OPINI
Oleh: Putri Efhira Farhatunnisa (Pegiat Literasi di Majalengka)
Asap PM2,5 akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) telah menyelimuti sejumlah wilayah di Indonesia, bahkan meluas hingga negara tetangga. Pekatnya asap membuat suasana di beberapa daerah seolah berada di dunia lain. PM2,5 merupakan partikel polutan udara berukuran sangat kecil, sekitar 1/30 diameter rambut manusia. Karena ukurannya yang begitu halus, partikel ini dapat masuk jauh ke dalam paru-paru dan memicu berbagai gangguan pernapasan.
Berdasarkan pemberitaan Media Indonesia edisi 8 November 2026 yang mengutip data Kementerian Kesehatan, kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) hingga 5 November 2026 tercatat menembus angka 425.167 secara kumulatif di tujuh provinsi terdampak karhutla. Dari jumlah tersebut, sebanyak 95.627 kasus dialami balita berusia 0-5 tahun, 88.391 kasus pada anak usia 6-9 tahun, dan 56.462 kasus pada kelompok usia di atas 60 tahun. Selain itu, terdapat 682 kasus pada ibu hamil, 1.747 kasus pada penderita asma, dan 9.332 kasus pada pekerja luar ruangan.
Untuk mengatasi kondisi tersebut, pemerintah memobilisasi 9.355 tenaga kesehatan yang ditempatkan di berbagai wilayah, seperti Kalimantan, Sumatra Selatan, dan Riau. Sebanyak 814 layanan rumah oksigen juga dibentuk dan diperluas. Selain itu, logistik medis didistribusikan ke wilayah terdampak karhutla.
Namun, di balik berbagai upaya tersebut, terdapat persoalan yang menurut penulis patut menjadi perhatian. Dari 1.691 puskesmas yang tersebar di wilayah terdampak, hanya 827 yang memiliki nebulizer, 1.070 yang memiliki tabung oksigen, dan 1.502 yang memiliki konsentrator oksigen. Padahal, peralatan tersebut sangat dibutuhkan untuk menunjang penanganan pasien dengan gangguan pernapasan.
Anak-anak menjadi kelompok yang paling rentan menghadapi kondisi ini. Sistem pernapasan mereka masih dalam tahap pertumbuhan, laju pernapasannya lebih cepat, dan sistem kekebalan tubuhnya belum berkembang sempurna. Akibatnya, paparan polusi udara dapat menimbulkan dampak serius bagi kesehatan mereka. Generasi yang seharusnya mendapatkan perlindungan justru harus menanggung dampak dari buruknya penanganan karhutla.
Generasi yang selama ini digadang-gadang sebagai generasi emas kini terancam kesehatannya akibat bencana yang tak kunjung terselesaikan. Karhutla berlangsung selama berbulan-bulan, tetapi penanganannya dinilai penulis masih belum menunjukkan hasil yang optimal. Di tengah kondisi lapangan yang memprihatinkan, status bencana nasional pun tak kunjung ditetapkan sehingga penanganan masih bertumpu pada pemerintah daerah.
Karhutla seolah telah menjadi agenda tahunan yang sulit diputus. Salah satu tantangannya adalah api yang sulit dipadamkan, terlebih ketika sarana dan prasarana pemadaman belum memadai. Menurut penulis, seharusnya pemerintah menerapkan prinsip sedia payung sebelum hujan dengan menyiapkan peralatan, teknologi, serta sumber daya manusia yang memadai untuk menghadapi potensi bencana.
Padahal, karhutla yang terus berulang dapat mengganggu tumbuh kembang anak. Paparan asap dan partikel berbahaya berisiko mengganggu kesehatan paru-paru, bahkan menimbulkan dampak jangka panjang. Kesehatan anak bangsa semestinya menjadi prioritas karena merekalah generasi yang kelak akan melanjutkan estafet kepemimpinan negeri ini. Oleh karena itu, bencana tidak boleh dibiarkan terus berulang tanpa penanganan yang serius, cepat, dan menyeluruh.
Menurut penulis, alih-alih memprioritaskan anggaran untuk penanggulangan bencana, anggaran justru mengalami pemangkasan, sementara program unggulan pemerintah tetap berjalan. Padahal, program tersebut terus menuai polemik hingga berbagai pihak mendesak agar pelaksanaannya dievaluasi. Sementara itu, ancaman terhadap keselamatan rakyat semakin nyata. Asap berbahaya terus menyebar dan keselamatan masyarakat, terutama kelompok rentan, berada dalam ancaman.
Persoalan karhutla bukan sekadar masalah teknis pemadaman api. Lebih dari itu, diperlukan sistem yang mampu mencegah terjadinya bencana sekaligus menjamin keselamatan rakyat ketika bencana terjadi.
Dalam pandangan penulis, Islam memiliki sistem pemerintahan tersendiri yang disebut Khilafah. Sistem ini pernah berdiri selama lebih dari tiga belas abad, dimulai setelah wafatnya Rasulullah SAW dengan kepemimpinan Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq sebagai khalifah pertama. Khilafah menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai landasan dalam mengatur kehidupan, termasuk dalam mengelola sumber daya alam dan menjamin keselamatan rakyat.
