ELITKITA.COM — Kasus pelayangan Surat Peringatan Kedua (SP2) oleh Satpol PP Kabupaten Bandung Barat (KBB) terhadap 30 bangunan liar di Jalan GA Manulang, Desa Padalarang, menjadi sorotan tajam. Penertiban bangunan yang berdiri di atas lahan irigasi dan area aliran sungai ini memicu kembali diskusi publik terkait penegakan Peraturan Daerah (Perda) Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan (K3).
Di satu sisi, normalisasi fungsi irigasi sangat krusial untuk mencegah bencana banjir di wilayah hilir saat musim hujan. Namun di sisi lain, redaksi memandang pentingnya mengawal hak-hak dasar para Pedagang Kaki Lima (PKL) dan pemilik bangunan kecil agar tidak tergilas oleh eksekusi yang sewenang-wenang. https://www.bandungbaratpos.com/sp2-dilayangkan-30-bangunan-liar-di-desa-padalarang-terancam-dibongkar/
Secara hukum tata negara di Indonesia, status warga sebagai pelanggar hukum administrasi tidak menghapus hak-hak dasar mereka sebagai warga negara dan manusia.
Berikut adalah analisis hukum dan hak konstitusional yang tetap melekat pada pemilik bangunan dan PKL meskipun mereka melanggar Perda K3:
1. Hak atas Proses Penertiban yang Manusiawi sesuai SOP
1. Hak atas Proses Penertiban yang Manusiawi sesuai SOP
Aparat penegak Perda, termasuk Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dilarang keras melakukan penggusuran secara mendadak atau represif. Langkah Kabid Penegakan Perda Satpol PP KBB, Angga Setiaputra, yang memberikan tenggat waktu bertahap melalui SP1 dan SP2 (2x24 jam) menuju SP3 (1x24 jam) adalah contoh pemenuhan hak prosedural warga.
Berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang sah, warga berhak atas:Surat Peringatan Bertahap: Hak menerima teguran tertulis tertata (SP1, SP2, SP3) sebelum adanya pembongkaran paksa.
Perlindungan Fisik dan Properti: PKL berhak dilindungi dari segala bentuk intimidasi, kekerasan fisik, pemerasan (pungli), maupun perusakan barang dagangan secara sengaja.
Keamanan Barang Bukti: Jika ada barang yang disita, aparat wajib mendatanya dengan benar melalui berita acara penyitaan resmi agar dapat diambil kembali pasca-sidang tindak pidana ringan (tipiring).
2. Hak atas Relokasi dan Pembinaan Ekonomi (Perpres No. 125 Tahun 2012)
Hukum di Indonesia tidak hanya mengatur tentang sanksi larangan, tetapi juga solusi keberlanjutan hidup. Jika merujuk pada aturan yang lebih tinggi, yaitu Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 125 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, Pemerintah Daerah (Pemda) memiliki kewajiban mutlak untuk melakukan penataan, bukan sekadar penggusuran searah.
Warga dan pedagang kecil yang terdampak penertiban memiliki:Hak Relokasi Ruang Usaha: Hak mendapatkan opsi lokasi atau tempat alternatif yang legal (seperti sentra kuliner, pasar tradisional, atau kawasan khusus komersial) agar roda ekonomi keluarga tidak mati total.
Hak Pemberdayaan: Pemda wajib memfasilitasi pembinaan manajemen usaha agar para PKL bisa naik kelas menjadi pelaku usaha sektor formal yang tertib hukum.
3. Hak Kesamaan di Depan Hukum (Equality Before the Law)
Sebagai warga negara, para pemilik bangunan di area terlarang tetap dilindungi oleh payung hukum pidana dan Hak Asasi Manusia (HAM). Mereka berhak menuntut keadilan jika terjadi diskriminasi penertiban di lapangan—misalnya jika ada tebang pilih di mana bangunan kecil digusur sementara bangunan besar atau pihak yang membayar pungutan liar (pungli) dibiarkan. Jika oknum aparat melakukan tindakan penganiayaan atau penjarahan barang, warga berhak melaporkan hal tersebut sebagai delik pidana umum ke pihak kepolisian.
Kesimpulan Keselarasan Hukum Tata Ruang
Dalam konsep hukum positif di Indonesia, pelanggaran zonasi wilayah oleh PKL atau pemilik bangunan di Padalarang merupakan pelanggaran administrasi negara. Sebaliknya, jika aparat melakukan kekerasan atau perusakan sepihak tanpa jalur SOP, hal itu masuk dalam kategori pelanggaran hukum pidana dan HAM. (ahendra)