Oleh: Arshana Malika
Asap Karhutla Mengancam Nyawa dan Mata Pencaharian
Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) bukan sekadar persoalan lingkungan yang ditandai dengan meluasnya titik api dan kepulan asap. Dampaknya jauh lebih besar karena menyangkut keselamatan, kesehatan, dan kehidupan ekonomi masyarakat. Sepanjang September 2026, krisis polusi udara di Indonesia semakin mengkhawatirkan. Berdasarkan laporan Center for Research on Energy and Clean Air (CREA), estimasi kematian terkait polusi udara mencapai 5.310 jiwa, meningkat 42 persen dibandingkan bulan sebelumnya. Dari jumlah tersebut, sekitar 3.560 kematian berkaitan dengan polusi akibat karhutla, lebih dari dua kali lipat estimasi bulan sebelumnya. Angka ini merupakan estimasi dampak berdasarkan pemodelan risiko kesehatan, bukan pencatatan kematian individual yang seluruhnya telah dipastikan disebabkan oleh asap karhutla. (Kompas.id, 29 Oktober 2026)
Ancaman karhutla terhadap kesehatan tidak selalu terlihat secara langsung. Asap kebakaran menghasilkan partikel halus PM2,5 yang berukuran sangat kecil sehingga dapat masuk jauh ke dalam saluran pernapasan dan paru-paru. Partikel tersebut juga dapat terbawa angin dan menyebar ke wilayah yang jauh dari lokasi kebakaran. Artinya, masyarakat yang tidak tinggal di sekitar hutan atau lahan terbakar tetap berpotensi mengalami paparan polusi udara. Paparan dalam jangka panjang dapat memperburuk penyakit pernapasan, memicu gangguan paru, serta meningkatkan risiko berbagai penyakit lainnya. (detikInet, 1 November 2026)
Besarnya dampak kesehatan juga terlihat dari laporan BNPB mengenai penanganan karhutla. Hingga 21 Oktober 2026, tercatat sebanyak 333.470 kasus ISPA di wilayah terdampak pada tujuh provinsi, dengan 75.172 kasus terjadi pada anak usia 0–5 tahun. Sementara itu, pemerintah menyiagakan 1.691 puskesmas, 360 rumah sakit rujukan, dan 87 laboratorium kesehatan masyarakat untuk membantu penanganan dampak asap. Kondisi ini memperlihatkan bahwa karhutla bukan hanya mengganggu kualitas udara, tetapi juga meningkatkan kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat secara luas. (BNPB, 22 Oktober 2026)
Selain kesehatan, karhutla turut menghantam perekonomian warga. Kebun yang menjadi sumber penghasilan dapat terbakar, tanaman yang hampir memasuki masa panen hilang, dan aktivitas perdagangan maupun pekerjaan masyarakat terganggu akibat kabut asap. Salah satu contohnya dialami Kasman, warga Banjarbaru, yang kehilangan kebun seluas empat hektare akibat kebakaran. Berbagai tanaman produktif yang selama bertahun-tahun dirawatnya, termasuk durian, jeruk, pepaya, dan jambu kristal, ikut musnah. Kerugian tidak hanya berupa hilangnya aset, tetapi juga lenyapnya pemasukan keluarga yang sebelumnya bergantung pada hasil kebun tersebut. (Mongabay Indonesia, 11 Oktober 2026)
Ketika Rakyat Menanggung Kerugian Tata Kelola Hutan
Berulangnya karhutla menunjukkan bahwa persoalan kebakaran hutan tidak cukup diselesaikan dengan memadamkan api ketika musim kemarau tiba. Tata kelola hutan dan lahan, pengawasan terhadap aktivitas pemanfaatan lahan, kesiapan mitigasi, serta penegakan hukum menjadi faktor penting yang menentukan besarnya dampak bencana. Ketika pencegahan tidak berjalan optimal, masyarakat menjadi pihak yang menanggung konsekuensi. Mereka harus menghadapi udara tercemar, meningkatnya risiko penyakit, hilangnya sumber penghasilan, hingga pengeluaran tambahan untuk memenuhi kebutuhan kesehatan dan kehidupan sehari-hari.
