Oleh: A. Rusdiana
“Merawat toleransi memerlukan pendidikan dan
pengawasan publik. Janji kerukunan harus hadir dalam pelayanan adil serta
perlindungan bagi seluruh warga.”
Peringatan
Hari Toleransi Internasional, 16 November 2026, mengajak kita menilai
hubungan antara pesan kerukunan dan pengalaman warga. Melalui The Wonder of Harmony 2026, Kementerian
Agama RI mengusung tema “Merawat Toleransi, Menguatkan Negeri”. Jawa Barat
memiliki capaian kerukunan yang patut dihargai sekaligus catatan pelanggaran
kebebasan beragama dan berkeyakinan yang membutuhkan perhatian. Dalam
perspektif UNESCO, toleransi menuntut penghormatan aktif terhadap hak sesama.
Persoalannya, bagaimana memastikan kemajuan yang dilaporkan benar-benar
menjangkau warga yang rentan? Tulisan ini mengajak pemerintah, pendidik,
masyarakat, dan pers mengawal kerukunan melalui pendidikan publik, pelayanan
yang adil, serta pengawasan yang mendengarkan pengalaman warga.
Tujuan tersebut memerlukan empat langkah:
membaca data secara berimbang, mengawal tanggung jawab pelayanan pemerintah,
menumbuhkan pembiasaan toleransi melalui pendidikan, serta memperkuat
pengawasan publik yang mendengar warga. Keempatnya mempertemukan semangat
merawat kerukunan dengan kebutuhan memastikan hak setiap orang terlindungi
dalam kehidupan sehari-hari, melalui tindakan yang dapat diperiksa dan
diperbaiki bersama.
Pertama, membaca data untuk memperjelas
pekerjaan bersama. Menurut PPID Jawa Barat, skor IKUB 2025 mencapai 79,43, di
atas angka nasional 77,89. Dalam IKT 2025, Bekasi berada di peringkat kelima
dan Sukabumi keenam. Capaian ini patut dihargai. Pada tahun yang sama, SETARA
Institute mencatat 56 tindakan pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan
di Jawa Barat, terbanyak dalam pencatatannya secara nasional. Ukuran, cakupan
wilayah, dan metode penilaiannya berbeda. Membaca keduanya bersama membantu
mengenali kemajuan sekaligus kebutuhan perlindungan yang tersisa. Tugas pers
ialah menjelaskan konteks angka, memeriksa sumber, dan menghadirkan pengalaman
warga agar evaluasi kebijakan memperoleh gambaran yang lebih utuh.
Kedua, mengawal tanggung jawab pelayanan
pemerintah. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2025 tentang
Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat menyediakan pijakan penting.
Pelaksanaannya perlu terlihat dalam prosedur yang jelas, penanganan pengaduan
yang cepat, dan pendampingan bagi warga terdampak. Ketika muncul hambatan terhadap kegiatan
keagamaan, pemerintah perlu memeriksa persoalan secara adil serta mencegah
intimidasi. Dialog harus memberi ruang aman bagi pihak yang menghadapi tekanan.
Penyelesaian patut dinilai dari pulihnya hak dan rasa aman. Pers dapat
menelusuri tindak lanjut pengaduan, meminta penjelasan instansi terkait, serta
memberi kesempatan tanggapan secara berimbang agar masyarakat memahami proses
dan tanggung jawab pelayanan.
Ketiga, menjadikan toleransi sebagai
pembiasaan pendidikan. UNESCO
menempatkan pendidikan sebagai sarana utama pencegahan intoleransi. Sekolah,
madrasah, pesantren, dan perguruan tinggi perlu menerjemahkannya melalui
pengalaman yang konkret. Peserta didik dibimbing mendengarkan pendapat berbeda,
memeriksa kabar sebelum menyebarkannya, serta menolak ejekan berbasis keyakinan.
