Catatan Redaksi :
elitkita.com// Ancaman krisis fiskal nyata tengah membayangi Kabupaten Bandung Barat (KBB) menjelang pembahasan APBD Tahun Anggaran 2027. Penurunan pendapatan transfer daerah sekitar Rp41,25 miIiar, ditambah kewajiban mutlak memangkas batas maksimal belanja pegawai hingga 30 persen sesuai amanat UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD, seolah menjadi lonceng kematian bagi pola anggaran "gaya lama" yang boros dan tidak produktif. (https://mitraenamdua.com/banggar-dprd-kbb-ditantang-buktikan-fungsi-pengawasan-bukan-sekadar-bahas-anggaran)
Kondisi simalakamal ini diperparah oleh lonjakan beban belanja pegawai pasca-perekrutan PPPK. Di satu sisi, pemerintah daerah dituntut menyelesaikan penataan tenaga honorer, namun di sisi lain, ruang fiskal dikunci rapat oleh pemerintah pusat. Menghadapi situasi terjepit ini, opsi efisiensi ekstrem seperti memotong tunjangan kinerja (Tukin) pegawai secara radikal justru berisiko memicu resistensi sosial dan melumpuhkan motivasi pelayanan publik.
Merespons polemik yang bermunculan di media massa lokal Kabupaten Bandung Barat, A'hendrawan, seorang Penggiat Analis Kebijakan Publik, menawarkan jalan keluar yang jauh lebih rasional, adil, dan terukur. Menurutnya, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD KBB harus berani menerapkan Anggaran Berbasis Kinerja (Performance-Based Budgeting) secara radikal, bukan sekadar melakukan pemangkasan buta.
Formulasi Solusi Taktis Berbasis Output Masyarakat
A'hendrawan menawarkan dua rumpun solusi strategis yang dapat segera diadopsi oleh pemangku kebijakan di KBB:
Klaster Penataan Kinerja Aparatur (Aparatur Efisien)
Punishment Anggaran SKPD Mandul: TAPD harus berani memangkas 15–20% anggaran operasional bagi SKPD yang gagal mencapai target program pelayanan publik. Anggaran tersebut wajib dialihkan ke sektor dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur.
Pemotongan Tukin Individu Berbasis e-Kinerja: Jangan potong hak pegawai yang rajin. Gunakan sistem digital untuk memotong Tukin secara otomatis hanya bagi aparatur yang tidak produktif, malas, atau gagal memenuhi target capaian harian.
Redistribusi Pegawai ke Garis Depan: Pindahkan penumpukan pegawai administrasi di SKPD yang "gemuk" ke instansi pelayanan langsung seperti kecamatan, pelayanan satu atap, pendidikan dan Puskesmas yang selama ini kekurangan personel.
Rasionalisasi Tenaga Honorer (TKK) Non-Esensial: Melakukan audit kinerja berkala untuk memetakan instansi yang kelebihan staf administrasi umum. Kontrak tenaga honorer yang tidak produktif atau non-esensial tidak perlu diperpanjang.
Klaster Penghematan Operasional (Anggaran Produktif)
Klaster Penghematan Operasional (Anggaran Produktif)
Penerapan Zero-Based Budgeting: Banggar DPRD harus menyisir habis dan mencoret 100% program SKPD yang hanya bersifat seremonial, duplikasi, atau studi banding berkedok kunker yang minim manfaat bagi masyarakat.
Digitalisasi Layanan (Paperless Pemerintah): Mengganti penggunaan surat fisik, nota dinas, dan pengarsipan kertas dengan aplikasi digital untuk memotong anggaran ATK secara permanen.
Moratorium Pembelian Kendaraan Dinas Baru: Menghentikan total pengadaan mobil atau motor dinas baru bagi pejabat pada tahun 2027, serta mengoptimalkan kendaraan operasional yang sudah ada.
Efisiensi Biaya Utilitas Kantor: Menerapkan kebijakan penghematan energi ketat, seperti mematikan AC dan lampu secara otomatis setelah jam kerja selesai di seluruh gedung pemerintahan.
Pengurangan Anggaran Seremonial: Memangkas biaya perayaan hari besar nasional/daerah atau penyambutan tamu yang berlebihan, lalu mengalihkan anggarannya ke pelayanan dasar masyarakat.
Konsolidasi Program Kerja Serumpun: Menyatukan program-program sejenis yang tumpang tindih antar-Dinas (OPD) guna memangkas pengeluaran biaya kepanitiaan dan konsumsi.
Catatan Penutup Redaksi
Redaksi sepakat dengan pandangan A'hendrawan bahwa APBD KBB Tahun Anggaran 2027 akan menjadi ujian moral dan profesionalisme bagi Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD dan para anggota legislatif di Banggar DPRD. Apakah mereka berani mengutamakan isi perut rakyat, atau tetap tunduk pada kenyamanan birokrasi yang tidak produktif? Rakyat Bandung Barat kini berada di posisi menonton dan siap mencatat kinerja mereka. (a'hendra)