Bandung, -
Komisi III DPRD Kota Bandung, melaksanakan rapat pembahasan rencana program kerja tahun anggaran 2026 bersama Dinas Perhubungan (Dishub) dan Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kota Bandung.
Rapat digelar di ruang rapat Bamus DPRD Kota Bandung pada Selasa, 14 Oktober 2025.
Rapat tersebut, dipimpin oleh Ketua Komisi III Agus Hermawan S.A.P., didampingi Wakil Ketua Agus Andi Setyawan S.Pd.I., serta dihadiri oleh para anggota Komisi III lainnya : Aan Andi Purnama S.E,. M.M.Inov., Yoel Yosaphat S.T., dan Nina Fitriana Sutadi S.I.P,. M.I.P.
Dalam rapat itu, ketua Komisi III Agus Hermawan menegaskan pentingnya agar realisasi anggaran di setiap OPD benar - benar tepat sasaran demi kepentingan masyarakat. Ia juga menekankan, bahwa pihaknya akan terus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program di lapangan.
“Kami di Komisi III memiliki harapan besar, agar selalu ada komunikasi dan koordinasi yang baik antara OPD dengan mitra kerjanya. Apa yang akan diprogramkan di tahun 2025, harus jelas dan kami akan mengawasi sisi anggarannya supaya benar - benar tepat sasaran,” ujar Agus Hermawan.
Anggota Komisi III Aan Andi Purnama menambahkan, setiap OPD perlu memiliki inovasi tersendiri dalam merancang program kerja, bukan sekadar meniru lembaga lain.
“Jangan hanya copy-paste dari lembaga lain, khususnya Dishub perlu ada langkah nyata untuk menurunkan angka kemacetan di Kota Bandung, ” ungkapnya.
Sementara itu, bahwa Wakil Ketua Komisi III Agus Andi Setyawan menyoroti pentingnya penataan di berbagai bidang, terutama sektor parkir yang masih menjadi perhatian publik.
“Kota Bandung masih perlu banyak penataan, khususnya di bidang parkir. Kita tahu, baru - baru ini ada kasus tarif parkir yang viral secara nasional karena sangat tidak masuk akal. Selain itu, pengelolaan SDM juga harus diperkuat, ” tegasnya.
Anggota Komisi III lainnya, ujar Nina Fitriana Sutadi. Turut menekankan agar setiap kebijakan yang dibuat Pemerintah Kota Bandung, berlandaskan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Setiap kebijakan Wali Kota, harus diperhitungkan dengan matang berdasarkan data. Selain itu, beberapa program seperti penanganan sampah juga perlu diprioritaskan".
Humas DPRD Kota Bandung