Oleh : Dr. H. Sugandi Miharja.
Artikel
Kesaktian Pancasila tidak semestinya dimaknai hanya dalam konteks sejarah dan ketahanan ideologi, tetapi juga sebagai kemampuan nilai - nilai Pancasila untuk tetap menjadi landasan kehidupan berbangsa dalam menghadapi perubahan sosial, pendidikan, politik, teknologi dan ekonomi. Karena itu, kesaktian Pancasila dapat direfleksikan melalui capaian konkret pembangunan manusia dan masyarakat Indonesia.
Pertama, capaian pendidikan menjadi parameter penting. Pancasila menghendaki pendidikan yang membentuk manusia beriman, berilmu, berkarakter, kritis, kreatif, mandiri, toleran dan bertanggung jawab. Keberhasilan pendidikan tidak cukup diukur dari angka partisipasi, kelulusan atau prestasi akademik, tetapi juga dari kemampuan pendidikan melahirkan manusia yang memiliki integritas, menghargai keberagaman, mampu bekerja sama dan berkontribusi bagi masyarakat.
Kedua, moralitas bangsa merupakan indikator penting aktualisasi Pancasila. Nilai Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah dan keadilan sosial seharusnya tercermin dalam perilaku warga negara maupun penyelenggaraan kehidupan publik. Kejujuran, tanggung jawab, kepedulian sosial, penghormatan terhadap hukum, toleransi serta penolakan terhadap korupsi dan kekerasan merupakan bentuk konkret penerjemahan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
Ketiga, kesejahteraan ekonomi menjadi parameter material dari keadilan sosial. Pembangunan ekonomi yang selaras dengan Pancasila tidak hanya mengejar pertumbuhan, tetapi juga memperluas kesempatan kerja, mengurangi kesenjangan, memperkuat ekonomi masyarakat, melindungi kelompok rentan dan memastikan manfaat pembangunan dapat dirasakan secara lebih merata.
Dengan demikian, kesaktian Pancasila dapat direfleksikan melalui kemampuan bangsa menerjemahkan nilai menjadi capaian nyata : Pendidikan yang mencerdaskan sekaligus membentuk karakter, moralitas publik yang berintegritas serta ekonomi yang menghasilkan kesejahteraan dan keadilan. Pancasila menjadi semakin bermakna ketika tidak berhenti sebagai simbol dan hafalan, melainkan hadir sebagai etos kehidupan, pedoman kebijakan dan ukuran keberpihakan pembangunan kepada martabat manusia serta kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.
(Redaksi)