk UMR, lapangan kerja dan kesejahteraan masyarakat Senin, 9 Juni 2025.
Sektor industri menjadi andalan KBB, sangat mempengaruhi masyarakat Bandung Barat dari tingkat lapangan kerja, kesejahteraan dan ekonomi masyarakat cukup stabil.
Kenyataannya sangat paradok tidak sesuai apa yang di harapkan warga masyarakat, akan maraknya perusahaan - perusahaan berdiri yang ada di wilayah masing - masing.
Sejauh mana pemerintah daerah menanggapi masalah tingkat pegangguran daerah semakin meraja rela dari Desa ke Desa lainnya hampir rata - rata membutuhkan pekerjaan.
Belum lama ini Pemerintah membuka akses pekerjaan, melalui "Job Fair" akan tetapi dari hasil pengamatan kami hanya sebatas iklan lewat saja dengan melintas 1 hari langsung ditutup. Apakah ini ada dampak secara signifikan di masyarakat Jawaban-nya ngambang !!, terkesan hanya ceremonial saja, tanpa memikirkan dampak di masyarakat yang lapar dan haus akan pekerjaan, semata untuk menyambung hidup keluarga dan anak-anaknya.
Sorotan publik sangat tajam, cukup serius dari berbagai tingkat akademis, pemerhati serta tokoh masyarakat, tokoh agama dan asosiasi pekerja yang ada di Kabupaten Bandung Barat.
Peraturan - peraturan sebuah perusahaan yang sudah berdiri, dibekali tugas dan tanggung jawab perusahaan pada pemerintah daerah juga hak dan kewajiban pada masyarakat yang merasa diduduki kawasan industri, ada hal yang bisa didapat dari perusahaan tersebut baik berupa fasilitas untuk warga daerah bekerja sebagai putra daerah juga fasilitas lainnya berupa CSR (Corporate Social and Responsibility) bertujuan untuk pembagunan daerah setempat seperti sarana prasarana, tempat ibadah juga sekolah dan lain-lainnya.
Pertanyaan, apakah masyarakat Kabupaten Bandung Barat sudah mendapatkan hak dan kewajiban dari perusahaan setempat atau Pemerintahan sudah menyerukan pada publik atas aturan yang semestinya dijalankan dan dilakukan pada rakyat Kabupaten Bandung Barat.
Disini Peran serta Otoritas Daerah Kebijakan dalam hal ini Bupati KBB Jeje, wajib Sergap turun ke bawah, melihat realitas sebenar-benarnya apa yang terjadi di masyarakat sambil belanja masalah, apa sih yang di harapkan warga-nya saat ini ?.
Dari hasil catatan redaksi dan analisis dilapangan, banyak PR yang harus di terima Bupati Jeje. Apakah semua program kerja dari pemerintah sampai tidak ke akar-akarnya atau hanya selogan saja, patut di cek and ricek Bupati Kabupaten Bandung Barat terutama masalah tingkat pegangguran yang semakin marak, juga PHK kaum buruh yang tidak sesuai aturan yang ada dan UMR.
Ironisnya, masyarakat Kabupaten Bandung Barat sudah terkecukupi sandang pangan dan papan dari efek domino kawasan industri yang marak bukan yang didapat, hanya haus dan lapar yang di dapat masyarakat KBB
Saat ini.
Bupati, harus sidak melihat situasional rakyat-nya yang belum mendapatkan hak-nya untuk bekerja, sedangkan kesempatan lahan pekerjaan ada di depan mata masyarakat Kabupaten KBB.
Diperlukan pemerintah Kabupaten Bandung Barat, evaluasi ulang atas Kebijakan dan aturan Perusahaan lebih memperhatikan hajat hidup masyarakat, agar balance masyarakat merasa nyaman begitu pun para industri usahawan merasa aman dalam menjalankan perusahaan-nya.
Semoga saja ini menjadi bahan diskusi elit para kepentingan, agar dalam menjalankan Kebijakan tidak asal-asalan perlu kajian secara matang dan perhitungan, dampak Positif-Negatif termasuk dampak lingkungan serta kemacetan di publik Kabupaten Bandung Barat. (Redaksi)
Bersambung...
Editor Toni Mardiana.