Oleh Edy Mulyadi, Wartawan Senior
Opini Publik,-
Nomor telepon Presiden Prabowo Subianto diduga disadap. Publik terkejut. Pelakunya mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo. Rakyat syok. Istana dan sejumlah kalangan mulai menyebut penyadapan itu berpotensi Makar. Publik Jerman. Bisik - bisik diluar menyebut, Jokowi dan Geng Solonya ada di balik penyadapan ilegal. Rakyat murka !
Jika benar, ini jadi skandal penyadapan paling buruk dalam sejarah Indonesia modern. Tapi, masalah ini tak berhenti sampai di sini. Ada sesuatu yang jauh lebih besar dari sekedar penyadapan terhadap Presiden. Bila berbagai informasi yang beredar benar, bahwa Indonesia mungkin sedang dihadapkan pada sebuah operasi politik yang dirancang secara sistematis. Sasarannya bukan hanya Presiden Prabowo Subianto. Tapi juga arah kekuasaan dan masa depan pemerintahan.
Pertanyaan paling mendasar pun muncul : Siapa sebenarnya yang berada dibalik operasi ini ?
Dalam sebuah podcast, Gema Goeyardi menyampaikan sejumlah klaim yang mengejutkan. Dia mengaku punya informasi A1 mengenai dugaan operasi penyadapan terhadap Presiden yang dilakukan oleh mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo dan sejumlah jenderal polisi.
Bukan hanya soal siapa yang menyadap. Gema juga memaparkan dugaan adanya pihak yang diperintahkan, bertanya serta mengambil keuntungan dari operasi tersebut. Angkanya tidak kecil. Ia menyebut uang muka Rp25 triliun. Sementara keseluruhan anggaran operasi diperkirakan mencapai Rp50 triliun-Rp60 triliun.
Tentu saja, angka sebesar ini bukanlah sesuatu yang bisa diterima begitu saja. Harus ada bukti aliran dana, identitas pemberi dana, penerima serta mekanisme transaksinya. Tapi justru karena nilainya luar biasa besar, informasi ini tidak boleh disampaikan tanpa penelusuran yang serius.
Prabowo Dua Tahun dan Skenario Kudeta
Gema menarik benang merah ke belakang. Dia membandingkan dugaan operasi penyadapan dengan wacana, bahwa Prabowo hanya akan memimpin selama dua tahun, sebelum kemudian digantikan oleh Gibran.
Wacana tersebut pernah ditayangkan pada tahun 2024. Adalah Connie Rahakundini Bakrie yang "membocorkan" skenario ini. Saat itu Connie, menceritakan ulang percakapannya dengan Ketua Tim Pemenangan pasangan Prabowo Gibran, Rosan Roeslani. Saat itu, kata Connie, dia ditawari masuk dalam tim. Menurut Connie, Rosan mengatakan Prabowo kelak cuma dua tahun jadi Presiden. Tiga tahun berikutnya diteruskan Gibran. Rosan sendiri membantah apa yang disampaikan Connie.
Apakah benar ada desain politik untuk membatasi masa pemerintahan Prabowo ? Apakah wacana tersebut kemudian berkembang menjadi sebuah operasi yang lebih besar ? Ini pertanyaan penting. Tetapi hubungan antara peristiwa - peristiwa tersebut masih harus dibuktikan. Kesamaan waktu, kepentingan atau aktor belum otomatis membuktikan adanya satu komando.
Gema, kemudian menyebut nama mantan Menteri Koperasi Budi Arie sebagai salah satu titik awal terbukanya dugaan persoalan ini. Pernyataan Budi di hadapan relawan ProJo mengenai kemungkinan Prabowo jatuh sebelum tahun 2029, disebut menjadi pemicu terbukanya sejumlah informasi.
Dalam permasalahan ini menjadi menarik. Apakah memang ada faksi kekuasaan yang sejak awal tidak menghendaki Prabowo menyelesaikan masa jabatannya ? Jika ada, siapa saja yang berada di dalamnya ?
6.000 Nomor Telepon
Bagian paling ditolak dari paparan Gema adalah klaim mengenai sekitar 6.000 nomor telepon yang diduga menjadi sasaran penyadapan. Bayangkan perwujudannya jika informasi ini benar. Bukan hanya komunikasi Presiden yang berpotensi diketahui pihak lain. Peta hubungan, agenda pertemuan, arah kebijakan, dinamika kabinet hingga rencana pergantian pejabat bisa menjadi informasi yang jatuh ke tangan pihak berkepentingan.
