Catatan Redaksi,-
Berdasarkan informasi yang tersedia dalam Rapat Paripurna KUA-PPAS 2025 bertempat Gedung Putih DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB) Kamis, 31 Juli 2025 kemarin. Telah, disepakati bersama dengan penekanan pada keberpihakan pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat KBB, bahwa Bupati Jeje Ritchie Ismail menegaskan setiap rupiah anggaran harus menjawab kebutuhan masyarakat dan memberikan manfaat nyata.
Dari pernyataan tersebut diatas yang diucapkan Bupati Jeje, apakah sudah menyiapkan dan mengkondisikan sepenuhnya apa saja kebutuhan masyarakat KBB ?, sementara dari hasil dilapangan informasi sangat menghawatirkan hajat hidup rakyat KBB, juga inprastruktur masih tidak indah dipandang mata serta membutuhkan proses cukup lama.
Kondisi dan situasi saat ini KBB, mengalami berbagai persoalan yang dihadapi masyarakatnya dalam hal penilaian keberhasilan perlu dipertanyakan sebagai berikut :
Kriteria Penilaian Keberhasilan, Apakah anggaran yang disepakati benar - benar meningkatkan kesejahteraan masyarakat ?
Transparansi dan Akutabilitas, proses penyusunan anggaran Transparan dan akuntabel ?
Apakah, masyarakat memiliki ruang untuk berpartisipasi dalam proses penyusunan anggaran ?
Apakah Pengawasan dan Evaluasi Pemerintah daerah, perlu melakukan pengawasan dan Evaluasi secara teratur untuk memastikan, bahwa anggaran digunakan secara efektif dan efesiensi ?
Partisipasi Aktif Masyarakat dan Pemerintah Daerah dapat meningkatkan Partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan anggaran, melalui mekanisme seperti musyawarah dan diskusi publik ?
Apakah Prioritas Anggaran
Pemerintah Daerah, perlu memprioritaskan anggaran untuk program - program yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat ?, seperti pembagunan inprastruktur, pendidikan dan kesehatan.
Dengan demikian, keberhasilan KUA-PPAS 2025 di KBB dapat diukur dari sejauh mana anggaran yang disepakati dapat menjawab kebutuhan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan mereka.
Perlukah, ada penyeimbang dan Pengawasan dari DPRD KBB dalam hal legislasi yakni :
Apakah Pengawasan terhadap pelaksanaan APBD, bahwa DPRD KBB memiliki peran penting dalam mengawasi pelaksanaan APBD untuk memastikan anggaran digunakan secara efektif dan efesiensi ?
Apakah Pegawasan terhadap kebijakan Pemerintah Daerah, pihak DPRD KBB juga memiliki peran dalam mengawasi kebijakan pemerintah daerah untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut selaras dengan kepentingan masyarakat ?
Mungkinkah, kriteria Pengawasan yang Efektif bisa tercapai diantaranya :
- Transparansi proses pengawasan harus transparan dan terbuka untuk memastikan, bahwa masyarakat dapat memantau kegiatan DPRD.
- Akutabilitas DPRD, harus bertanggung jawab atas tindakannya dan memastikan bahwa keputusan yang di ambil dapat di pertanggungjawabkan.
- Partisipasi Masyarakat, bahwa DPRD harus membuka ruang bagi Partisipasi Masyarakat dalam proses Pengawasan untuk memastikan bahwa kepentingan masyarakat terwakili.
Apakah langkah - langkah yang dapat dilakukan pihak DPRD, sudah sepantasnya akan mengawasi :
- Pengawasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah ; DPRD KBB, dapat melakukan melakukan Pengawasan terhadap rancangan Peraturan Daerah untuk memastikan, bahwa peraturan tersebut selaras dengan kepentingan masyarakat.
- Pengawasan terhadap Pelaksanaan Program ; DPRD KBB dapat melakukan Pengawasan terhadap pelaksanaan program - program Pemerintah Daerah untuk memastikan, bahwa program tersebut berjalan efektif dan efesien.
- Pengajuan Interpelasi ; Jika diperlukan DPRD KBB dapat mengajukan Interpelasi kepada Pemerintah Daerah, meminta penjelasan atas kebijakan atau tindakan yang di ambil.
Jika semua ini dapat terjawab Pemerintah Jeje - Asep sebagai penentu kesejahteraan masyarakat KBB selama memegang otonomi daerah yang ditunjuk masyarakat, juga DPRD bagian dari keputusan tersebut. Apa yang anda impikan akan terlaksana atau tercapai sesuai harapan bersama !, tentunya motivasi dan kolaburasi menjadi solusi utama dalam Pembagunan Daerah Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.
Editor Toni Mardiana.