ELITkita.com – Ketua Komisi I DPRD Kota Bandung, Radea Respati Paramudhita, mendorong seluruh aparatur sipil negara (ASN) untuk aktif melengkapi data kepegawaian melalui Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN). Menurutnya, digitalisasi menjadi cara paling efektif untuk memastikan integrasi dan akurasi data kepegawaian.
“Dengan digitalisasi akan mendorong integrasi. Jika Bapak Ibu masih memiliki dokumen fisik namun belum terdigitalisasi, itu yang harus kita ubah. Digitalisasi mendorong adanya satu dokumen nasional yang akurat, ter-update, dan lengkap,” ujar Radea dalam kegiatan Digitalisasi dan Integrasi Data Kepegawaian ASN dalam rangka Akselerasi Otomatisasi Layanan BKN melalui SIASN Tahun 2025 yang digelar BKPSDM Kota Bandung di Hotel Grandia, Bandung, Senin (24/11/2025).
Ia menambahkan, data yang tersimpan secara digital akan memudahkan BKPSDM menarik data kepegawaian, sekaligus memberi ruang bagi BKN untuk melakukan pengukuran akurasi, pemutakhiran, dan pengelolaan data secara berkelanjutan.
Radea menjelaskan bahwa sistem terintegrasi ini menguntungkan banyak pihak, terutama dalam penyusunan kebijakan terkait ASN, termasuk proses rekrutmen, seleksi, pendaftaran, hingga pengumuman.
“Sebelum digitalisasi, pendaftaran seleksi sangat tidak transparan. Sekarang seleksi hingga pengumuman dilakukan dengan jauh lebih terbuka,” tegasnya.
Melalui pembaruan data yang konsisten, pimpinan OPD juga dapat lebih mudah merencanakan jenjang jabatan, menentukan pegawai berdasarkan kompetensi, serta melakukan evaluasi dan pemberian apresiasi (reward).
“Dulu penilaian sering berdasarkan prasangka. Sekarang berdasarkan angka dan data yang bisa dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Radea turut mencontohkan sistem SISTER (Sistem Informasi Sumber Daya Terintegrasi) milik Kemendikbud, yang menurutnya sangat membantu pengembangan karier akademiknya hingga mencapai jabatan Lektor Kepala di usia 36 tahun.
Selain itu, ia mengimbau ASN untuk tetap menebar kontribusi di tengah masyarakat.
“Pengabdian kepada masyarakat juga harus dimasukkan sebagai indikator, agar ASN bukan hanya aktif bekerja di kantor, tetapi juga hadir memberi manfaat langsung,” tuturnya.
Sementara itu, Sekretaris BKPSDM Kota Bandung, Hani Nurrosjani, menegaskan bahwa SIASN merupakan fondasi integrasi pelayanan kepegawaian yang cepat, transparan, dan akuntabel.
“SIASN bukan sekadar aplikasi, tetapi fondasi utama untuk mengintegrasikan seluruh pelayanan kepegawaian. Melalui SIASN, kita ditargetkan mencapai layanan otomatis seperti kenaikan pangkat otomatis, pensiun otomatis, hingga layanan notasi yang sepenuhnya digital,” jelas Hani.
Namun, otomatisasi tersebut hanya bisa terwujud jika data ASN bersih, lengkap, dan terintegrasi. Ia menegaskan dua komitmen penting yang harus dipegang: reformasi birokrasi dan kebijakan Satu Data Indonesia.
Kegiatan ini merupakan implementasi langsung dari Peraturan BKN No. 13 Tahun 2022 tentang Satu Data Bidang ASN, yang mewajibkan instansi menyediakan data kepegawaian yang standar dan akurat.
“Data kepegawaian adalah data prioritas nasional. Inkonsistensi data ASN akan berdampak pada kegagalan kebijakan nasional, mulai dari perencanaan, pengangkatan, hingga penghitungan anggaran belanja pegawai. Data kepegawaian adalah aset strategis organisasi,” tegas Hani.
Humas DPRD Kota Bandung