"Ketua Pokja Wartawan KBB : Ini Bukan Keterlambatan, Diduga Ada Unsur Kesengajaan ! Segera Isi Atau Jelaskan Alasan Sesungguhnya Secara Terbuka !"
KABUPATEN BANDUNG BARAT —
Kekosongan jabatan pimpinan di lima (5) dinas strategis lingkup Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, ternyata telah berlangsung nyaris dua (2) tahun penuh tertunda. Keadaan ini sama sekali bukan sekadar keterlambatan urusan administrasi biasa, ini justru kelalaian berat yang sangat patut diduga sengaja dibiarkan kosong demi menjaga kepentingan - kepentingan tertentu di balik layar. Hal tersebut, dilontarkan oleh Ketua Pokja Wartawan KBB M. Raup secara tegas menyampaikan kepada awak media pada Kamis, 3 September 2026.
" Kondisi semacam ini, mencederai sendi dasar penyelenggaraan pemerintahan, merugikan hajat hidup rakyat secara langsung, sekaligus merusak kepercayaan dan integritas pemerintahan secara menyeluruh", ujarnya.
Lima (5) Dinas yang lama tanpa pemimpin definitif itu bukan sekadar satuan kerja biasa, justru merekalah urat nadi pelayanan masyarakat. Dinas yang mengurus pembangunan infrastruktur, bantuan sosial, pendidikan, kesehatan masyarakat hingga pengelolaan keuangan daerah.
Tanpa kepala dinas yang sah dan bertanggung jawab penuh, tak ada pihak yang berani menjamin jalannya organisasi sepenuhnya. Pejabat pelaksana tugas kerap hanya bergerak di jalur aman semata, enggan mengambil keputusan besar yang berisiko dan mudah dialihkan beban tanggung jawabnya jika terjadi persoalan. Akibatnya jelas, rencana pembangunan tersendat, penyerapan anggaran melenceng atau melambat, pelayanan warga terhambat. Sementara biaya operasional tetap berjalan, tunjangan tetap cair setiap bulan. Beban birokrasi tetap utuh, manfaat yang dirasakan rakyat justru berkurang drastis. "Papar M. Raup.
Pertanyaan paling mendasar sekaligus paling mencurigakan yang wajib dijawab secara terbuka, mengapa nyaris dua tahun belum juga diisi ? Apakah sesungguhnya sulit menemukan orang yang layak memimpin di antara ribuan aparatur sipil negara (ASN) yang sudah ada di daerah ini ? Atau justru sengaja dikosongkan supaya tak muncul pemimpin yang berani tegas, tak ada yang berani menegur penyimpangan dan tak ada yang bisa ditunjuk sebagai pihak yang bertanggung jawab penuh saat anggaran besar berpindah tangan ?
Kekosongan yang dibiarkan lama begini sama saja dengan membuka ruang gelap pertanggungjawaban, pengawasan melemah, keputusan tak jelas siapa yang bertanggung jawab, dana berputar tanpa kendali tegas. Bukan sekadar lambatini terasa sengaja diatur sedemikian rupa. " Tutur Raup.
Ketua Pokja Wartawan KBB., M. Raup menuntut tegas bahwa Bupati Kabupaten Bandung Barat wajib segera membereskan kebuntuan ini paling lama dalam 30 hari kerja. Seluruh proses pemilihan harus terbuka, terang benderang, semata-mata menilai kemampuan, kejujuran dan rekam jejak prestasi "BUKAN" karena hubungan kedekatan, bukan hasil kesepakatan dagang jabatan dan bukan semata karena dianggap mudah diatur sesukanya.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pun tak boleh diam saja !, ini saatnya benar - benar menjalankan fungsi pengawasan yang diamanatkan rakyat. Diam saja melihat jabatan kunci kosong berbulan-bulan, sama artinya membiarkan kerugian rakyat terus menumpuk tanpa pertanggungjawaban yang jelas.
Biarkan dikatakan apa adanya, kekosongan lima Kepala Dinas selama hampir dua tahun adalah noda nyata bagi pemerintahan daerah. Tak ada alasan apa pun yang pantas diterima untuk membiarkannya terus berlarut-larut, Kabupaten Bandung Barat berhak dilayani pemerintahan yang lengkap, tegas dan jelas siapa yang bertanggung jawab atas setiap kebijakan. Jangan tunggu sampai kepercayaan rakyat habis, baru bergerak. Isi jabatan itu sekarang juga atau berterus terang pada rakyat, apa sesungguhnya alasan yang membuat lima jabatan penting ini sengaja dibiarkan kosong begitu lama ?
Sumber : Ketua Pokja M. Raup.
editor TM.