Persoalan semakin berat karena dampak karhutla tidak serta-merta berakhir ketika hujan turun dan api berhasil dipadamkan. Partikel polutan yang telah terhirup dapat menimbulkan gangguan kesehatan yang berlanjut, terutama bagi kelompok rentan dan masyarakat yang mengalami paparan berulang. Sementara itu, pemulihan ekonomi warga yang kehilangan kebun, tanaman, ternak, atau mata pencaharian membutuhkan waktu panjang. Mereka tidak bisa langsung memperoleh kembali penghasilan hanya karena kebakaran telah selesai. Dengan demikian, karhutla meninggalkan persoalan kesehatan dan ekonomi yang dapat berlangsung jauh setelah asap menghilang. (Mongabay Indonesia, 11 Oktober 2026)
Dalam perspektif kritik Islam terhadap kapitalisme, salah satu akar persoalan terletak pada cara pandang terhadap sumber daya alam yang menjadikan keuntungan ekonomi sebagai orientasi utama. Hutan dan lahan dapat dipandang sebatas komoditas yang memiliki nilai investasi dan dapat dieksploitasi untuk menghasilkan keuntungan sebesar-besarnya. Ketika kepentingan ekonomi lebih dominan daripada kelestarian lingkungan dan keselamatan masyarakat, pembukaan lahan secara masif berpotensi mengabaikan daya dukung ekosistem. Praktik pembakaran untuk membuka lahan, apabila dilakukan demi menekan biaya operasional, menjadi salah satu bentuk penyalahgunaan sumber daya alam yang harus dicegah dan ditindak.
Di sisi lain, ketika negara lebih dominan sebagai pembuat regulasi dan pengawas administratif tanpa pengendalian yang kuat di lapangan, perlindungan lingkungan dapat menjadi tidak efektif. Regulasi saja tidak cukup apabila tidak disertai pengawasan, penindakan, pemulihan lingkungan, dan pertanggungjawaban pihak yang menyebabkan kerusakan. Pemerintah telah menjatuhkan sanksi administratif kepada enam perusahaan pemegang izin pemanfaatan hutan setelah ditemukan kebakaran pada areal yang mereka kelola dengan total luas 1.511,55 hektare. Hal ini menunjukkan pentingnya pengawasan terhadap pemegang izin serta penegakan kewajiban pengendalian kebakaran. (Kementerian Kehutanan, 25 Agustus 2026)
Karena itu, persoalan karhutla perlu dilihat sebagai persoalan perlindungan hak masyarakat. Rakyat berhak memperoleh udara bersih, lingkungan yang aman, pelayanan kesehatan, dan kesempatan untuk menjalankan aktivitas ekonomi secara layak. Negara tidak cukup hadir melalui imbauan menggunakan masker atau mengurangi aktivitas di luar rumah. Perlindungan harus dimulai dari pencegahan kerusakan lingkungan, pengendalian sumber kebakaran, hingga pemulihan kehidupan masyarakat yang terdampak. Jika masyarakat terus menanggung kerugian sementara penyebab kerusakan tidak diselesaikan, siklus bencana serupa berpotensi kembali terjadi.
*Islam: Negara sebagai Pelindung dan Pengurus Rakyat*
Islam menempatkan negara sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga keselamatan dan kesejahteraan rakyat. Rasulullah saw. bersabda:
_“Imam (pemimpin) adalah pengurus rakyat dan ia bertanggung jawab atas rakyat yang diurusnya.”_ (HR. Bukhari dan Muslim)
Hadis tersebut menegaskan bahwa kepemimpinan bukan sekadar kewenangan untuk mengatur, melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Dalam konsep Islam, negara berfungsi sebagai _raa'in_ (pengurus) sekaligus _junnah_ (pelindung) bagi rakyat. Negara wajib memastikan masyarakat terlindungi dari berbagai bahaya yang mengancam jiwa, kesehatan, harta, dan kehidupan mereka. Karena itu, membiarkan masyarakat terus-menerus terpapar asap berbahaya tanpa perlindungan dan penanganan yang memadai merupakan bentuk pengabaian terhadap tanggung jawab pengurusan rakyat. Prinsip Islam menolak segala bentuk tindakan yang menimbulkan bahaya, sebagaimana kaidah hadis, _“Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain”_ (HR. Ibnu Majah).
