Bandung – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menempatkan ketahanan pangan sebagai salah satu program prioritas nasional yang menjadi fondasi pembangunan jangka panjang Indonesia.
Dalam kerangka Astacita Presiden Prabowo, kemandirian ekonomi rakyat serta penguatan sektor strategis berbasis sumber daya dalam negeri, termasuk kelautan dan perikanan, menjadi arah utama kebijakan nasional.
Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Prof. Achmad Tjachja Nugraha, menilai sektor perikanan laut memiliki peran strategis dalam menopang ketahanan pangan nasional sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat pesisir.
Selain sebagai sumber protein nasional, laut juga berperan sebagai jalur utama perdagangan dan distribusi logistik Indonesia.
Menurut Prof. Achmad Tjachja, visi Presiden Prabowo Subianto dalam membangun kemandirian pangan nasional harus menjadikan sektor kelautan dan perikanan sebagai salah satu pilar utama, khususnya melalui penguatan kampung nelayan sebagaimana mandat Astacita.
“Arahan Presiden Prabowo yang menekankan kemandirian pangan sangat tepat. Ketahanan pangan tidak boleh hanya bertumpu pada sektor darat. Kampung nelayan perlu menjadi pusat produksi, distribusi, dan penguatan ekonomi rakyat berbasis laut,” ujar Prof. Achmad Tjachja di Bandung (12/1).
Ia menyampaikan pembangunan kampung nelayan tidak cukup hanya dilakukan melalui pendekatan fisik, tetapi perlu didukung oleh pengadaan teknologi maritim modern, tata kelola berbasis data, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia nelayan.
Dalam konteks tersebut, ia mendorong Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk lebih aktif menghadirkan teknologi maritim ke wilayah pesisir, mulai dari sistem informasi cuaca dan oseanografi, alat tangkap ramah lingkungan, kapal penangkap ikan berteknologi efisien, hingga fasilitas cold storage dan logistik rantai dingin.
“Peran KKP sangat krusial agar teknologi maritim benar-benar menjangkau kampung nelayan dan meningkatkan produktivitas serta keselamatan nelayan kecil,” katanya.
Prof. Achmad Tjachja juga menekankan pentingnya pemanfaatan data hidro-oseanografi yang akurat dan berkelanjutan sebagai dasar modernisasi sektor perikanan laut.
Ia menyebutkan peran Pushidrosal TNI AL perlu dimaksimalkan dalam penyediaan peta laut dan data oseanografi yang terintegrasi dengan kebijakan pembangunan perikanan nasional.
“Anggaran Pushidrosal perlu ditingkatkan agar mampu melakukan pembaruan dan penguatan data oseanografi secara berkelanjutan, sehingga manfaatnya dapat optimal untuk mendukung kebijakan perikanan, keselamatan pelayaran, serta ketahanan pangan berbasis kelautan,” ujar Ketua Umum Keluarga Alumni Sosial Ekonomi Pertanian Agribisnis Indonesia (KASAI) ini.
“Data oseanografi tidak hanya penting untuk keselamatan pelayaran, tetapi juga menentukan efisiensi penangkapan ikan, perencanaan wilayah tangkap, serta adaptasi nelayan terhadap perubahan iklim laut,” sambungnya.
Besarnya peran laut tercermin dari data perdagangan nasional. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, pada 2025 volume barang yang diangkut melalui angkutan laut domestik mencapai sekitar 44,6 juta ton.
Data tersebut menunjukkan laut masih menjadi jalur utama logistik dan perdagangan Indonesia.
Sementara itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan mencatat nilai ekspor perikanan Indonesia sepanjang 2024 mencapai sekitar 3,7 miliar dolar AS, dengan impor sekitar 300 juta dolar AS, sehingga mencatat surplus neraca perdagangan perikanan lebih dari 3 miliar dolar AS.
Capaian tersebut dinilai sejalan dengan visi Astacita Presiden Prabowo dalam memperkuat kemandirian ekonomi nasional.
Dari sisi ketenagakerjaan, sektor kelautan dan perikanan menyentuh langsung kehidupan masyarakat pesisir.
Data BPS dan KKP menunjukkan jumlah nelayan aktif di Indonesia berada pada kisaran 2,4 hingga 3 juta orang, dengan mayoritas merupakan nelayan kecil, serta didukung lebih dari 1,1 juta unit kapal penangkap ikan yang sebagian besar berskala kecil.
Seiring meningkatnya konsumsi ikan nasional yang pada 2024 mencapai sekitar 58,9 kilogram per kapita per tahun, pemerintah mendorong peningkatan kapasitas produksi perikanan nasional.
Pada 2025, kapasitas produksi perikanan nasional tercatat melampaui 25 juta ton dan ditargetkan terus meningkat pada 2026 melalui penguatan perikanan tangkap, budidaya laut, serta pembangunan kampung nelayan terintegrasi berbasis teknologi dan inovasi.
Prof. Achmad Tjachja juga menekankan pentingnya peran peneliti dan lembaga riset kelautan dalam menghasilkan inovasi yang aplikatif dan sesuai kebutuhan nelayan.
Menurutnya, kolaborasi antara KKP, perguruan tinggi, dan lembaga riset perlu diperkuat agar inovasi tidak berhenti pada tataran penelitian, tetapi dapat diterapkan di lapangan.
“Inovasi teknologi maritim dan riset oseanografi perlu menjadi bagian dari kebijakan Astacita Presiden Prabowo agar pembangunan kampung nelayan berkelanjutan,” katanya.
Dari sisi kesejahteraan, Nilai Tukar Nelayan (NTN) yang dirilis BPS sepanjang 2025 tercatat berada di atas angka 100, yang menunjukkan pendapatan nelayan secara umum masih mampu menutup biaya produksi.
Meski demikian, ia menilai peningkatan kesejahteraan nelayan tetap perlu diperkuat melalui stabilisasi harga ikan, perlindungan sosial, serta penguatan akses pasar.
Menurutnya, keberhasilan program ketahanan pangan nasional sangat ditentukan oleh sinergi lintas sektor, mulai dari kebijakan fiskal, pembangunan infrastruktur maritim, pengadaan teknologi, penguatan riset dan inovasi, hingga optimalisasi data oseanografi.
Dengan dukungan data resmi pemerintah serta penguatan kampung nelayan dalam kerangka Astacita, sektor perikanan laut diyakini mampu menjadi fondasi ketahanan pangan nasional sekaligus penggerak kemandirian ekonomi masyarakat pesisir.
Hastag
#Kampung nelayan
#Astacita
#Prof. Dr. Achmad