JAKARTA, - Parlemen Indonesia selangkah lebih dekat pada hari Kamis untuk menyetujui alokasi belanja yang lebih besar dan perkiraan defisit fiskal yang lebih luas untuk Presiden Prabowo Subianto daripada yang ia minta untuk anggaran 2026. 27/09/2025
Protes antipemerintah yang dimulai pada bulan Agustus telah mengguncang pasar keuangan, membuat para investor mengamati rencana fiskal Indonesia untuk mencari tanda-tanda melemahnya disiplin setelah menteri keuangan yang dihormati Sri Mulyani Indrawati dipecat minggu lalu.
Panel pengawasan fiskal parlemen menyetujui total rencana pengeluaran sebesar 3.842,7 triliun rupiah ($233 miliar) dalam anggaran 2026, dengan defisit fiskal diperkirakan sebesar 2,68%, kata Said Abdullah, ketuanya.
Angka itu 56,2 triliun rupiah lebih tinggi dari usulan Prabowo pada bulan Agustus ke parlemen, dan sekitar 9% lebih tinggi dari perkiraan total pengeluaran untuk tahun 2025.
Defisit anggaran di ekonomi terbesar di Asia Tenggara diperkirakan mencapai 2,78% dari PDB tahun ini, di bawah ambang batas 3% yang ditetapkan oleh undang-undang.
Target pendapatan panel sebesar 3.153,6 triliun rupiah naik 5,9 triliun rupiah dari usulan awal dan sekitar 10% lebih besar dari estimasi pendapatan pada tahun 2025.
Pemungutan suara parlemen yang lebih luas diperkirakan akan dilakukan pada tanggal 23 September. Parlemen, yang sebagian besarnya dikuasai oleh koalisi Prabowo, biasanya meloloskan dukungan panel.
Sri Mulyani sudah menyiapkan usulan anggaran awal dari Prabowo.
Rencana defisit yang lebih luas itu baik-baik saja, kata Menteri Keuangan baru Purbaya Yudhi Sadewa, seraya menambahkan, "Angkanya masih di bawah 3% (dari PDB) dan dibutuhkan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Jangan khawatir, kami akan berhati-hati."
Prabowo telah menetapkan target pertumbuhan PDB sebesar 5,4% untuk tahun 2026, dengan target tingkat pertumbuhan 8% dalam masa jabatan lima tahunnya, yang berlangsung hingga tahun 2029.
Pemerintah memanfaatkan peluang untuk menjalankan kebijakan yang memacu pertumbuhan dengan kesenjangan fiskal yang lebih lebar karena Federal Reserve AS tampaknya akan mempertahankan sikap akomodatif hingga paruh pertama tahun 2026, kata Victor Matindas, ekonom di salah satu bank terbesar di Indonesia, BCA.
Indonesia harus menemukan cara untuk meningkatkan pendapatan dari sumber nonpajak, daripada mengandalkan penerbitan obligasi untuk menutupi kesenjangan anggaran yang semakin melebar, kata Telisa Falianty, ekonom Universitas Indonesia.
TRANSFER DAERAH MENINGKAT
Meskipun alokasi anggaran untuk pemerintah daerah telah ditingkatkan menjadi 693 triliun rupiah dari semula 650 triliun rupiah, jumlah tersebut masih sekitar seperlima lebih rendah dibandingkan transfer daerah pada tahun 2025.
Para pemimpin daerah mengeluh bahwa usulan awal Prabowo akan menyebabkan kenaikan pajak bumi dan bangunan untuk menutupi kekurangannya.
Konsesi tersebut dimaksudkan untuk menjaga stabilitas sosial dan politik di tingkat lokal, kata Purbaya, menjanjikan pengeluaran oleh Jakarta pada program pembangunan nasional untuk menebus transfer yang lebih kecil.
Tidak ada rincian langsung mengenai perubahan tersebut, tetapi pejabat senior kementerian keuangan Febrio Kacaribu mengatakan anggaran untuk belanja prioritas Prabowo tidak berubah.
Alokasi untuk program unggulan berupa makanan gratis untuk pelajar dan ibu hamil adalah 335 triliun rupiah, sementara belanja pertahanan sebesar 335,3 triliun dalam usulan awal. ($1=16.505 rupiah) 🔎 Reuters