Opini Publik
Pemerintahan Kota Bandung dalam kondisi tidak baik - baik saja, terutama dalam sektor usaha Pemerintah daerah (BUMD), pengelolaan BUMD hampir seluruhnya tidak memiliki kejelasan dalam kontribusi pada Pemerintahan Kota Bandung, hampir rata - rata minus dalam pelaporan akhir tahun.
Hal ini jelas sangat merugikan Pemerintah daerah Kota Bandung, bahkan support dan modal usaha yang dikeluarkan cukup besar, akan tetapi Sumber Daya Manusia (SDM) tidak mendukung, terlebih prilaku yang tidak terpuji dari para oknum BUMD yang melakukan korupsi dan nepotisme dari jajaran Dirut & Direksi sering terjadi.
Lantas apa fungsi Pemerintah daerah dalam mengatasi suasana yang tidak baik - baik saja ?, apa peran aktor Walikota dan Wakil Walikota Bandung saat ini ?
Mampukah Walikota Bandung dapat melakukan beberapa langkah tegas, memberantas perilaku tidak terpuji di BUMD Kota Bandung, antara lain :
1. EVALUASI DAN AUDIT : Melakukan evaluasi dan audit terhadap kinerja BUMD dan Direksi untuk mengetahui penyebab masalah dan mengidentifikasi tindakan yang perlu diambil ?
2. PENGGANTIAN DIREKSI : Mengganti Direksi yang tidak kompeten atau terlibat dalam perilaku tidak terpuji dengan Direksi yang baru, memilki intergritas dan kompetensi yang tinggi ?
3. PENEGAKAN HUKUM : Melakukan penegakan hukum terhadap Direksi atau pegawai BUMD yang terlibat dalam perilaku tidak terpuji seperti korupsi atau nepotisme.
4. PENINGKATAN TRANSPARANSI : Meningkatlan transparansi dalam pengelolaan BUMD dengan menyediakan informasi yang lebih banyak dan lebih mudah diakses, oleh masyarakat ?.
5. PENGAWASAN INTERNAL : Meningkatkan pengawasan internal BUMD dengan membentuk tim pengawas, independen dan memilki wewenang untuk melakukan pengawasan.
6. PENGEMBANGAN SISTEM MANAGEMEN : Mengembangkan sistem managemen yang efektif dan efesiensi untuk meningkatkan kinerja BUMD, mencegah perilaku tidak terpuji.
7. PENGAWASAN EKSTERNAL : Meningkatkan pengawasan eksternal BUMD dengan melibatkan masyarakat dan lembaga independen, melakukan pengawasan.
8. SANKSI ADMINISTRATIF : Memberikan sanksi administratif, kepada Direksi atau pegawai BUMD yang terlibat dalam perilaku atau tidak terpuji, seperti pencabutan jabatan atau penangguhan gaji.
Kreteria langkah - langkah tegas tersebut, bahwa Walikota Bandung dapat memberantas perilaku tidak terpuji di BUMD Kota Bandung. Dan, meningkatkan kinerja serta kepercayaan masyarakat terhadap BUMD.
Atau dimungkinkan sasaran lainnya yang perlu dilakukan, oleh Walikota Bandung untuk memberantas perilaku tidak terpuji di BUMD Kota Bandung adalah :
1. MENINGKATKAN AKUNTABILITAS : Meningkatkan akuntabilitas BUMD dengan memastikan, bahwa Direksi dan pegawai BUMD bertanggung jawab atas kinerja dan keputusan mereka.
2. MENINGKATKAN KOMPETENSI, kompetensi Direksi dan pegawai BUMD dengan menyediakan pelatihan dan pengembangan yang memadai.
3. MENINGKATKAN BUDAYA KERJA, budaya kerja yang positif dan profesional di BUMD dengan mempromosikan nilai - nilai intergritas, transparansi dan akuntabilitas.
4. MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN, meningkatkan kualitas pelayanan BUMD kepada masyarakat dengan memastikan bahwa pelayanan yang diberikan efektif, efesien dan responsif.
Dalam operasional kerjanya, tatanan perangkat pemerintah Kota Bandung dapat berkolerasi dengan BUMD dalam beberapa hal, seperti ;
1. PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN : Perangkat pemerintahan Kota Bandung, dapat melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap BUMD beroperasi sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
2. PENGANGGARAN DAN PENDANAAN : Perangkat pemerintahan Kota Bandung, dapat mengalokasikan anggaran dan pendanaan untuk mendukung kegiatan BUMD dan memastikan bahwa BUMD memiliki sumber daya yang memadai untuk menjalankan operasionalnya.
3. KEBIJAKAN DAN REGULASI : Perangkat pemerintahan Kota Bandung, dapat menetapkan kebijakan dan regulasi yang mendukung operasional BUMD dan memastikan bahwa BUMD beroperasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. KERJA SAMA DAN KOORDINASI : Perangkat pemerintahan Kota Bandung, dapat bekerja sama dan berkoordinasi dengan BUMD untuk Meningkatkan kinerja dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
Dengan demikian, kolerasi antara tatanan perangkat pemerintahan Kota Bandung dan BUMD, dapat meningkatkan kinerja dan efektivitas operasional BUMD, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Topik tentang BUMD Kota Bandung, informasi yang dibahas dapat membantu meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengeloaan BUMD. ( Benk² )
Editor : Toni Mardiana
Oleh : R. Wempy Syamkarya (PENGAMAT KEBIJAKAN PUBLIK DAN POLITIK).