Oleh: Ummu Azmi // penggiat Literasi
Papua termasuk dalam 10 provinsi dengan angka stunting tinggi dan gizi buruk akut, menurut Kementerian Kesehatan. Tapi, hanya 10% dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) yang beroperasi di sana. Sementara, Jawa - wilayah dengan angka stunting terendah - jumlah dapurnya mencapai 53%. (bbc.com, 28 Juli 2026)
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah sebuah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Tujuan semula untuk mengatasi persoalan gizi nasional. Manfaat program ini seharusnya bisa dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Namun, yang terjadi di sebuah kampung di Kabupaten Mamberamo Raya Papua sungguh sangat ironi.
Di sana tidak ada satupun dapur MBG berdiri. Padahal termasuk ke dalam daerah yang mendapat predikat 3T dari pemerintah. Di kampung ini anak-anak bertubuh kurus dan perut buncit, ibu-ibu melahirkan tanpa bantuan tenaga kesehatan dan hanya sedikit balita yang dapat imunisasi. Jika memang benar MBG dibuat untuk mengatasi stunting? Lalu kenapa hal ini terabaikan?
Selain ketidakadilan distribusi, program MBG juga mengalami kebocoran anggaran. Hal ini terungkap setelah ditemukan ada 414 SPPG fiktif yang tidak beroperasi namun tetap mendapatkan aliran anggaran. Pemerintah seharusnya menelaah lebih dalam lagi mengenai program MBG ini. Mengingat kembali tujuan awal dari program makan gratis, bukan bancakan anggaran gratis.
Stunting terjadi akibat dari kurangnya pemenuhan gizi anak dalam 1.000 hari pertama kehidupan. Kesehatan anak dipengaruhi sejak pertumbuhan masa kehamilan. Ketika sudah terjadi stunting, keadaan tersebut tidak dapat diperbaiki dan hanya dapat dicegah agar tidak menjadi lebih buruk.
Untuk mencegah terjadinya stunting tentu dibutuhkan upaya komprehensif dan sistemis yang melibatkan banyak aspek. Memberikan makan MBG satu kali sehari merupakan hal yang kurang mencukupi menyentuh akar masalah stunting. Selain itu, indikator keberhasilan dari program MBG ini adalah realisasi anggaran, bukan terselesaikannya problem yang menjadi latar belakang lahirnya program ini. Terbukti dari klaim BGN bahwasannya setelah berjalan selama 1,5 tahun telah menyelesaikan pembangunan 1.700 dapur MBG di wilayah dengan angka stunting tinggi, jadi yang dilihat hanyalah seberapa banyak anggaran yang sudah direalisasikan .
MBG merupakan salah satu program populis. Hal itu terlihat dari sumber pendanaan yang mana disokong dari anggaran bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Padahal, ini merupakan sektor yang sangat butuh anggaran, justru terabaikan dan berdampak buruk pada kaum ibu dan generasi berikutnya. Pemerintah sudah salah fokus dalam mengurusi kebutuhan rakyatnya. Program ini juga dijadikan ajang bancakan kroni penguasa/pejabat, kebijakan hanya berbasis kepentingan elit politik dan tidak berbasis data, sehingga tidak ada keberpihakan pada rakyat.
Pembuatan kebijakan dalam kapitalisme berorientasi pada pencitraan penguasa dan bagi-bagi keuntungan untuk segelintir pihak yang berada di lingkaran pendukungnya.
Itulah sebabnya kenapa penguasa akan sibuk mengamankan barisannya dengan membuat kebijakan-kebijakan yang menguntungkan bagi mereka. Hal itu terjadi karena di dalam demokrasi memerlukan biaya yang sangat mahal. Pada akhirnya mereka mencari cara supaya bisa kembali modal dan tidak merugi.
Sementara, Penguasa dalam islam adalah raa'in (pengurus rakyat) sehingga harus bertanggung jawab terhadap rakyat yang dipimpinnya. Setiap kebijakan akan dimintai pertanggungjawaban di dunia maupun di akhirat. Kriteria seorang penguasa di dalam islam harus mencerminkan ketakwaan, kekuatan, beraikap lembut terhadap rakyat dan tidak menimbulkan antipati. Rasulullah SAW telah mengingatkan kepada siapa saja yang diberi amanah mengurusi rakyat dalam sabdanya: "Tidak seorang hamba pun yang diberi kekuasaan oleh Allah SWT untuk memimpin rakyat, lalu dia tidak memperhatikan mereka dengan nasehat, kecuali dia tidak akan mendapatkan bau surga" (HR. Bukhori).
Kebijakan dalam sistem islam juga berorientasi pada terwujudnya kemaslahatan rakyat, sehingga penguasa tidak akan sibuk dengan pencitraan. Dalam pemilihan pemimpin (khalifah), sistem islam sangat mudah, efektif dan efisien. Sehingga tidak membutuhkan biaya yang banyak serta tidak terbebani politik balas budi yang akan melahirkan korupsi.
Wallahu'alam bii ashowab
Editor : (ahendra)