Opini Publik,-
Insiden keracunan makanan yang menimpa ratusan siswa di Bogor baru - baru ini, kembali membuka mata publik terhadap rapuhnya sistem perlindungan gizi dan keamanan pangan di negeri ini.
Lebih dari 200 siswa, mengalami gejala keracunan usai mengkonsumsi produk minuman MBG yang diberikan oleh sekolah. Kejadian ini tidak hanya menyentuh aspek kesehatan, tetapi juga menguak akar persoalan yang jauh lebih mendalam yakni sistem ekonomi dan pengelolaan kehidupan publik yang dibiarkan tunduk pada logika pasar bebas.
Keracunan MBG bukan sekadar kesalahan produksi, tapi gejala dari sistem yang cacat secara mendasar. Produk makanan dan minuman diperlakukan seperti komoditas biasa, bukan kebutuhan vital yang menyangkut nyawa dan masa depan generasi bangsa. Kapitalisme telah gagal melindungi rakyat, gagal menjamin gizi generasi dan gagal menyediakan solusi sejati.
Dalam sistem kapitalisme, logika keuntungan adalah segalanya. Tidak heran jika banyak produk yang masuk ke pasar tanpa melalui pengawasan ketat, termasuk produk makanan dan minuman yang dikonsumsi anak - anak. Produk - produk yang murah dan menarik di mata anak - anak, diproduksi massal tanpa perhatian serius terhadap dampaknya bagi tubuh. Kontrol terhadap makanan, gizi dan kesehatan masyarakat diserahkan kepada mekanisme pasar yang orientasinya jelas bukan pada keselamatan, tapi keuntungan materi.
Ummu Fahhala S. pd (Praktisi Pendidikan dan Pegiat Literasi)
Tata Kelola Gizi dalam Islam
Berbeda dengan kapitalisme, bahwa Islam mengatur kehidupan rakyat berdasarkan prinsip tanggung jawab penuh negara terhadap urusan publik, termasuk keamanan pangan dan gizi masyarakat.
Dalam Islam, pemimpin bukan sekadar regulator, melainkan raa’in (pengurus rakyat). Rasulullah ﷺ bersabda :
"Imam, adalah pengurus rakyat dan ia bertanggung jawab atas rakyat yang dipimpinnya." (HR. Bukhari dan Muslim) Negara dalam sistem Islam, tidak membiarkan industri pangan berjalan tanpa kendali. Setiap produk yang masuk pasar wajib halal, thayyib (baik) dan aman dikonsumsi. Pengawasan, dilakukan dengan ketat oleh aparat negara, bukan hanya untuk menjamin kualitas, tapi juga untuk mencegah terjadinya mudarat sekecil apa pun bagi rakyat.
Lebih dari itu, tentunya Islam menjamin pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat melalui distribusi yang adil dan sistem produksi yang berorientasi pada kesejahteraan bukan profit semata.
Negara juga membuka lapangan kerja seluas-luasnya, melalui pengelolaan sumber daya alam dan sektor produktif. Sehingga, masyarakat tidak terjebak dalam kemiskinan yang memaksa mereka membeli produk - produk murahan tapi berbahaya.
Sejarah mencatat, pada masa peradaban Islam tidak pernah ditemukan kasus keracunan massal akibat produk makanan berbahaya yang lolos ke pasar. Pada masa kepemimpinan Umar bin Khattab, lumbung - lumbung pangan negara dibuka lebar untuk memastikan semua rakyat mendapat makanan bergizi saat terjadi krisis.
Para pemimpin bahkan turun langsung mengantarkan makanan ke rumah rakyat, menunjukkan betapa besar tanggung jawab negara dalam sistem Islam terhadap kesejahteraan rakyatnya. Negara hadir sebagai pelindung, pengatur dan pelayan rakyat dengan syariat sebagai standar mutlak.
Editor Toni Mardiana S. Ikom.
Oleh : Ummu Fahhala S. Pd (Praktisi Pendidikan dan Pegiat Literasi).