Catatan Redaksi
Bandung Barat - elitkita.com // Kasus penyalahgunaan narkotika di wilayah Kabupaten Bandung Barat (KBB) terus mencatat kenaikan signifikan setiap tahunnya, dengan Kecamatan Lembang keluar sebagai episentrum penyebaran tertinggi. Data resmi menunjukkan tren lonjakan yang mengkhawatirkan dalam tiga tahun terakhir. Menanggapi fenomena ini, Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Bandung Barat di bawah komando AKBP Agus Widodo menggulirkan terobosan inovatif berupa Program SKSK (Satu Kecamatan Satu Koordinator). Inovasi taktis ini lahir guna menyiasati keterbatasan anggaran pusat, sekaligus memetakan ulang strategi pencegahan peredaran barang haram tersebut.
Berdasarkan data ungkapan kasus terbaru, angka penyalahgunaan narkotika di KBB terus merangkak naik. Pada tahun 2022 tercatat hanya ada 87 kasus, angka tersebut kemudian merangkak naik menjadi 105 kasus di tahun 2023, dan kembali meningkat menjadi 107 kasus pada tahun 2024. Puncaknya terjadi pada sepanjang tahun 2025, di mana total angka kriminalitas narkotik melonjak drastis hingga menyentuh angka 168 kasus. https://www.detik.com/jabar/hukum-dan-kriminal/d-8284767/kasus-narkotika-di-kbb-naik-tiap-tahun-paling-banyak-di-lembang
Lembang Jadi Episentrum Tertinggi Penyalahgunaan Narkotika KBB, peta sebaran yang dirilis oleh pihak berwenang menempatkan wilayah Kecamatan Lembang di urutan teratas dengan akumulasi 38 kasus. Posisi berikutnya disusul oleh Kecamatan Ngamprah sebanyak 22 kasus, Kecamatan Padalarang dengan 18 kasus, serta Kecamatan Cihampelas sebanyak 13 kasus.
Dari keseluruhan data hukum tersebut, total pelaku atau orang yang terlibat aktif mencapai 191 orang. Rincian sebaran keterlibatan orang per wilayah meliputi 36 orang berada di Lembang, 19 orang di Ngamprah, 19 orang di Padalarang, dan 13 orang sisanya terdata di Cihampelas. Dilihat dari variabel demografi jenis kelamin, lingkaran hitam ini didominasi oleh kelompok laki-laki sebesar 97,9 persen, sementara sisanya 2,1 persen merupakan kelompok perempuan.
Konfigurasi jenis barang bukti yang beredar di lapangan sepanjang periode tersebut didominasi oleh peredaran dan konsumsi Obat Keras Terbatas (OKT) dengan persentase 32,7 persen. Komoditas sabu menyusul di angka 23,6 persen, benzo sebesar 17,7 persen, tembakau sintetis sebanyak 16,8 persen, ganja di angka 6,8 persen, serta zat psikotropika sebesar 1,4 persen. Dari akumulasi penegakan hukum itu, sebanyak 26 kasus diarahkan pada rehabilitasi rawat jalan, 47 kasus masuk rujukan rehabilitasi total, dan 95 kasus dilanjutkan ke ranah tindakan hukum pidana.
Menguji Teori SWOT Program SKSK Milik BNNK Bandung Barat
Melihat fenomena lonjakan angka tersebut, kehadiran Program SKSK (Satu Kecamatan Satu Koordinator) besutan AKBP Agus Widodo memicu ruang diskusi publik. Secara teoritis, jika dibedah menggunakan pisau Analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats), program ini di atas kertas memegang modalitas kekuatan lapangan yang sangat masif lantaran didukung infrastruktur keamanan di bumi Pasundan yang sudah mengakar kuat.
Pada dimensi kekuatan (strengths) dan peluang (opportunities), jaring pengaman vertikal sipil sudah tersedia lengkap di mana setiap kecamatan memiliki institusi Polsek, dan di setiap desa terdapat personel Bhabinkamtibmas serta Babinsa. Secara taktis-strategis, personel internal BNNK yang ditugaskan sebagai Koordinator Kecamatan sebetulnya tidak perlu memeras keringat membuat program sosialisasi baru dari nol. Mereka cukup melekat dan menempel pada agenda sambang warga harian milik kepolisian setempat untuk melakukan pengumpulan informasi awal (intelligence gathering).
Namun, realita di lapangan sering kali memunculkan paradoks berupa gerakan yang terasa senyap dan nyaris tak terendus publik. Redaksi melihat adanya faktor kelemahan (weaknesses) internal birokrasi, seperti ego sektoral lintas instansi serta kaku-nya pola komunikasi jalanan (street smart) dari aparat sipil negara yang ditunjuk menjadi koordinator wilayah. Bhabinkamtibmas yang sudah dibebani segudang target operasional dari Kapolres cenderung enggan bergerak jika harus memikul tugas tambahan tanpa instruksi tertulis yang rigid dari jajaran pimpinan tertinggi mereka sendiri.
Evaluasi Radikal Dinanti Demi Menyelamatkan Generasi Muda KBB
Keterbatasan anggaran DIPA APBN pusat yang konon hanya mampu mendanai pembentukan satu Desa Bersinar per tahun tidak boleh dijadikan alasan mutlak atas mandeknya eksekusi gerakan di lapangan. Sinergitas taktis bersama jajaran Polsek dan Bhabinkamtibmas di 165 desa harus segera dievaluasi secara radikal.
Pergeseran pola transaksi narkotika yang kini banyak memanfaatkan media sosial di dunia maya merupakan ancaman nyata (threats) bagi kategori usia produktif dan kalangan pelajar. Manajemen koordinasi program SKSK harus dibongkar agar keluar dari jebakan administratif seremonial semata. Masyarakat KBB hari ini menanti aksi nyata yang membumi, bukan sekadar riuh gaung program di atas lembaran kertas laporan birokrasi. (ahendra)