Oleh: Putri Efhira Farhatunnisa (Pegiat Literasi di Majalengka)
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah berjalan selama satu tahun dan dilaksanakan secara bertahap. Namun, pelaksanaannya pada masa libur semester justru menuai banyak kritik. Pasalnya, kebijakan ini dinilai tidak efektif dan malah merepotkan orang tua karena harus mengambil jatah makanan ke sekolah, atau akhirnya makanan tersebut diberikan kepada pihak lain, padahal program ini diperuntukkan khusus bagi para siswa.
Direktur Kebijakan Publik CELIOS, Media Wahyudi Askar, mengkritik lemahnya akuntabilitas dalam pelaksanaan MBG. Ia mempertanyakan kejelasan mengenai siapa penerima manfaat, bagaimana mekanisme distribusinya, serta apa yang harus dilakukan ketika konteks berubah, seperti pada masa libur sekolah. Sebab, meskipun data penerima dan jalur distribusi telah ditetapkan, ketika siswa tidak berada di sekolah, MBG tidak sampai kepada sasaran dan justru berpotensi dialihkan kepada pihak lain (Kompas.com, 26/12/2025).
Anggaran Besar, Rakyat yang Justru Terabaikan
Tak sedikit pula warganet yang menyarankan agar anggaran program ini dialihkan sementara untuk penanganan bencana di Sumatra selama masa libur sekolah. Mengingat kondisi masyarakat di wilayah tersebut tengah berada dalam situasi darurat, alih-alih MBG tetap berjalan namun tidak tepat sasaran. Hal ini menunjukkan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap program tersebut, terlebih telah muncul berbagai kasus, bahkan yang berujung pada hilangnya nyawa. Tujuan mulia untuk memenuhi kebutuhan gizi anak pun patut dipertanyakan kembali: apakah benar telah tercapai atau justru menyisakan persoalan baru.
Keracunan Massal dan Kelalaian Standar Keamanan
Kasus keracunan massal dalam program MBG bukan perkara sepele. Ini menyangkut keselamatan generasi penerus bangsa. Banyaknya kejadian serupa di berbagai daerah semestinya menjadi bahan evaluasi serius terhadap keberlanjutan program. Alih-alih menurunkan angka stunting, pelaksanaan yang serampangan justru melahirkan problem yang tidak kalah besar.
Jaminan Halal yang Diabaikan
Belum lagi temuan penggunaan ompreng yang mengandung unsur babi. Peristiwa ini menunjukkan adanya kelalaian dalam penetapan standar dan pengawasan. Bagi umat Islam yang merupakan mayoritas penduduk Indonesia, persoalan halal dan haram adalah prinsip yang tidak dapat ditawar. Negara semestinya menjamin kehalalan serta keamanan seluruh sarana dan proses yang berkaitan dengan program MBG.
Dugaan Proyek Oligarki Berkedok Kepedulian
Persoalan lain muncul dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tidak sesuai ketentuan. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar: benarkah program ini murni untuk mengatasi stunting, atau justru menjadi ladang proyek bagi segelintir elite? Anggaran yang sangat besar hingga menggerus pos belanja sektor lain pun menambah keraguan, apakah wajar kas negara dikuras untuk program yang pelaksanaannya penuh kelalaian.
Fakta bahwa MBG tetap dipaksakan berjalan meskipun tidak tepat sasaran menunjukkan bahwa orientasinya bukan pada kepentingan rakyat. Penelusuran terhadap kepemilikan dapur-dapur SPPG bahkan mengarah pada keterkaitan dengan kroni penguasa. Mereka inilah yang paling diuntungkan, sehingga aliran dana harus terus berjalan demi menjaga margin keuntungan.
Kapitalisme: Akar Masalah Kebijakan Tak Berpihak
Inilah potret nyata ketika sistem kapitalisme mengatur tata kelola kehidupan. Kebijakan tidak lagi berporos pada kemaslahatan umat, melainkan pada kepentingan oligarki. Uang rakyat yang seharusnya digunakan untuk menyejahterakan masyarakat justru mengamankan kepentingan segelintir elite dengan menjadikan penderitaan rakyat sebagai komoditas proyek.
Islam Menjamin Kepemimpinan yang Melayani
Seharusnya kebijakan negara berpihak sepenuhnya kepada rakyat. Pengelolaan kas negara mesti diarahkan untuk memenuhi kebutuhan mendesak umat, terlebih bagi wilayah yang sedang dilanda bencana, seperti Sumatra. Mereka semestinya menjadi prioritas utama pemerintah pusat agar dampak bencana tidak berkepanjangan. Namun faktanya, hingga lebih dari sebulan berlalu, pemulihan infrastruktur dasar seperti listrik pun belum sepenuhnya pulih.
Kepemimpinan yang benar-benar memprioritaskan rakyat sejatinya hanya terwujud dalam sistem Islam. Dalam Islam, penguasa diposisikan sebagai raa’in, pengurus dan pelayan urusan umat, yang setiap kebijakannya terikat oleh syariat dan bertujuan murni untuk kemaslahatan, bukan untuk kepentingan politik maupun popularitas.
Solusi Sistemik Islam atas Masalah Gizi dan Stunting
Adapun pemenuhan gizi rakyat dalam Islam dilakukan secara menyeluruh dan sistemik. Sistem pendidikan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya makanan halal dan thayyib. Sistem ekonomi menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar setiap individu. Negara memastikan tersedianya lapangan pekerjaan agar setiap kepala keluarga mampu mencukupi kebutuhan gizi keluarganya. Negara juga mengatur distribusi pangan sehingga harga tetap terjangkau dan akses merata.
Dengan mekanisme seperti ini, persoalan stunting dapat ditangani secara mendasar, bukan sekadar melalui program tambal sulam yang sarat kepentingan. Sebab, stunting tidak bisa diselesaikan dengan kebijakan setengah hati yang justru memperkaya elite. Apalagi di tengah bencana besar, kelanjutan program yang bermasalah ini semakin menegaskan minimnya empati penguasa terhadap penderitaan rakyat.
Wallahu a‘lam bish-shawab.