Bandung,-
Entry Meeting dan Exit Meeting serta Penandatanganan Pakta Integritas dalam Pelaksanaan PPS PAKTA KEJATI Jabar pada Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane, Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat dan Dinas Perumahan dan Pemungkiman Provinsi Jawa Barat tahun Anggaran 2024-2025, Bertempat di Aula R. Soeprapto Lantai 8 Kejati Jabar.
Kajati Jabar Katarina Endang Sarwestri SH,. M.H., didampingi oleh Asisten Intelijen Dr. Agustinus Herimulyanto SH,. M.H.Li., beserta jajaran melaksanakan kegiatan Entry Meeting dan Exit Meeting serta Penandatanganan Pakta Integritas dalam Pelaksanaan PPS Kejati Jabar pada Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane, Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat dan Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2024-2025 (24/09/25).
Acara tersebut dihadiri Pejabat Struktural Eselon III dan IV serta Tim PPS (Pengamanan Pembangunan Strategis) Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Inspektur pada Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat Eman Sulaeman SH,. M.H., termasuk Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane David Partonggo Oloan Marpaung S.T,. M.P.S.D.A., juga turut hadir Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat Dicky Achmadsidik S.T,. M.T., Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat Dr. Indra Maha S.T,. M.T, beserta jajarannya.
Dalam sambutannya, selaku Kajati Jabar menyampaikan bahwa kegiatan PPS tidak dimaksudkan untuk menghapus tanggung jawab hukum, melainkan untuk meminimalisir potensi penyimpangan, mencegah terjadi-nya praktik korupsi serta memastikan bahwa setiap proyek strategis dapat berjalan tepat waktu, tepat mutu dan tepat sasaran.
Kajati juga menekankan biarpun sudah ada penandatanganan Kerjasama bukan berarti bila ada masalah hukum tidak akan ditindak, kami tetap akan menindaklanjuti bila ada laporan pengaduan terhadap proyek pekerjaan yang dikerjakan dan apabila ditemukan adanya perbuatan melawan hukum kami juga akan menegakan hukum secara professional.
Kajati berharap dengan kegiatan penandatanganan Kerjasama ini, pihak Kejaksaan Tinggi Jawa Barat melalui Tim PPS dapat membantu dan mendorong Pembangunan di Jawa Barat dapat terlaksana secara tepat waktu, tepat mutu dan tepat sasaran sehingga dapat dirasakan manfaatnya oleh Masyarakat Jawa Barat.
Editor Toni Mardiana.
Kepala Seksi Penerangan Hukum
Nur Sricahyawijaya SH,. M.H.