Kerja bersama dalam kegiatan
sosial dapat membuka perjumpaan yang setara. Guru dan dosen memberi teladan
melalui pembagian kesempatan belajar yang adil. Keluarga melanjutkannya dengan
bahasa yang menghormati tetangga. Pembiasaan ini perlu dinilai dari perubahan
perilaku: keberanian bertanya tanpa merendahkan, kesediaan bekerja sama, dan
kemampuan membela teman yang diperlakukan tidak adil dalam kehidupan
sehari-hari di lingkungan masing-masing.
Keempat, memperkuat pengawasan yang
mendengar warga. Pemerintah daerah bersama FKUB, organisasi keagamaan,
komunitas penghayat kepercayaan, kampus, dan pers perlu menyusun agenda yang
dapat dipantau. Saluran pengaduan harus mudah diakses, disertai tenggat respons
dan informasi perkembangan penyelesaian dengan menjaga identitas pelapor.
Evaluasi perlu melibatkan kelompok yang pernah mengalami penolakan agar
pengalaman mereka memengaruhi perbaikan layanan. Anggaran kerukunan perlu
dihubungkan dengan hasil: akses pelayanan membaik, pengaduan ditangani, dan
kegiatan warga terlindungi. Peliputan yang berkelanjutan dapat mempertemukan
laporan pemerintah dengan pengalaman masyarakat, sehingga keberhasilan memiliki
bukti dan persoalan yang berulang memperoleh tindak lanjut yang jelas serta
dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
Natijahnya, merawat toleransi memerlukan kesediaan belajar sekaligus keberanian mengawal tanggung jawab. Capaian kerukunan menjadi modal untuk memperluas praktik baik, sedangkan catatan pelanggaran menjadi bahan memperbaiki pelayanan dan perlindungan. Dalam semangat jurnalisme edukatif dan pengawasan publik, tulisan serta pemberitaan dapat membuka dialog, memperjelas persoalan, dan mengikuti penyelesaiannya. Tema “Merawat Toleransi, Menguatkan Negeri” memperoleh makna melalui tindakan yang dirasakan warga setelah peringatan berakhir. Sudahkah pengaduan didengar, pelayanan berlangsung adil, dan warga merasa aman menjalankan keyakinannya? Negeri menjadi kuat ketika pemerintah dan masyarakat bersama-sama menjaga martabat setiap orang serta memastikan janji kerukunan hadir dalam kehidupan sehari-hari. Wallahu A’lam.
Sumber untuk redaksi
· Kementerian Agama RI—The Wonder of Harmony 2026
· PPID Jawa Barat—IKUB 2025
· SETARA Institute—Kondisi KBB 2025, bagian VI
· Pemerintah Kota Bekasi—IKT 2025
· Pemerintah Kota Sukabumi—IKT 2025
· JDIH Kota Bandung—Perda 13 Tahun 2025
· UNESCO—Declaration of Principles on Tolerance
· Elit Kita—Jurnalisme Edukatif dan Pengawasan Publik
Penulis:
A. Rusdiana, Guru
besar Manajemen Pendidikan UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Penulis Buku Inovasi
Pendidikan, Saat ini Ketua Tim PKM. “Penguatan Kelompok Bimbingaan Haji Umrah Masjid Agung Untuk Kemandirian
Jamaah Haji” Semester ini mengapu mata kuliah; SIM-Pendidikan dan Manajemen Perpustakaan;
Peraih Nominasi Penulis Opini terproduktitf di Koran Harian Umum Kabar Priangan
(15/5/2025). Pangkat Penjelajah Penulis di Kompasiana sejak 22 Januari 2025.
Dewan Pembina PERMAPEDIS Jawa Barat; Dewan Pakar Perkumpulan Wagi Galuh Puseur.
DK-Media Elit Kita; Pendiri dan Pembina Yayasan Sosial Dana Pendidikan
Al-Mishbah Cipadung Bandung dan Yayasan Pengembangan Swadaya Mayarakat Tresna
Bhakti Cinyasag Panawangan Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat.
(ah)