elitKITA.Com // Polri memprioritaskan pemenuhan kebutuhan air bersih dan sanitasi bagi masyarakat terdampak bencana di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Langkah ini dilakukan untuk mencegah krisis kesehatan serta mempercepat pemulihan kehidupan warga. Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menyampaikan bahwa Polri merencanakan pembangunan 436 fasilitas sumur bor di tiga provinsi terdampak.
“Kami merencanakan pembangunan 436 fasilitas sumur bor di tiga provinsi, 261 di Aceh, kemudian 25 di Sumatera Utara, dan rencana 150 titik di Provinsi Sumatera Barat,” ujar Kapolri. Selain pembangunan sumur bor, Polri juga menyiapkan berbagai sarana sanitasi darurat guna menunjang kebutuhan MCK masyarakat. “Kami siapkan mobil toilet dua unit, kemudian kita bangun MCK 75, mobil tangki air 32, tanki air bersih 400, dan jet pump 1.431,” jelasnya.
Kapolri menambahkan, proses pembangunan dan distribusi sarana air bersih tersebut masih terus berjalan dan dilakukan secara bertahap sesuai kondisi lapangan. “Saat ini proses sedang berjalan, belum semuanya selesai, namun progres terus kita laksanakan,” tegas Kapolri.
Upaya ini dilaksanakan bersamaan dengan pengerahan ribuan personel Polri untuk membantu pemulihan fasilitas publik serta mendukung kebutuhan dasar masyarakat pascabencana. https://mediahub.polri.go.id/in/image/detail/331741-sumur-bor-dan-sanitasi-jadi-prioritas-ratusan-fasilitas-air-bersih-dibangun-pascabencana
SDM Berintegritas Pergeseran Paradigma: Dari "Penguasa" Menjadi "Pelayan" (Servant Leadership)
Pewujudan SDM Polri yang Berintegritas dalam konteks membantu masyarakat dan membangun kedekatan emosional (proksimitas) merupakan inti dari transformasi Polri menuju postur yang lebih humanis, yang pada intinya kesetiaan pada nilai-nilai etis saat tidak ada orang yang melihat, serta konsistensi dalam memberikan pelayanan tanpa membedakan status sosial masyarakat.
Hal ini sesuai Sesuai dengan UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polri merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri (Pasal 5 ayat (1)). Kepercayaan tersebut saat ini memang masih lemah, karena itu perlu dilakukan upaya-upaya nyata untuk meningkatkan kepercayaan tersebut yang salah satunya adalah menyediaan air bersih dan sanitasi bagi masyarakat terdampak bencana di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Dalam era Asta Cita, di mana salah satu fokusnya adalah penguatan reformasi hukum dan birokrasi, sosok polisi yang berintegritas dan merakyat menjadi "wajah" utama pemerintah di tengah masyarakat. Ketika seorang personel Polri hadir bukan sebagai sosok yang menakutkan, melainkan sebagai pemberi solusi, maka public trust (kepercayaan publik) akan meningkat secara organik.
Berikut adalah penjelasan mendalam mengenai bagaimana membangun SDM Polri yang memiliki integritas tinggi sekaligus dekat dengan rakyat:
1. Pergeseran Paradigma: Dari "Penguasa" Menjadi "Pelayan" (Servant Leadership)
Integritas dimulai dari perubahan pola pikir (mindset). Perwira Polri dituntut untuk mengedepankan gaya kepemimpinan melayani.
Menciptakan dan membangun aparatur Polri yang bersih, profesional, bertanggung jawab dan berintegritas tinggi, produktif, serta mampu memberikan pelayanan yang prima kepada publik atau kepada masyarakat, Integritas tinggi tentang perilaku dan pola pikir serta budaya kerja aparatur Polri yang dalam bekerja senantiasa menjaga sikap profesional dan menjunjung tinggi nilai – nilai moralitas yaitu kejujuran, kesetiaan dan komitmen serta menjaga keutuhan pribadi.
Keteladanan di Lapangan: Perwira harus menjadi contoh bagi anggotanya. Jika seorang Kapolsek turun langsung membantu warga yang terkena musibah tanpa menunggu sorotan kamera, ia sedang menanamkan benih integritas dan kedekatan secara nyata.
Empati sebagai Kompetensi: Integritas tanpa empati akan terasa kaku. Polisi yang dekat dengan masyarakat adalah mereka yang mampu merasakan kesulitan warga, seperti dalam kasus-kasus restorative justice (keadilan restoratif), di mana polisi bertindak sebagai mediator yang adil demi kemaslahatan bersama.
2. Implementasi Budaya "Polisi Penolong"
Konsep ini menekankan bahwa setiap interaksi antara polisi dan masyarakat adalah kesempatan untuk membangun citra positif. Bhabinkamtibmas sebagai Ujung Tombak: Personel yang bertugas di desa-desa adalah representasi integritas Polri yang paling nyata. Mereka tidak hanya menjaga keamanan, tetapi juga terlibat dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat (sejalan dengan Asta Cita: membangun dari desa).
Bhabinkamtibmas sebagai Ujung Tombak harus mampu meningkatkan Produktivitas yang tinggi dan bertanggung jawab yaitu hasil optimal yang dicapai oleh aparatur polri dari serangkaian program kegiatan yang inovatif, evektif dan efisien dalam mengelola sumber daya yang ada serta ditunjang oleh dedikasi dan etos kerja yang tinggi.
Respon Cepat dan Transparan: Integritas dibuktikan melalui transparansi. Misalnya, dengan memberikan informasi yang jelas mengenai perkembangan bantuan bencana dan solusi yang sedang dilakukan Pemerintah melalui aplikasi digital, baik kepada pimpinan maupun kepada masyarakat.
3. Mengikis Sekat Melalui Komunikasi Humanis
Kedekatan tidak bisa tercipta jika komunikasi bersifat satu arah dan otoriter. Pemanfaatan Media Sosial secara Etis: Perwira dan anggota Polri kini menggunakan media sosial untuk berinteraksi langsung dengan warga. Namun, integritas di sini diuji melalui cara berkomunikasi yang sopan, tidak arogan, dan benar-benar menjawab keluhan masyarakat secara substansial.
Sambang Tokoh dan Komunitas: Melakukan dialog santai di warung kopi atau tempat ibadah merupakan teknik lama yang tetap paling efektif untuk menyerap aspirasi warga secara jujur.
Kemampuan memberikan pelayanan yang prima yaitu kepuasan yang dirasakan oleh publik sebagai dampak dari hasil kerja birokrasi yang profesional, berdedikasi dan memiliki standar nilai moral yang tinggi dalam menjalankan tugasnya sebagai abdi negara dan abdi masyarakat utamanya dalam memberikan pelayanan prima kepada publik dengan sepenuh hati dan rasa tanggung jawab serta membangun birokrasi yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel dalam melayani dan memperdayakan masyarakat
4. Relevansi dengan Program Asta Cita
SDM yang berintegritas dan dekat dengan rakyat secara langsung mendukung Misi ke-7 Asta Cita, yaitu memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi. Polisi yang dicintai rakyat akan memudahkan tugas intelijen, mempercepat pengungkapan kasus karena partisipasi aktif warga, dan menciptakan stabilitas kamtibmas yang kokoh untuk mendukung pembangunan ekonomi nasional. (berbagai sumber ; ed. A'hendra)