CIPATAT, KBB -
Dugaan persoalan dalam penerbitan sertifikat tanah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) mencuat di wilayah Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat.
Sebuah rumah seluas 154 meter persegi di Kampung Sukamaju RT 07 RW 03 yang diklaim milik Elan, warga Desa Kertamukti, diduga telah terbit sertifikat atas nama Rohmat Hidayat. Klaim tersebut disampaikan pihak Elan melalui kuasa hukumnya.
Persoalan tersebut bermula ketika Elan disebut memiliki rumah di Kampung Sukamaju RT 07 RW 03. Berdasarkan keterangan kuasa hukumnya, Elan memiliki dokumen Akta Jual Beli (AJB) dari Kecamatan Cipatat sebagai dasar klaim kepemilikan.
Sementara itu, Rohmat Hidayat, warga Kampung Sukamaju RT 07 RW 03, Desa Ciptaharja, Kecamatan Cipatat, diketahui menempati rumah tersebut bersama anak dan istrinya. Menurut pihak Elan, penempatan itu atas seizin Elan karena merasa iba terhadap kondisi Rohmat yang sebelumnya kerap berpindah kontrakan dan belum memiliki rumah.
Dugaan Terbit Saat Program PTSL 2023-2024
Persoalan mulai muncul ketika program PTSL berlangsung pada 2023-2024. Rumah yang ditempati Rohmat Hidayat tersebut diduga diproses menjadi sertifikat hak atas tanah atas nama Rohmat Hidayat. Pihak Elan mengklaim proses itu tanpa adanya persetujuan maupun alas hak peralihan kepemilikan dari Elan. Akibat proses tersebut, sertifikat PTSL kemudian terbit atas nama Rohmat Hidayat.
Sertifikat Diduga Dijaminkan ke Bank
Persoalan semakin berkembang ketika sertifikat yang dipersoalkan tersebut diduga digunakan sebagai agunan pinjaman melalui Bank PNM.
Berdasarkan informasi pihak Elan, kewajiban angsuran pinjaman tersebut mengalami kemacetan. Setelah itu, Rohmat Hidayat disebut tidak lagi diketahui keberadaannya. Redaksi belum dapat mengonfirmasi secara independen keterangan mengenai pinjaman dan keberadaan Rohmat Hidayat tersebut.
Pada 2026, Elan mendatangi rumah tersebut dan mendapati adanya plang pemberitahuan dari pihak bank yang menyatakan bahwa rumah tersebut berada dalam pengawasan Bank PNM. Pihak Elan mengklaim terkejut atas temuan tersebut.
Kuasa Hukum Pertanyakan Peran Pemdes
Kuasa hukum Elan, Dedi Suratin, SH, mempertanyakan proses penerbitan sertifikat PTSL tersebut, khususnya kelengkapan dokumen administrasi.
"Seharusnya ada kejelasan alas hak dan dokumen yang membuktikan adanya peralihan hak dari Elan kepada Rohmat Hidayat. Bukan hanya berdasarkan surat pernyataan," ujar Dedi.
Sementara itu, Kepala Desa Ciptaharja, Idham Martadinata, menyampaikan bahwa proses penerbitan sertifikat PTSL didasarkan pada adanya surat pernyataan dari Rohmat Hidayat.
Dedi menilai surat pernyataan sepihak tidak serta-merta dapat menggantikan dokumen alas hak yang semestinya menjadi dasar pembuktian apabila terdapat pihak lain yang mengklaim kepemilikan. Penilaian tersebut merupakan pendapat kuasa hukum pihak Elan.
Akan Tempuh Jalur Hukum
Pihak kuasa hukum menyatakan akan meminta BPN Kabupaten Bandung Barat melakukan pemeriksaan dan menempuh prosedur hukum untuk mengajukan pembatalan sertifikat yang dipersoalkan.
Selain itu, pihaknya berencana melaporkan Rohmat Hidayat dan pihak-pihak yang dinilai perlu dimintai pertanggungjawaban kepada Polres Cimahi melalui Unit Harda. Rencana tersebut masih merupakan pernyataan pihak kuasa hukum dan belum merupakan penetapan hukum terhadap pihak manapun.
Hingga berita ini terbit, redaksi masih berupaya meminta klarifikasi lebih lanjut dari BPN Kabupaten Bandung Barat, Kepala Desa Ciptaharja, Rohmat Hidayat, maupun Bank PNM agar seluruh pihak memperoleh kesempatan menyampaikan penjelasan secara berimbang. Redaksi memberi ruang hak jawab kepada seluruh pihak yang disebutkan dalam berita ini.
(Yusup)