Bandung – Belakangan ini muncul fenomena yang menggelitik seolah-olah mempertanyakan program pemerintah yang tidak berjalan dianggap mengganggu kenyamanan birokrasi. Dalam negara yang mengaku demokratis, pertanyaan masyarakat terhadap pemerintah bukanlah tindakan subversif, Sebaliknya itu adalah napas utama demokrasi.
Seolah masyarakat harus diam, menunggu, atau “memaklumi” program mangkrak yang dananya bersumber dari uang rakyat.Selasa, 2 Desember 2025,
Rd. Yadi Suryadi, Ketua Aliansi Pemuda Anti Korupsi (APAK), menyatakan dengan tegas menanyakan program pemerintah yang tidak dijalankan bukan hanya wajar, itu adalah kewajiban moral rakyat untuk menjaga uang publik dari potensi penyimpangan.
Ketika program pemerintah mandek, masyarakat wajib bertanya untuk mengawasi jalannya pemerintahan dan memastikan program tersebut berjalan sesuai harapan serta akuntabilitasnya. Pertanyaan ini penting untuk mengklarifikasi hambatan yang ada, mendesak pemerintah untuk memberikan solusi, dan memastikan program yang sudah berjalan atau direncanakan benar-benar memberikan manfaat bagi publik.
Berikut adalah beberapa alasan mengapa masyarakat wajib bertanya:
• Mengawasi kinerja pemerintah: Masyarakat memiliki hak dan tanggung jawab untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Bertanya adalah bentuk pengawasan partisipatif yang memastikan program pemerintah berjalan sesuai rencana.
• Memastikan akuntabilitas: Dengan bertanya, masyarakat memaksa pemerintah untuk bertanggung jawab dan transparan mengenai status dan kendala program yang mandek. Hal ini dapat mencegah penyalahgunaan wewenang atau kegagalan dalam implementasi program.
• Mendesak solusi: Pertanyaan yang diajukan dapat mendorong pemerintah untuk mencari akar masalah dan mengimplementasikan solusi yang efektif. Tanpa pertanyaan, mungkin saja program tersebut akan dibiarkan terhenti.
• Mendapatkan informasi yang jelas: Masyarakat berhak mengetahui alasan di balik terhentinya suatu program. Pertanyaan akan membantu pemerintah memberikan klarifikasi, sehingga masyarakat memiliki pemahaman yang utuh dan tidak hanya berspekulasi.
• Mengadvokasi kepentingan publik: Pertanyaan-pertanyaan ini menjadi bagian dari advokasi agar program pemerintah yang mandek dapat diselesaikan demi kepentingan masyarakat secara luas, seperti yang pernah disampaikan Kholid dalam agenda Kunjungan Kerja Komisi XI DPR RI.
Aliansi Pemuda Anti Korupsi yang mendukung pengawasan kritis di Jawa Barat, berkomitmen berdiri pada posisi yang jelas dan mendukung transparansi penuh penggunaan anggaran. Mengapresiasi pemerintah yang terbuka dan mengkritisi yang menutup-nutupi serta mengawal program agar tidak mangkrak, sekaligus, menjembatani suara publik agar tidak dibungkam.
Karena masa depan Jawa Barat tidak boleh ditentukan oleh birokrasi yang takut dikritik.
Pemerintah yang Baik Tidak Takut Ditanya.
Sejatinya, pemerintahan yang profesional justru merasa terbantu ketika publik mengawasi dan kritik bukan musuh ataupun benci serta pertanyaan bukanlah ancaman lalu transparansi bukan kelemahan.
Musuh terbesar pemerintahan adalah ketertutupan, ketakutan pada evaluasi, dan kenyamanan dalam ketidakjelasan. Selama uang rakyat digunakan untuk kepentingan publik, maka rakyat memiliki hak penuh untuk menanyakan setiap program yang tidak dikerjakan.
Kami Aliansi Pemuda Anti Korupsi Jawa Barat akan selalu berdiri di garis depan untuk memastikan hak itu tidak pernah padam, pungkas Yadi.(red)***