Catatan Redaksi,-
Kota Bandung seharusnya menjadi central ekonomi dan pembagunan secara menyeluruh, nampak semakin berjalan dalam pergantian pimpinan semakin tidak jelas arah dan tujuan, legalitas Kota mau menuju arah kemana ?.
Padahal secara aturan sistem pemerintahan, semua sudah diatur baik jangka panjang maupun jangka menengah dan jangka pendek, akan tetapi realitas-nya
tidak sesuai yang diharapkan. Apakah ini salah pemimpinya atau alur birokrasi yang punya kepentingan dengan kelompoknya !, jika memang ada
Perlu di evaluasi ulang.
Peran serta Walikota sangat menentukan maju mundurnya sebuah pemerintahan Daerah yang dipegangnya, andai kata kepentinganya kerap untuk sebuah politik, kendaraan politik yang dikedepankan, jangan berharap Kota Bandung berubah lebih baik, bahkan terkesan tidak ada program kerja visi misi hanya sebagai siloka saja.
Untuk merubah Kota Bandung tidaklah mudah, dibutuhkan pengalaman yang cukup mumpuni, baik cultur budaya dan agama serta paham tata Kota/tata lingkungan.
Walikota sepantasnya lebih banyak belanja masalah, daripada mengurusi agenda cerimonial yang tidak habis-habisnya, belanja masalah salah satu kunci suksesnya pemerintahan, kenapa lebih memahami apa yang dikehendaki rakyatnya dalam memimpin Kota Bandung, baik turun ke tingkat Kelurahan, begitu banyak masalah - masalah disekitarnya. Apa yang diingikan masyarakat setempat, begitupun tingkat Kecamatan, semakin banyak PR yang harus di kerjakan.
Hal ini menjadi dasar pemikiran para pemimpin, akan apa yang dikehendaki publik. Karena, hakekatnya Pemerintahan sebagai kaki tangan masyarakat untuk mengurusi masyarakat lebih baik dan menuju tingkat kesejahteraan sosial di masyarakat.
Saat ini Kota Bandung menjadi sorotan publik dimana-mana, berbagai masalah belum dapat diselesaikan secara baik dan selalu saja ada muatan-muatan politik didalamya. Ini menjadi persoalan besar, jika tidak dapat meredam masalah - masalah yang ada, tanpa solusi seakan terkesan diliarkan bola panas yang semakin terus berjalan.
Salah satunya masalah Pasar saja, terkesan carut marut tidak mampu menangganinya dan pada siapa yang punya otoritas penentu, agar Pasar dapat di selesaikan dengan baik serta transparansi tanpa ada muatan politik, mungkin yang ada banyak di manfaatkan oleh oknum - oknum berdasi dan premanisme yang merasa banyak andil dalam pembangunan Pasar tersebut.
Saatnya Pemerintahan Farhan turun tangan, melihat secara langsung dilapangan, apa sebenarnya yang terjadi ?, apakah salah managemen pasar dalam menjalankan regulasi ?, tidak ada transparan atau sosialisasi lebih awal yang akhirnya miss komunikasi yang ada. Atau, para pedagang yang tidak paham aturan yang ada. Ini semua tentunya, dapat di selesaikan dengan baik oleh yang terkait di dalam-nya.
Begitupun masalah klasik lainnya Sampah yang tidak ada ujung- ujungnya tidak dapat di selesaikan secara cepat yang hanya dapat diselesaikan sementara tanpa ada solusi tepat Sampah dapat diselesaikan lebih baik lagi. Agar tidak akan terjadi hampir setiap tahun hanya Sampah dan Sampah saja, kapan pembangunan lainnya akan dilaksanakan ?.
Banjir dan kemacetan belum dapat diatasi secara baik alur sistem dalam penagulangan, kurang maksimal terkesan dijadikan proyek bancakan para oknum - oknum terkait.
Semoga saja Farhan - Erwin, mampu mengatasinya dan focus. Sementara pada urusan pasar, sampah, banjir dan kemacetan yang harus sesegera di selesaikan. (Redaksi)
Editor Toni Mardiana.