BANDUNG — ELITkita.com | Kebijakan efisiensi anggaran Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung di tengah kondisi defisit APBD menjadi sorotan. Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Swadaya Masyarakat Pemuda Mandiri Peduli Rakyat Indonesia (DPP LSM PMPRI) mempertanyakan kunjungan kerja rombongan 30 camat se-Kota Bandung bersama sejumlah pejabat Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK), Bagian Tata Pemerintahan (Tapem), hingga Wali Kota Bandung ke Bali.
Kegiatan kunjungan kerja yang berlangsung pada 8–10 Oktober 2026 tersebut menjadi perhatian karena diduga berkaitan dengan penggunaan anggaran hasil efisiensi. Urgensi kegiatan, sumber pembiayaan, serta manfaat konkret bagi masyarakat dinilai perlu dijelaskan secara transparan.
Ketua Umum DPP LSM PMPRI, Rohimat, yang akrab disapa Kang Joker, menilai kegiatan tersebut perlu dievaluasi, terutama terkait dugaan pengalihan anggaran dari sejumlah kegiatan yang sebelumnya dibatalkan demi penghematan.
“Ini menjadi ironi ketika masyarakat diminta memahami penundaan sejumlah proyek infrastruktur dan fasilitas publik dengan alasan keterbatasan anggaran, sementara pada saat yang sama muncul pertanyaan mengenai pembiayaan perjalanan dinas pejabat ke Bali. Pemkot harus menjelaskan secara transparan agar tidak menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat,” tegas Kang Joker, Rabu (21/10/2026).
Kunjungan tersebut dikabarkan berlangsung dengan penginapan di kawasan Seminyak, Bali. Selain itu, dugaan keterkaitan pembiayaan kegiatan dengan pengalihan anggaran dari sejumlah kegiatan yang sebelumnya dibatalkan atas nama efisiensi, termasuk anggaran mobil rias dalam rangka Hari Jadi Kota Bandung (HJKB), turut menjadi sorotan.
PMPRI mempertanyakan mekanisme pergeseran anggaran, dasar pengambilan keputusan, serta kesesuaiannya dengan ketentuan pengelolaan keuangan daerah.
“Kalau memang kebijakannya efisiensi, publik berhak mengetahui bagaimana penghematan itu diterapkan. Apakah anggaran yang dihemat benar-benar diarahkan pada prioritas pelayanan masyarakat? Jika kemudian dialokasikan untuk perjalanan dinas, apa dasar pertimbangan dan hasil yang ingin dicapai?” ujar Kang Joker.
Ia juga mempertanyakan efektivitas studi banding pengelolaan sampah di Bali apabila tidak disertai indikator keberhasilan dan rencana penerapan yang jelas untuk mengatasi persoalan persampahan di Kota Bandung.
PMPRI Desak Transparansi dan Evaluasi.
Atas persoalan tersebut, DPP LSM PMPRI menyampaikan empat tuntutan kepada Pemkot Bandung.
Pertama, Wali Kota Bandung diminta memberikan klarifikasi terbuka mengenai tujuan, dasar hukum, sumber anggaran, total biaya, jumlah peserta, serta hasil dan tindak lanjut kunjungan kerja tersebut.
Kedua, Inspektorat Kota Bandung diminta memeriksa perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran kegiatan sesuai kewenangannya. Apabila ditemukan indikasi pelanggaran, PMPRI meminta agar persoalan tersebut ditindaklanjuti melalui mekanisme yang berlaku, termasuk oleh aparat penegak hukum sesuai kewenangannya.
Ketiga, Pemkot Bandung didesak membuka informasi mengenai alokasi anggaran pengelolaan sampah, termasuk dasar dan mekanisme penarikan retribusi persampahan kepada masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku.
Keempat, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Bandung diminta menjelaskan proses perencanaan dan persetujuan pergeseran anggaran yang berkaitan dengan kegiatan tersebut. Transparansi dinilai penting untuk memastikan kebijakan efisiensi tetap mengutamakan kepentingan masyarakat dan dilaksanakan sesuai ketentuan.
Menurut Kang Joker, pengelolaan APBD harus mengedepankan prinsip akuntabilitas, efektivitas, kepatutan, dan kepentingan publik. Setiap kegiatan perjalanan dinas perlu memiliki dasar yang jelas, tujuan terukur, serta hasil yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Studi banding harus menghasilkan manfaat nyata, bukan sekadar menjadi agenda perjalanan pejabat. Kami meminta penjelasan yang terbuka dan dapat diuji publik. Jika ditemukan persoalan yang tidak dapat dijelaskan secara memadai, PMPRI akan mempertimbangkan langkah lanjutan sesuai ketentuan hukum, termasuk menyampaikan pengaduan dan menggelar aksi unjuk rasa,” pungkas Kang Joker. (B)