Oleh: Dr. H. Sugandi Miharja
Opini Publik,-
Demokrasi Indonesia , menampilkan fenomena menarik dalam regenerasi kebijakan nasional . Kemunculan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden RI menjadi simbol kemenangan politik generasi muda sekaligus menampilkan kuatnya daya tarik sosok Joko Widodo. Fenomena ini bisa disebut Soloentris , kecenderungan yaitu pengaruh politik yang berpusat pada Jokowi dan jaringan kekuasaan yang tumbuh dari Solo .
Kini Mas Gibran telah mengundurkan dari Posisi sebagai Wapres, tetap saja Mas Gibran memiliki nilai khusus. Ia bukan sekadar aktor politik muda, tetapi juga representasi keberhasilan membangun popularitas melalui kombinasi kekuatan elektoral, jaringan partai dan daya pikat politik ayahnya.
Namun demokrasi menimbulkan pertanyaan : Apakah kemenangan politik, merupakan regenerasi kepemimpinan berdasarkan kapasitas atau bagian dari reproduksi kekuasaan keluarga ? Fenomena serupa terlihat pada AHY, putra Susilo Bambang Yudhoyono dari poros Cikeas serta Puan Maharani, putri Megawati Soekarnoputri yang memiliki posisi strategis di PDI Perjuangan. Mereka merupakan aktor politik dengan kapasitas dan perjalanan masing - masing, sekaligus membawa modal sosial-politik keluarga. Persinggahan antar anak presiden ini menampilkan dinamika baru dalam perebutan pengaruh dan kepemimpinan nasional menuju Pemilu 2029.
Prinsip dasarnya bukan melarang anak presiden berpolitik, melainkan menjamin kesetaraan kesempatan bagi seluruh warga negara. Demokrasi tidak boleh berubah menjadi arena pergantian kekuasaan antar keluarga elite.
Hakikat kekuasaan, adalah mandat rakyat, bukan warisan keluarga. Pemimpin boleh berasal dari keluarga siapa pun, tetapi harus tunduk pada konstitusi, aturan pemilihan dan mekanisme pengawasan. Penegak hukum wajib independen, sedangkan partai politik harus membuka ruang kompetisi yang adil.
Ormas Islam, sejarawan, pers dan masyarakat sipil perlu menjadi pengawal demokrasi.
Pada akhirnya, bahwa Indonesia tidak membutuhkan demokrasi antar anak presiden, melainkan demokrasi yang melahirkan pemimpin berkualitas. Kekuasaan dapat dimenangkan melalui pemilu, namun legitimasi sejati dapat dipertahankan melalui integritas, keadilan dan keberpihakan kepada rakyat.
TM.