Dalam pengelolaan sumber daya alam, Islam memiliki konsep kepemilikan umum (_al-milkiyyah al-'ammah_). Hutan, sumber air, dan sumber daya alam tertentu yang menjadi kebutuhan bersama tidak boleh dikuasai secara sewenang-wenang demi keuntungan segelintir pihak. Rasulullah saw. bersabda, _“Kaum Muslim berserikat dalam tiga perkara: air, padang rumput, dan api”_ (HR. Abu Dawud). Prinsip ini menjadi landasan bahwa sumber daya yang termasuk kepemilikan umum harus dikelola negara untuk kemaslahatan masyarakat. Negara tidak boleh membiarkan pengelolaannya menimbulkan kerusakan yang justru merugikan pemilik hak, yaitu masyarakat luas.
Pengelolaan hutan juga harus memperhatikan keseimbangan lingkungan. Islam melarang tindakan yang menimbulkan kerusakan di bumi sebagaimana firman Allah Swt. dalam QS. Al-A'raf ayat 56, _“Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik.”_ Karena itu, pemanfaatan lahan harus mempertimbangkan kondisi ekosistem, kemampuan lingkungan, serta dampaknya terhadap kehidupan masyarakat. Pembukaan lahan tidak boleh dilakukan secara serampangan, apalagi melalui pembakaran yang mengancam kesehatan, merusak hutan, dan menghilangkan sumber penghidupan warga. Negara juga harus memastikan kegiatan pemanfaatan hutan tidak melampaui batas yang menimbulkan kerusakan.
Islam juga menuntut negara untuk mengutamakan mitigasi dan pencegahan sebelum bencana meluas. Negara perlu melakukan pemetaan kawasan rawan kebakaran, menjaga kelembapan lahan gambut, membangun sistem pemantauan titik api, menyiapkan sarana pemadaman, serta mengerahkan tenaga dan anggaran yang memadai. Apabila kebakaran terjadi, negara wajib bergerak cepat dengan mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki, mulai dari petugas pemadam, aparat, sarana transportasi, teknologi pemadaman, hingga koordinasi lintas wilayah. Penanganan tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena setiap keterlambatan berpotensi memperluas kerusakan dan menambah jumlah masyarakat yang terpapar.
Tanggung jawab negara tidak berhenti setelah api padam. Islam mewajibkan perlindungan terhadap jiwa manusia, sehingga masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan akibat karhutla harus mendapatkan pelayanan medis yang mudah dijangkau. Negara harus menjamin ketersediaan fasilitas kesehatan, tenaga medis, obat-obatan, pemeriksaan, dan pengobatan bagi masyarakat yang membutuhkan. Begitu pula masyarakat yang kehilangan mata pencaharian perlu mendapatkan perhatian melalui upaya pemulihan ekonomi, perlindungan aset, dan bantuan sesuai kebutuhan. Dengan demikian, penanganan karhutla mencakup perlindungan sebelum bencana, pertolongan saat bencana, dan pemulihan setelah bencana.
Islam menetapkan pentingnya penegakan hukum terhadap pihak yang melakukan tindakan merusak lingkungan. Pelaku pembakaran hutan, baik individu maupun korporasi, harus dimintai pertanggungjawaban berdasarkan bukti dan proses hukum yang adil. Sanksi _ta'zir_ dapat diterapkan oleh penguasa terhadap perbuatan yang tidak ditentukan hukumannya secara khusus dalam nash, dengan mempertimbangkan tingkat pelanggaran dan kemudaratan yang ditimbulkan. Pejabat yang menyalahgunakan kewenangan atau terlibat dalam pelanggaran juga tidak boleh kebal hukum. Selain sanksi, pihak yang terbukti menyebabkan kerusakan harus dibebani kewajiban pemulihan dan ganti rugi sesuai ketentuan yang berlaku.
Dengan penerapan prinsip-prinsip tersebut, pengelolaan hutan tidak semata-mata diarahkan untuk menghasilkan keuntungan ekonomi, tetapi menjadi amanah untuk menjaga kehidupan. Negara hadir bukan hanya ketika kebakaran telah meluas, melainkan sejak awal untuk mencegah kerusakan, melindungi kesehatan, menjaga mata pencaharian, dan memastikan keadilan bagi masyarakat. Sebab, dalam pandangan Islam, keberhasilan pengelolaan sumber daya alam bukan diukur dari besarnya keuntungan yang diperoleh, melainkan dari terjaganya kemaslahatan dan keselamatan seluruh rakyat.
(ah)
