Narasi,-
Hujan baru saja reda di sudut kawasan industri Bekasi, di teras warung kopi kecil Rafi, menatap layar ponselnya dengan wajah setengah heran, setengah getir.
“Ekonomi Jawa Barat tumbuh lagi,” gumamnya pelan.
Pak Harun, mantan buruh pabrik yang kini mengais rezeki dari gorengan hangat, tersenyum tipis.
“Angka memang pandai naik,. Nak, tapi tidak selalu pandai menghidupi.”
Kalimat itu menggantung di udara, sederhana, namun menghunjam. Di tengah deru mesin pabrik yang tak pernah benar - benar berhenti, dua generasi itu seakan menyaksikan ironi yang sama : ekonomi bergerak cepat, sementara sebagian rakyat berjalan tertatih.
Pertumbuhan ekonomi Jawa Barat sepanjang 2025, memang menguat. Pemerintah daerah pun menegaskan pentingnya pemerataan, agar manfaat pembangunan benar - benar dirasakan masyarakat luas. Namun, pada saat yang sama, data menunjukkan Jawa Barat berada di peringkat kedua tingkat pengangguran tertinggi nasional dengan TPT mencapai 6,66 persen. Dua fakta ini bukan sekadar statistik, melainkan cermin dari sebuah paradoks pembangunan : ekonomi tumbuh, tetapi kesejahteraan belum sepenuhnya mengikutinya.
Fenomena ini lazim dalam sistem ekonomi yang menempatkan pertumbuhan, sebagai tujuan utama. Investasi dikejar, produksi dipacu, efisiensi dimaksimalkan. Sayangnya dalam proses itu, penyerapan tenaga kerja kerap menjadi variabel sekunder. Teknologi menggantikan manusia, industri memilih sektor yang paling menguntungkan dan kebijakan pembangunan cenderung berpihak pada akumulasi modal.
Upaya penguatan ekonomi lokal sejatinya merupakan langkah baik, jika tetap diarahkan mengikuti kebutuhan pasar global, sektor lokal hanya menjadi perpanjangan tangan industri besar. Negara akhirnya lebih berperan sebagai pengelola iklim investasi, ketimbang pengurus kesejahteraan rakyat. Disinilah koreksi arah menjadi penting, bukan untuk menolak pembangunan, tetapi untuk memastikan manusia tetap menjadi pusatnya.
Islam sejak awal meletakkan fondasi pembangunan pada keadilan distribusi,. Allah Swt., berfirman, “Supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang - orang kaya saja di antara kamu.” (QS. Al-Hasyr: 7)
Ayat ini, menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi harus bermuara pada pemerataan. Kekayaan yang hanya berputar di lingkar elite, sementara pengangguran tetap tinggi, bertentangan dengan tujuan syariat yang menghadirkan kemaslahatan bagi seluruh masyarakat.
Lebih jauh, bahwa Islam memosisikan negara sebagai penanggung jawab langsung atas kesejahteraan rakyat.
Rasulullah Saw., bersabda, “Pemimpin adalah pengurus rakyat dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang diurusnya." (HR. Al-Bukhari dan Muslim)
Hadis ini bukan sekadar pesan moral, melainkan prinsip tata kelola publik : negara tidak cukup hanya menciptakan iklim ekonomi, tetapi wajib memastikan setiap individu memiliki akses pada pekerjaan dan kehidupan yang layak.
Dalam kerangka ini, pertumbuhan ekonomi seharusnya diukur bukan hanya dari persentase PDB, tetapi dari seberapa banyak rakyat yang terangkat dari pengangguran dan kemiskinan. Investasi perlu diarahkan pada sektor padat karya produktif, pengelolaan sumber daya strategis harus berpihak pada kepentingan publik, dan kebijakan industri semestinya dirancang untuk memperluas kesempatan kerja, bukan sekadar meningkatkan efisiensi korporasi.
Koreksi arah ini tidak berarti menafikan upaya pemerintah yang telah mendorong pertumbuhan, justru sebaliknya. Ia menjadi penyempurnaan, agar pembangunan tidak berhenti pada angka, tetapi berbuah kesejahteraan nyata. Pertumbuhan yang disertai keadilan distribusi akan melahirkan stabilitas sosial, daya beli yang kuat serta ekonomi yang lebih berkelanjutan.
Apa yang dirasakan Rafi dan Pak Harun, di warung kopi itu adalah suara sunyi dari ribuan keluarga yang ingin ikut menikmati hasil pembangunan. Mereka tidak menolak kemajuan ; mereka hanya berharap tidak tertinggal didalamnya.
Islam mengajarkan, bahwa kemajuan sejati bukanlah ketika grafik ekonomi terus menanjak, melainkan ketika tidak ada rakyat yang terpinggirkan dari akses hidup layak. Ketika pertumbuhan berjalan seiring dengan penyerapan tenaga kerja, pemerataan rezeki dan hadirnya negara sebagai pengurus, bukan sekadar fasilitator pasar.
Maka, tantangan pembangunan Jawa Barat hari ini bukan sekadar bagaimana menjaga pertumbuhan tetap tinggi, tetapi bagaimana memastikan setiap kenaikan angka membawa turun pengangguran, menguatkan kesejahteraan dan mendekatkan masyarakat pada keadilan sosial.
Sebab pada akhirnya, angka yang tumbuh tanpa keadilan hanya akan menjadi prestasi statistik. Sementara kemakmuran yang dirasakan, rakyat-lah yang akan menjadi bukti keberhasilan sejati sebuah pembangunan.
Editor Lilis Suryani.
Oleh : Ummu Fahhala, S. Pd. (Praktisi Pendidikan dan Pegiat Literasi)