Gema, menguraikan sedikitnya tujuh kategori informasi yang diduga bocor. Ada keputusan ekonomi sebelum diumumkan, rencana reshuffle kabinet, peta kepercayaan Presiden serta target pemeriksaan dan penyertaan aset. Jenis informasi lain yang bocor adalah pergerakan Presiden, konflik internal pemerintahan hingga peta hubungan politik di luar Istana.
Informasi seperti itu jelas bernilai strategi.
Bagi pelaku bisnis yang sedang melakukan pemeriksaan pajak atau penertiban penambangan ilegal, misalnya; mengetahui lebih banyak langkah awal pemerintah bisa menjadi keuntungan besar. Mereka punya kesempatan menyimpan aset, mengamankan dokumen atau menyusun langkah antisipasi. Begitu pula pihak yang berkepentingan terhadap kebijakan ekspor, hilirisasi dan pengelolaan sumber daya alam.
Jika benar ada bocoran informasi strategis, persoalannya bukan lagi sekedar keamanan telekomunikasi. Ini menyangkut kemampuan negara melindungi kepentingannya sendiri.
Gema, memetakan tiga kelompok besar yang menurutnya berkepentingan terhadap operasi tersebut. Mereka adalah mafia koruptor, oligarki lokal dan asing serta elite global. Ketiganya diduga memiliki kepentingan yang beririsan. Mereka berkepentingan agar kebijakan pemerintah yang mengganggu jaringan bisnis dan praktik lama dapat dihentikan. Isu under invoicing, transfer pricing, tambang ilegal, sawit ilegal hingga pengawasan ekspor menjadi bagian dari paparan tersebut.
Gema, bahkan menyebut Singapura dan China dalam konteks dugaan aliran informasi dan kepentingan ekonomi-politik. Namun, penyebutan nama negara tentu membutuhkan bukti yang jauh lebih kuat. Jangan sampai analisis kepentingan berubah menjadi tuduhan tanpa dasar.
Yang perlu diperhatikan, adalah kemungkinan adanya pertemuan kepentingan antara kekuatan ekonomi dalam negeri dan pihak luar. Dalam politik internasional, kepentingan ekonomi sering beriringan dengan kepentingan politik. Negara yang memiliki sumber daya alam melimpah seperti Indonesia, tentu menjadi arena perebutan pengaruh.
Oleh karena itu, pemahaman mengenai kemampuan mempertahankan wilayah belum cukup. Negara juga harus mampu menjaga informasi, kebijakan, sumber daya dan proses pengambilan keputusan dari intervensi pihak mana pun.
Pengganti Presiden yang Disiapkan
Ini bagian paling sensitif sekaligus paling mengundang tanda tanya. Gema, mengklaim ada sosok yang dipersiapkan untuk menggantikan Prabowo. Dia bahkan menggambarkan adanya semacam kabinet bayangan. Dalam paparannya, sosok yang dituding sebagai calon presiden pengganti tersebut adalah mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo.
Namun, sekali lagi. Ini masih, merupakan klaim yang harus diuji. Tidak cukup hanya dengan menyusun potongan - potongan informasi, membuat diagram hubungan, kemudian menyimpulkan siapa dalangnya. Justru aparat penegak hukum harus bekerja secara transparan untuk menjawabnya.
Jika memang ada penyadapan ilegal, siapa pelaksananya ? Siapa yang memberi perintah ? Siapa yang membiayai ? Kepada siapa informasi diserahkan ? Untuk kepentingan apa ?
Dan, paling penting; adakah bukti bahwa operasi tersebut memang dirancang untuk mengganti Presiden secara inkonstitusional ?
Pertanyaan terakhir ini sangat menentukan. Sebab, kritik terhadap pemerintah, kemarahan, bahkan tuntutan agar Presiden mundur merupakan bagian dari kehidupan demokrasi. Tidak boleh semuanya serta-merta dicap, sebagai makar.
Namun jika ada operasi rahasia, pendanaan ilegal, penyusupan aparat dan penggunaan informasi hasil penyadapan untuk melumpuhkan pemerintahan secara inkonstitusional, permasalahannya tentu berbeda.
Indonesia terlalu berharga untuk dibiarkan jatuh ke tangan segelintir manusia serakah. Indonesia bukan milik oligarki. Bukan milik mafia koruptor. Bukan pula milik segelintir elite yang merasa bisa menentukan siapa yang boleh dan tidak boleh menjadi Presiden. Indonesia adalah milik rakyat. Dan, kedaulatan rakyat tidak boleh disandera oleh siapa pun. [TM]
Jakarta, 8 November 2026.