JAKARTA, 13 Oktober - Indonesia hampir menggandakan tunjangan utama bagi para anggota parlemennya, kata seorang pejabat pada hari Senin, satu bulan setelah membatalkan beberapa tunjangan yang diberikan kepada anggota parlemen dalam upaya untuk meredakan kemarahan publik menyusul serangkaian demonstrasi yang penuh kekerasan .
Pada bulan Agustus, ribuan mahasiswa, kelompok hak asasi manusia, dan warga sipil lainnya bergabung dalam protes menentang prioritas belanja pemerintah, termasuk kenaikan gaji anggota parlemen. Demonstrasi tersebut kemudian berubah menjadi kerusuhan setelah seorang pengemudi ojek tewas dalam operasi polisi.
Kekerasan tersebut, yang menyebar ke 32 dari 38 provinsi di Indonesia, mengakibatkan 10 kematian dan sedikitnya 5.000 penangkapan, menjadikannya wabah kerusuhan paling mematikan di negara kepulauan itu selama lebih dari dua dekade.
Kenaikan "tunjangan reses" bagi anggota parlemen - yang diberikan kepada anggota parlemen untuk mendukung pekerjaan mereka di daerah pemilihan mereka saat parlemen sedang tidak bersidang - mulai berlaku pada 3 Oktober, tepat di awal masa reses terakhir, ujar Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad pada hari Senin.
Setiap anggota DPR kini akan mendapatkan Rp700 juta ($42.200) untuk setiap reses, ujar Dasco, naik dari sebelumnya Rp400 juta. Sebanyak 580 anggota DPR di Indonesia mengambil sekitar lima kali reses per tahun.Tunjangan tersebut, yang menurut Dasco telah disetujui oleh kementerian keuangan pada bulan Mei, diperuntukkan bagi kunjungan dan kegiatan di daerah pemilihan.
Protes bulan Agustus dipicu oleh kemarahan terhadap fasilitas yang tersedia bagi politisi, di mana setiap anggota parlemen juga berhak mendapatkan tambahan 100 juta rupiah per bulan untuk perumahan dan tunjangan lainnya.
Setelah kerusuhan terjadi, sebagian tunjangan dicabut, sehingga totalnya menjadi 65,5 juta rupiah.
Meskipun Indonesia yang kaya komoditas merupakan ekonomi terbesar di Asia Tenggara dan anggota G20, Bank Dunia mengatakan puluhan juta orang Indonesia masih hidup dalam kemiskinan.
Dasco membela kenaikan tersebut, dengan mengatakan tunjangan terakhir didasarkan pada periode 2019-2024 dan tidak memperhitungkan kenaikan harga makanan pokok dan biaya transportasi selanjutnya.
"Jadi ini bukan kenaikan, ini kebijakan yang diputuskan oleh sekretariat DPR setelah mempertimbangkan berbagai aspek," kata Dasco seraya menambahkan angka tersebut bukan diusulkan oleh DPR, melainkan sekretariat.
Dasco, yang juga seorang politisi senior di partai Gerindra Presiden Prabowo Subianto, mengatakan parlemen sedang mengembangkan mekanisme pelaporan digital untuk memastikan transparansi, yang akan terbuka untuk publik.
"Seolah-olah orang Indonesia telah dikerjai," kata Lucius Karus dari Formappi, sebuah lembaga pengawas parlemen nirlaba. "Kami puas dengan penghapusan tunjangan perumahan... tetapi, nyatanya, tunjangan fantastis lainnya telah muncul." 🔎 ( Reuters )