Kabupaten BANDUNG BARAT, -
Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat, kini berada di titik kritis. Pendapatan Asli Daerah (PAD), tercatat anjlok tajam dalam beberapa bulan terakhir dan dampaknya mulai terasa langsung ke layanan masyarakat Selasa, 13/10/2026.
Penurunan yang tidak terduga ini, memaksa Pemerintah Kabupaten memangkas berbagai kegiatan dinas secara mendadak, tanpa penjelasan terbuka yang memadai bagi masyarakat. Banyak program layanan dasar yang telah dijanjikan terpaksa dikurangi, skalanya atau dihentikan sepenuhnya. Hal tersebut, terpantau dari berbagai aspek diantaranya; Perawatan fasilitas umum; Program bantuan sosial; Pengawasan pengelolaan keuangan daerah yang justru paling dibutuhkan saat ini. "Ungkap Ketua Pokja Wartawan M. Raup.
Pokja Wartawan KBB, mempertanyakan keseriusan pihak eksekutif dalam mengelola sumber pendapatan daerah. Hingga kini, belum tersedia laporan terbuka yang rinci mengenai; Penyebab pasti anjloknya PAD, Langkah pemulihan yang disiapkan, Alasan pemangkasan yang menekan layanan masyarakat dan Kesesuaian target pendapatan awal tahun dengan realitas di lapangan ?
Ketua Pokja menilai, perselisihan kewenangan antara eksekutif dan legislatif selama ini justru memperburuk keadaan. Saat kedua lembaga masih sibuk bertukar argumen dan tarik-ulur kepentingan, pengendalian pengelolaan keuangan daerah menjadi terabaikan. Akibatnya, beban merosotnya pendapatan dan terganggunya pelayanan jatuh sepenuhnya ke pundak warga Kabupaten Bandung Barat. "Tutur M. Raup.
Pokja Wartawan KBB mendesak Pemerintah Kabupaten dan DPRD segera; Mempublikasikan data keuangan terbaru secara terbuka, Mengaudit target PAD yang dinilai tidak realistis, Menyusun rencana pemulihan yang terukur dan jelas, Menghentikan pemangkasan yang merugikan kepentingan publik ?
"Jika tidak ada tindakan nyata segera, krisis anggaran ini akan semakin dalam dan sulit dipulihkan hingga tahun mendatang," tegas Ketua Pokja Wartawan KBB.
Sumber : M. Raup – Ketua Pokja Wartawan KBB/Tim Redaksi Pokja Wartawan KBB.
Pewarta Yusuf.
TM.