Opini Publik —
Peta politik Indonesia belakangan ini, kian menampakkan pola yang layak dicermati secara kritis. Narasi yang sempat dianggap sebagai serangan psikologis semata, bahwa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto hanya akan bertahan dua tahun. Kini perlahan terasa tersusun menjadi rangkaian kejadian yang saling berkaitan, pernyataan yang dulu dilontarkan Connie Rahakundini Bakrie seolah menemukan potongan - potongan teka - teki pendukungnya satu per-satu.
Momen yang kerap dijadikan titik tolak perbincangan baru ini, adalah pernyataan Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi mengenai perlunya percepatan pergantian kepemimpinan. Hal ini, menjadi makin bermakna ketika disampaikan tepat di hadapan mantan Presiden Joko Widodo yang diam saja tanpa bantahan berarti. Dalam bahasa politik, keheningan di saat seperti itu kerap dibaca sebagai persetujuan tersirat, bahkan bisa jadi merupakan arahan yang disepakati bersama.
Tak lama berselang, gelombang aksi unjuk rasa pada 27 Agustus 2026 berubah menjadi kerusuhan. Sejak saat itu pula, berbagai langkah politik yang mengarah pada penguatan posisi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berjalan senyap namun terasa semakin kencang. Di saat yang bersamaan, munculnya popularitas luar biasa Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau yang akrab disapa Kang Dedi Mulyadi (KDM) di ruang publik pun tidak lepas dari sorotan. Banyak yang menilai ada benang merah yang menghubungkan semua gejala ini, ke dalam satu skenario besar. Mempersiapkan transisi kekuasaan lebih cepat dari jadwal yang seharusnya, sekaligus mengunci panggung politik menjelang tahun 2029.
Jika disusun menjadi satu kesatuan, tampak setidaknya tiga gerakan besar yang berjalan beriringan untuk melemahkan posisi pemerintahan saat ini :
Pertama, meluruhkan wibawa dari dalam. Pernyataan - pernyataan yang membatasi masa kepemimpinan Presiden Prabowo disebarkan secara teratur. Guna membiasakan publik, bahwa pemerintahannya bersifat sementara dan terbatas. Ini, adalah cara halus namun terencana menciptakan pandangan, beliau sudah tidak memiliki kekuatan penuh bahkan sebelum masa jabatan setengah jalan pun tercapai. Upaya ini, justru datang dari lingkaran koalisi sendiri.
Kedua, memanfaatkan tekanan dari luar. Ketidakpuasan rakyat terhadap berbagai persoalan dialirkan sedemikian rupa seolah-olah, pemerintahan pusat sudah kehilangan kendali atas ketertiban maupun pemulihan ekonomi. Aksi kerusuhan menjadi salah satu bukti yang dijadikan alasan, untuk menuding lemahnya otoritas yang berkuasa saat ini.
Ketiga, menampilkan sosok alternatif. Di tengah suasana yang dibuat seolah gelap gulita, bermunculan figur yang ditampilkan sebagai harapan baru, lengkap dengan dukungan narasi dan berbagai rujukan survei. Sehingga, seakan rakyat sudah menuntut perubahan pemimpin yang siap sedia. Langkah ini sekaligus, berfungsi memecah perhatian publik serta menutup peluang tokoh lain yang tidak sejalan dengan kelompok tertentu.
Sasaran akhirnya jelas, menjadikan kelompok yang berakar pada masa lalu sebagai satu-satunya pilihan yang dianggap stabil, di saat Presiden Prabowo dipersepsikan makin lemah dan waktunya makin sempit. Semua berjalan tertib, teratur namun senyap.
Kondisi ini menuntut kesadaran penuh, apa yang sedang terjadi bukan sekadar pergumulan gagasan dalam demokrasi biasa. Ada dugaan kuat, bahwa kepentingan politik dan ekonomi kelompok tertentu sedang diutamakan di atas jalur konstitusi yang sah. Segala cara tampaknya boleh ditempuh, mulai dari memengaruhi persepsi masyarakat, memanfaatkan lembaga negara hingga menyebarkan informasi yang menguntungkan pihak tertentu demi mewujudkan skenario yang diinginkan.
Presiden Prabowo Subianto beserta seluruh pendukungnya tidak boleh lagi sekadar menonton dan berharap semoga keadaan membaik sendiri, perlunya langkah - langkah tegas segera diambil untuk mengembalikan ketertiban politik sesuai aturan main yang sah :
- Tegaskan kembali kewenangan tertinggi secara nyata, tunjukkan dengan tindakan bahwa tongkat komando ada di tangan Presiden, bukan bayang - bayang masa lalu. Buktikan, bahwa kepemimpinannya berdiri di atas mandat rakyat penuh sampai akhir masa jabatan.
- Bersihkan lingkaran terdekat dari pembela ganda. Pejabat atau penasihat yang lebih setia pada kepentingan kelompok lain daripada negara harus diganti. Tidak boleh ada lagi yang bermain di dua sisi sekaligus dari dalam istana.
- Rebut kembali hati rakyat lewat kebijakan nyata, jangan biarkan ruang publik dikuasai pihak lain semata. Hadirkan solusi ekonomi yang langsung terasa rakyat kecil, sehingga rakyat sendiri yang akan membuktikan bahwa pemerintahan ini masih bekerja untuk mereka.
- Kembalikan segala elemen negara di bawah satu komando sah, aparat keamanan, penegak hukum dan birokrasi harus jelas tunduk pada konstitusi dan Presiden yang sah. Jangan sampai ada yang dimainkan, sebagai alat tawar-menawar politik.
Pertarungan ini bukan sekadar soal kursi seorang pemimpin, jika narasi yang merusak ini dibiarkan menang yang hancur pertama kali adalah keteraturan bernegara, keadilan dan masa depan rakyat luas. Bahaya terbesarnya, adalah jika kekuasaan kembali jatuh ke tangan mereka yang melayani kepentingan segelintir orang yang tidak peduli pada nasib bangsa dan hanya tunduk pada kekuatan uang serta asing.
Presiden Prabowo masih memiliki waktu, mandat serta dukungan rakyat yang sah penuh. Kuncinya hanya satu : Berhenti bersikap lunak pada yang berniat membelokkan negara dan segera berdiri tegak menjaga amanah rakyat sampai garis akhir.
Sumber : Edy Mulyadi (Wartawan Senior).
Editor TM.