Oleh : Ummu Fahhala S.Pd. (Pegiat Literasi)
Opini Publik,-
Kesehatan bukan sekadar urusan rumah sakit, dokter, dan obat-obatan. Di baliknya terdapat persoalan besar tentang siapa yang menguasai teknologi, mengendalikan sumber daya, dan menentukan arah pembangunan manusia. Oleh karena itu, membangun kesehatan masyarakat sejati juga berarti menjaga masa depan dan kesejahteraan bangsa.
Hal ini menarik untuk dibahas dalam kolaborasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Australia melalui Program Kemitraan Indonesia–Australia untuk Transformasi Kesehatan ( KITA SEHAT ).
Dalam pemberitaan Humas Pemprov Jabar, 28 Oktober 2026, Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan menyampaikan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk memperkuat sistem kesehatan daerah. Ia berharap kemitraan tersebut memberikan manfaat nyata, bukan sekedar menambah kegiatan, namun benar-benar meningkatkan kualitas pelayanan medis bagi masyarakat.
Harapan ini patut menjadi perhatian. Namun, dibalik setiap program kemitraan, ada hal yang perlu dievaluasi; apakah pembangunan kesehatan semakin memperkuat kemandirian bangsa atau justru menumbuhkan kemandirian baru ?
Sektor kesehatan memiliki posisi strategis dalam kehidupan bernegara. Penguasaan industri farmasi, teknologi medis, alat kesehatan, penelitian dan sumber daya manusia menentukan kemampuan suatu negara memenuhi kebutuhan rakyatnya.
Ketika berbagai kebutuhan tersebut belum mampu dipenuhi secara mandiri, ketergantungan terhadap pihak luar berpotensi semakin besar. Ketergantungan teknologi dapat mempengaruhi biaya pelayanan, ketergantungan bahan baku dapat mengganggu ketersediaan obat, sedangkan ketergantungan pembiayaan dapat mempengaruhi kebijakan ruang nasional.
Inilah sisi lain yang perlu dicermati dari hubungan lintas negara. Kerja sama memang dapat membuka peluang kemajuan, namun hubungan yang tidak seimbang juga berpotensi menghadirkan dominasi kepentingan.
Oleh karena itu, permasalahannya bukanlah permusuhan terhadap kemitraan internasional, melainkan memastikan bahwa setiap bentuk kolaborasi tetap berada dalam kendali kebijakan negara dan mengutamakan kepentingan masyarakat.
Lebih mendasar lagi, pembangunan kesehatan tidak seharusnya hanya ditujukan untuk mencetak manusia yang produktif secara ekonomi. Manusia memiliki martabat yang tidak boleh diukur semata-mata dari nilai produksinya. Orang miskin, lanjut usia, penyandang disabilitas maupun mereka yang tidak lagi mampu bekerja tetap berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang layak.
Islam : Kesehatan adalah Hak, Bukan Komoditas
Islam menempatkan pengurusan rakyat sebagai tanggung jawab kepemimpinan. Rasulullah Saw., bersabda : “Imam (pemimpin) adalah pengurus dan pemegang tanggung jawab atas rakyat yang diurusnya.” (HR Bukhari dan Muslim).
Konsep ri'ayatu syu'unil ummah menegaskan bahwa negara wajib mengurus kebutuhan masyarakat, termasuk kesehatan. Pelayanan medis bukan sekedar mata aktivitas ekonomi, melainkan bagian dari penyaluran hak dasar rakyat.
Dalam sistem Islam, negara bertanggung jawab menjamin pelayanan kesehatan berkualitas bagi seluruh masyarakat tanpa diskriminasi kemampuan ekonomi. Negara harus menyediakan fasilitas kesehatan, tenaga medis profesional, obat-obatan, penelitian dan teknologi yang memadai.
Pembiayaannya ditopang oleh pengelolaan Baitulmal sesuai ketentuan syariat. Sumber daya alam yang termasuk kepemilikan umum juga dikelola untuk kesejahteraan rakyat, sehingga kekayaan negara tidak hanya membebani segelintir pihak, tetapi juga dapat menopang kebutuhan masyarakat.
Allah SWT., berfirman : “Dan infakkanlah hartamu di jalan Allah.” (QS. Al-Baqarah : 195). Ayat ini mengingatkan betapa pentingnya pengorbanan harta demi kebaikan. Dalam pengelolaan negara, prinsip tersebut harus ditegakkan melalui kebijakan yang mengutamakan kepentingan masyarakat.
Islam tetap membuka ruang kerja sama internasional dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun, kemitraan harus memperkuat kemampuan umat, bukan menjadikan negara kehilangan kendali atas kebutuhan strateginya.
Program KITA SEHAT seharusnya menjadi momentum untuk memperkuat fondasi kesehatan Jawa Barat. Keberhasilan kerja sama perlu diukur dari meningkatnya kemampuan tenaga medis dalam negeri, berkembangnya penelitian nasional, tersedianya obat-obatan dan alat kesehatan, serta semakin meratanya pelayanan hingga pelosok daerah.
Sebab, kemajuan kesehatan belum cukup ditandai dengan banyaknya mitra yang datang membantu. Kemajuan sejati terlihat ketika negara mampu memenuhi kebutuhan rakyatnya dengan kekuatan sendiri, tanpa menutup diri dari kerja sama yang saling menguntungkan.
Kesehatan adalah amanah, rakyat adalah tanggung jawab dan pelestarian adalah sesuatu yang harus dijaga. Jangan sampai atas nama kemajuan, kemandirian justru perlahan-lahan kehilangan tempat dalam arah pembangunan bangsa.
Editor Lilis Suryani