Negara Islam memiliki visi sebagai junnah (pelindung) bagi rakyatnya. Artinya, negara bertanggung jawab melindungi masyarakat dari berbagai ancaman yang membahayakan jiwa dan kehidupan mereka. Dalam konteks karhutla, negara akan bergerak cepat menangani bencana dengan mengerahkan seluruh sumber daya yang dimiliki. Pembiayaan penanggulangan bencana menjadi salah satu prioritas negara dan ditanggung melalui Baitulmal (kas negara), yang sumber pemasukannya berasal dari berbagai pos, termasuk pengelolaan sumber daya alam (SDA).
Rasulullah SAW bersabda:
"Kaum Muslim berserikat dalam tiga perkara, yaitu padang rumput, air, dan api." (HR. Abu Dawud dan Ahmad).
Hutan merupakan bagian dari sumber daya alam yang pemanfaatannya berkaitan dengan kemaslahatan umum. Dalam perspektif kepemilikan Islam, sumber daya alam yang termasuk kepemilikan umum tidak boleh dikuasai secara individual ataupun oleh kelompok tertentu untuk kepentingan pribadi. Negara bertanggung jawab mengelolanya dan mengembalikan hasilnya untuk kesejahteraan rakyat.
Pengelolaan tersebut tentu harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan keselamatan masyarakat. Negara tidak akan membiarkan eksploitasi hutan yang mengabaikan dampak ekologis, terlebih praktik pembakaran lahan yang mencemari udara dan mengancam kesehatan manusia.
Dalam sejarah Kekhalifahan Utsmani, tercatat adanya arsip kebijakan mengenai Undang-Undang Kehutanan (Qanun al-Orman) yang mengatur larangan penebangan liar disertai pemberlakuan sanksi tegas bagi pelanggarnya. Hutan dipandang sebagai aset negara dan umat yang memiliki peran penting dalam pertahanan, penyediaan logistik, serta keberlanjutan lingkungan.
Meski demikian, rakyat tetap diperbolehkan memanfaatkan hasil hutan secara langsung untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam batas yang wajar. Pemanfaatan tersebut tidak boleh bertujuan menguasai atau memonopoli sumber daya hutan hingga menghalangi orang lain memperoleh manfaat yang sama.
Di sisi lain, hak masyarakat untuk memanfaatkan hutan tidak menghilangkan kewajiban negara dalam menjaga kelestariannya. Negara tetap berwenang menetapkan kawasan konservasi atau hutan lindung (hima) sebagai wilayah yang dilindungi guna mencegah kerusakan lingkungan dan menjamin keberlanjutan manfaat hutan bagi umat.
Dengan aturan kepemilikan dalam Islam, kesewenang-wenangan dalam penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam dapat dicegah. Pengelolaan hutan tidak diserahkan semata-mata pada kepentingan keuntungan individu atau kelompok, melainkan diarahkan untuk kemaslahatan masyarakat. Inilah salah satu langkah preventif agar kerusakan lingkungan, termasuk karhutla akibat ulah manusia, tidak terus berulang.
Kalaupun bencana tetap terjadi, negara akan melakukan penanggulangan secara cepat dan maksimal. Hal ini didukung oleh ketersediaan fasilitas kesehatan yang memadai dan dapat diakses oleh masyarakat. Bahkan, tanpa adanya bencana sekalipun, rakyat dalam sistem Islam berhak memperoleh pelayanan kesehatan sebagai bagian dari tanggung jawab negara dalam menjalankan fungsi riayah (pengurusan) terhadap rakyatnya.
Tidak hanya itu, teknologi terbaik juga akan dikerahkan untuk mengatasi kebakaran. Terlebih jika potensi karhutla telah terdeteksi melalui pemantauan kondisi iklim dan fenomena alam. Negara semestinya sudah mempersiapkan sarana pemadaman, tenaga ahli, serta strategi mitigasi jauh sebelum bencana terjadi. Penanganan bencana dilakukan secara optimal karena keselamatan manusia menjadi prioritas utama, bukan sekadar persoalan untung dan rugi.
Dengan demikian, karhutla akibat kelalaian manusia dapat dicegah melalui pengelolaan lingkungan yang bertanggung jawab. Kalaupun bencana terjadi di luar kemampuan manusia untuk mencegahnya, negara tetap berkewajiban melakukan penanganan secepat dan semaksimal mungkin.
Sebab, kepemimpinan bukan sekadar tentang kekuasaan, melainkan amanah yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT. Setiap kebijakan, pengelolaan sumber daya, hingga perlindungan terhadap keselamatan rakyat akan menjadi bagian dari pertanggungjawaban tersebut.
Pada akhirnya, negara yang menjadikan syariat Allah sebagai landasan pengaturan kehidupan akan menempatkan perlindungan dan pengurusan rakyat sebagai tanggung jawab yang tidak boleh diabaikan. Sebab, menjaga kehidupan manusia bukan sekadar tuntutan kemanusiaan, melainkan juga bagian dari ketaatan kepada Allah SWT. Wallahu alam bishshawab.
Catatan Redaksi: Tulisan ini merupakan opini pribadi penulis dan menjadi tanggung jawab penulis, bukan sikap redaksi.