Opini Publik,-
Pemerintahan Kota Bandung sebagai Kota legendaris manca negara, mempunyai nilai historikal sangat tinggi, menjadi pusat perhatian publik. Tentunya, patut di jaga atas marwah Kota Bandung sebagai warisan para leluhur para inohong sesepuh Kota Bandung.
Dulu Kota Bandung sangat bersih dari segala hal baik aspek lingkungan masyarakat juga Pemerintahan, jauh dari unsur - unsur yang merusak tatanan Pemerintahan. Cultur adab dan etika serta agama, menjadi satu kesatuan yang tidak bisa di pisahkan semua bersatu padu menjaga dan membangun ke utuhan Kota yang kita cintai bersama.
Dalam kurun waktu cepat berubah seiring perubahan jaman, serba simple efesien serta digitalisasi dari segala arah, tanpa ada nilai - nilai ke imanan dan adab etika akan hancur seiring waktu berjalan.
Pemerintahan Kota Bandung saat ini, sedang mengalami krisis kepercayaan publik yang dilakukan para oknum - oknum para pejabat, menduga melakukan kesalahan dalam mengatur managemen Pemerintahan, terkesan bahwa kekuasaan menjadi lahan untuk merubah nasib diri. Hal tersebut, tanpa memandang efek-nya, realiatasnya terjerumus ke lubang yang sama. Seolah-olah sudah hilang adab etika dan disiplin sebagai petugas negara, paradoknya, memberikan contoh terbaik di masyarakat Kota Bandung.
Sebagai Pengamat Kebijakan Publik dan Politik selalu mengigatkan para ASN di Pemerintahan Kota Bandung, agar lebih di tingkatkan lagi kinerja kerjanya, nampak penyakit Kebiasaan terus di lakukan tanpa melihat oknum - oknum yang terlibat masalah Korupsi dan gratifikasi, bahkan menjadi jadi yang kita rasakan saat ini.
Dari hasil analisis saya, berharap pada Walikota Bandung Muhamad Farhan untuk melakukan evaluasi ulang para pembantu Walikota/ Reformasi Birokrasi secara tahapan dari level Kepala Kelurahan dan Camat serta para Kadis, agar Kota Bandung betul - betul di pimpin para pejabat yang mempunyai tingkat kemampuan pada bidang-nya masing - masing, juga mempunyai tingkat kedisiplinan, adab dan etika serta agama, menjadi modal utama para inohong Kota Bandung.
Walikota wajib belanja masalah yang ada di masyarakat Kota Bandung, juga interen Pemerintahan dalam menentukan dan mengeluarkan Kebijakan berdasarkan hasil data yang obyektif, tanpa ada unsur rekayasa.
Begitupun peran fungsi DPRD, lebih memberikan input - input positif pada Walikota. Nantinya Kota Bandung, betul - betul di bangun orang - orang yang punya kepentingan untuk membangun carakter yang positif serta rasa berkeadilan sangat tinggi, dirasakan masyarakat Bandung.
Semoga saja agenda besar ini untuk merubah tatanan Kota Bandung, menjadi utama dalam kaitanya Reformasi Birokrasi dapat berjalan dan di laksankan otoritas Kebijakan daerah/ Walikota.
Kota Bandung ke depan berharap menjadi contoh terbaik bagi Kota/Kabupaten Se-Jabar, baik dalam tatanan Pemerintahan maupun sosial ke masyarakatan dapat di pertanggung jawabkan secara utuh.
Editor Toni Mardiana S. Ikom.
Oleh : R. Wempy Syamkarya (PENGAMAT KEBIJAKAN PUBLIK DAN POLITIK)