Dr. H. Sugandi Miharja
Inspirasi
Penyadapan merupakan salah satu instrumen penting dalam penegakan hukum dan antisipasi perlindungan keamanan nasional. Namun praktik ini menyimpan persoalan serius terkait kepatutan, legalitas, privasi dan keselamatan masyarakat. Terlebih lagi apabila penyadapan menyasar presiden, pejabat negara atau individu yang memiliki posisi strategis dalam pemerintahan.
Dalam konteks pemberantasan korupsi, penyadapan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat menjadi instrumen untuk mengungkap komunikasi yang mengindikasikan transaksi suap, intimidasi jabatan maupun praktik korupsi. Hasil penyadapan dapat menjadi bagian dari proses pembuktian dalam operasi tangkap tangan (OTT). Oleh karena itu, petugas yang melakukan penyadapan berdasarkan kewenangan dan prosedur hukum tidak seharusnya dipersalahkan hanya karena menemukan percakapan yang mengungkap perilaku tidak pantas menjadi seorang pejabat.
Hal serupa Berlaku dalam Pencegahan Terorisme. Penyadapan terhadap individu yang terindikasi terlibat dalam jaringan teror dapat menjadi langkah preventif untuk mengantisipasi ancaman terhadap keselamatan orang banyak. Akan tetapi, indikasi harus tegas dan tidak boleh menjadi dasar untuk menghakimi seseorang tanpa proses hukum.
Persoalan lain muncul ketika hasil penyadapan dipublikasikan kepada masyarakat. Kebocoran rekaman dapat membahayakan informan, mengganggu penyidikan, membuka rahasia negara serta memicu konflik sosial dan politik. Oleh karenanya, transparansi kepentingan publik harus tetap mempertimbangkan strategi perlindungan informasi dan hak privasi warga negara.
Aparat penegak hukum, intelijen dan kepolisian perlu menjalankan kewenangannya berdasarkan prinsip legalitas, proporsionalitas, akuntabilitas serta pengawasan independen. Tindakan preventif untuk melindungi negara juga harus dibedakan secara tegas dari perlindungan kekuasaan, intimidasi politik maupun dugaan makar yang memerlukan pembuktian unsur pidana.
Pada akhirnya, negara harus mampu mengungkap kejahatan tanpa membahayakan masyarakat. Prinsipnya jelas rahasia negara yang dilindungi, kejahatan yang diungkapkan, aparat yang melindungi dan keselamatan publik yang diutamakan.
TM