Bandung Barat, elitKITA.com – Gelombang protes melanda pusat pemerintahan Kabupaten Bandung Barat (KBB). Aliansi masyarakat yang tergabung dalam Gerakan Ormas Bandung Barat Bersatu (GOBBB) menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran di depan Kantor Pemkab Bandung Barat pada Senin (7/9/2026). Dalam aksi tersebut, massa menuntut Bupati Jeje Ritchie Ismail segera mencopot Sekretaris Daerah (Sekda) KBB.
Massa menilai performa Sekda KBB gagal total dalam menata birokrasi dan menjaga roda pemerintahan tetap sehat. Persoalan netralitas aparatur sipil negara (ASN) serta perannya sebagai Ketua Tim Penilai Kinerja menjadi poin krusial yang disorot tajam.
“Kami mendesak Bupati untuk segera mencopot dan mengganti Sekda Kabupaten Bandung Barat. Kami menilai ada kegagalan besar dalam memimpin birokrasi, masalah netralitas, serta kepemimpinan di Tim Penilai Kinerja,” tegas Pupuhu BOOMS, Didin Suhendar, di sela-sela aksi.
Rapor Merah Aset dan Desakan Audit Mutasi ASN
Tak hanya Sekda, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) juga dibidik untuk dievaluasi total. GOBBB menyoroti lemahnya pengamanan aset daerah serta buruknya tata kelola anggaran yang terjadi selama ini.
Didin menambahkan, GOBBB mendesak agar prinsip meritokrasi dan kompetensi nyata diterapkan dalam mengevaluasi seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Mereka juga meminta DPRD KBB turun tangan melakukan audit investigatif terhadap proses rotasi dan mutasi ASN yang belakangan memicu polemik.
“Kami menuntut adanya audit terhadap proses rotasi dan mutasi yang telah dilaksanakan. Jika terbukti ada keputusan yang cacat prosedur, kami minta segera dikoreksi atau dibatalkan demi hukum,” lanjut Didin.
Massa aksi juga menuntut hak-hak masyarakat kecil direalisasikan, termasuk pemenuhan janji politik penambahan anggaran insentif bagi ketua RT dan RW secara penuh, tepat waktu, serta transparan.
Di tempat yang sama, Ketua GOOL, Jack Rudi, mengkritik lambatnya penanganan masalah sosial-ekonomi dan kebutuhan dasar publik di KBB. Ia mendesak Pemkab mempercepat perbaikan infrastruktur jalan, fasilitas pendidikan, pembenahan rumah tidak layak huni (rutilahu), hingga penyediaan fasilitas umum yang memadai.
“Masyarakat membutuhkan pembangunan nyata yang bisa dirasakan langsung manfaatnya, bukan sekadar angka-angka manis di dalam laporan formal,” sentil Jack Rudi. Ia juga meminta legislatif memperketat fungsi pengawasan agar eksekutif tidak berjalan tanpa kontrol.
Respons Bupati Jeje Ritchie Ismail
Menghadapi tekanan massa, Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail langsung menemui para demonstran. Ia mengapresiasi jalannya unjuk rasa yang berlangsung tertib dan aman.
“Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah menyampaikan aspirasi dengan aman dan tertib. Saya sangat menghargainya,” tutur Jeje.
Bupati menegaskan bahwa dirinya bersama Wakil Bupati Asep Ismail berkomitmen penuh melakukan pembenahan total sejak awal menjabat, mulai dari sektor reformasi birokrasi, infrastruktur, hingga kualitas sumber daya manusia. Seluruh tuntutan dari GOBBB akan dipelajari dan dikaji secara mendalam sebagai bahan evaluasi internal.
“Saya terima seluruh masukan ini. Izinkan saya memperdalam dan mengkaji tuntutan dari teman-teman. Jangan sungkan untuk menyampaikan aspirasi kepada saya, saya tidak sulit untuk ditemui. Apa yang belum baik, mari kita perbaiki bersama,” pungkas Jeje. (ahendra)