Dr. H. Sugandi Miharja
Inspirasi
Di tengah perkembangan teknologi informasi, kepahlawanan tidak lagi hanya dimaknai sebagai keberanian menghadapi ancaman fisik, tetapi juga kemampuan menjaga keamanan, privasi, kebenaran dan kepentingan publik di ruang digital. Isu penyadapan dan meningkatnya serangan siber, menjadi ujian baru bagi ketahanan mental, moral dan teknikal masyarakat Indonesia.
Polemik dugaan penyadapan ilegal yang dikaitkan dengan Mantan Kapolri dan sejumlah pejabat kepolisian menjadi pengingat pentingnya integritas kewenangan. Penyadapan memang dapat menjadi instrumen penegakan hukum dan pencegahan kejahatan, tetapi harus memiliki dasar hukum, prosedur yang sah serta pengawasan yang memadai. Tanpa kepatuhan tersebut, teknologi pengawasan berpotensi berubah menjadi alat intimidasi dan pelanggaran privasi.
Sementara itu, Warta Ekonomi.co.id, Senin (9/11/2026), memberitakan temuan FortiGuard Labs mengenai 657.000 aktivitas serangan siber dalam kurun waktu 24 jam hingga 8 November 2026. Sasaran mencakup sektor keuangan, pemerintahan dan manufaktur. Angka ini menunjukkan, bahwa ancaman digital bukan lagi persoalan individual, melainkan tantangan keamanan nasional.
Dalam situasi demikian, menjadi pahlawan membutuhkan dua kesiapan. Pertama, kesiapan mental berupa ketenangan, keberanian moral, kecermatan memverifikasi informasi dan kemampuan mengendalikan kecemasan maupun provokasi. Kedua, kesiapan teknikal melalui perlindungan data, autentikasi berlapis, enkripsi komunikasi, pembaruan sistem, pencadangan informasi dan peningkatan literasi keamanan siber.
Pahlawan digital bukan mereka yang paling keras menyebarkan tuduhan, melainkan mereka yang berani membela kebenaran berdasarkan bukti, menjaga privasi, menolak penyalahgunaan teknologi dan membantu masyarakat menghadapi ancaman secara proporsional.
Pada akhirnya, bahwa Indonesia membutuhkan warga yang cerdas digital, aparat yang berintegritas serta institusi yang tangguh. Kepahlawanan masa kini, adalah keberanian melindungi tanpa mengintimidasi, mengawasi tanpa melanggar hukum dan membangun keamanan tanpa mengorbankan kebebasan.
TM.