BANDUNG BARAT – Pemerintah Kabupaten Bandung Barat resmi memperingati hari jadinya yang ke-19 melalui upacara khidmat pada Jumat (19/6/2026). Mengusung esensi "Ngajaga Amanah, Ngawangun Raharja", momentum ini menjadi pijakan penting untuk merefleksikan perjuangan para tokoh pemekaran sekaligus memperkuat fondasi kesejahteraan masyarakat.
Dalam pidatonya, Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail menegaskan bahwa arah kebijakan daerah wajib berpijak pada pemenuhan ekspektasi publik. Ia memaknai tema hari jadi tahun ini sebagai komitmen mutlak untuk menghadirkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan berorientasi penuh pada pelayanan.
"Peringatan ke-19 ini bukan sekadar seremonial. Ini adalah refleksi atas dedikasi para pendiri daerah dan momentum memperbarui tekad untuk menuntaskan cita-cita besar yang diwariskan kepada kita," ujar Jeje.
Apresiasi Capaian Makro 2025
Kerja keras jajaran Pemkab Bandung Barat sepanjang tahun 2025 menunjukkan performa positif di berbagai sektor makro. Jeje memaparkan sejumlah indikator keberhasilan, di antaranya pertumbuhan ekonomi yang melesat di angka 5,28 persen dan keberhasilan menekan angka kemiskinan hingga menyentuh 9,87 persen.
Tren positif ini juga diperkuat oleh laju inflasi yang terkendali pada posisi 2,13 persen serta penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menjadi 6,60 persen. Dari sisi kualitas hidup, Indeks Pembangunan Indonesia (IPM) Bandung Barat naik ke level 71,65 poin, dibarengi dengan perbaikan Rasio Gini yang berada di angka 0,364.
Akselerasi juga terlihat nyata pada sektor infrastruktur publik. Pemkab Bandung Barat sukses merehabilitasi jalan sepanjang 36,858 kilometer, yang mendongkrak persentase kondisi jalan mantap hingga 78,80 persen—melampaui target yang dicanangkan. Sementara itu, pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) mencatatkan capaian impresif sebesar 98,50 persen.
Di ranah birokrasi, KBB mengukuhkan posisinya di peringkat 95 nasional dari 416 kabupaten dalam Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD). Prestasi ini disempurnakan oleh keberhasilan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI, serta penguatan skor Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK sebagai bukti nyata komit terhadap pemberantasan korupsi.
Respons Terbuka Terhadap Tantangan Fiskal
Kendati bertabur capaian positif, Bupati Jeje secara terbuka mengakui adanya ruang evaluasi yang harus segera dibenahi, khususnya terkait optimalisasi pelayanan dasar dan percepatan pembangunan infrastruktur yang belum sepenuhnya memenuhi ekspektasi warga.
"Kami tidak menutup mata terhadap kekurangan yang ada. Pemerintah daerah sangat terbuka dan mengapresiasi setiap kritik maupun masukan konstruktif dari masyarakat. Itu adalah bagian dari kontrol sosial yang menguatkan pembangunan," tuturnya.
Ia menambahkan, keterbatasan kapasitas fiskal daerah menuntut pemerintah untuk super jeli dalam menyusun prioritas anggaran. Alokasi dana kini difokuskan pada sektor vital seperti pendidikan, kesehatan, jaminan sosial, dan pemberdayaan ekonomi pedesaan. Namun, Jeje menggarisbawahi bahwa tantangan finansial tidak boleh menyurutkan efektivitas kerja birokrasi.
"Keterbatasan dana bukan alasan untuk pasif. Kami memastikan setiap rupiah dari APBD harus dibelanjakan secara efisien, tepat sasaran, dan memberikan dampak konkret yang dirasakan langsung oleh masyarakat," cetus Jeje.
Di akhir sambutannya, ia mengajak seluruh elemen masyarakat, pemangku kepentingan, dan jajaran birokrasi untuk mempererat sinergi lintas sektor dalam menjaga warisan luhur para pendiri daerah demi mewujudkan keadilan sosial yang berkelanjutan.
"19 tahun Kabupaten Bandung Barat: Ngajaga Amanah, Ngawangun Raharja," pungkasnya. (H)